Warga Jakarta Tak Akan Biarkan Jokowi Dimakzulkan

Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki T Purnama melambaikan tangan usai dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012).

Ancaman DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan mudah. Sebab, DPRD harus berhadapan dengan para pemilih Jokowi.

Dijelaskan pengamat politik Arie Sudjito, jika berkaca pada UU 32 Tahun 2004, maka DPRD tidak akan mudah menurunkan Jokowi. Apalagi, Jokowi dipilih oleh masyarakat.

Menurut Arie, DPRD merasa di atas angin hanya karena kursi parpol yang mendukung Jokowi lebih sedikit dibanding parpol yang menjadi oposisi Jokowi.

"Walaupun kursi anggota DPRD yang mendukung Jokowi lebih sedikit, DPRD tidak bisa seenaknya melakukan ancaman. Jokowi juga dipilih rakyat. Rakyat yang memilih Jokowi tidak akan tinggal diam," ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Dia pun menganggap ancaman hak interpelasi hingga pencopotan Jokowi hanya gertakan politik semata. Sebab, DPRD selama ini tidak bisa memberikan apa-apa dan merasa tersaingi ketika ada sosok pemimpin yang membawa perubahan.

"Itu hanya gertakan politik, gebrakan politik Jokowi mengancam DPRD. Apalagi DPRD kurang bisa mendorong perubahan dan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Menurutku, ancaman kepada Jokowi tidak perlu dirisaukan, yang penting Jokowi tetap komitmen," kata pria yang pada Pilkada 2012 yang lalu menjadi tim sukses Faisal Basri-Biem Benyamin.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Sumber: kompas.com

Wakil DPRD DKI: Pencopotan Jokowi Berlebihan

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Triwisaksana.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan bahwa wacana untuk menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat berlebihan. Menurutnya, yang terjadi bukanlah ancaman mencopot Jokowi, melainkan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD untuk mempertanyakan pelaksanaan program-programnya.

"Bukan, bukan pencopotan. Itu terlalu berlebihan. Saya pikir Jokowi juga mengerti," kata Triwisaksana saat ditemui di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan, hak interpelasi wajar digunakan oleh anggota DPRD. Namun, untuk berubah menjadi sikap resmi anggota legislatif, diperlukan porsi suara yang memenuhi jumlah tertentu.

Penggunaan hak interpelasi sempat digunakan oleh DPRD DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Saat itu, para anggota legislatif menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di sekitar makam Mbah Priok, Jakarta Utara.

"Tapi penggunaan hak interpelasi itu baru beberapa orang saja, belum sampai ke pimpinan, dan belum tentu jadi juga," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Terlebih lagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Sumber: kompas.com

"Enak Saja Jokowi Mau Dicopot"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Penggalangan suara untuk melakukan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya hanya ramai di Gedung DPRD DKI. Sementara itu, di luar gedung anggota Dewan tersebut, warga Jakarta memberikan suara berbeda.

Contohnya warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka mempunyai pendapat lain soal rencana pemakzulan Jokowi oleh anggota DPRD DKI.

Misalnya saja Muhammad Ali, warga RT 19 RW 17. Dia mengaku tidak setuju apabila Jokowi dicopot dari kursi kepemimpinannya sekarang. Menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Jokowi.

"Enak aja mau dicopot, nasib kita gimana? Ini (permasalahan Waduk Pluit) aja belum selesai, mau main kabur-kabur aja," kata Ali di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2013).

Sementara itu, Agung Sulistiyo, juga warga bantaran Waduk Pluit, mengaku tidak peduli jika DPRD DKI mau memakzulkan Jokowi. Sebab, dia masih pusing dengan urusan tempat tinggalnya yang terancam digusur.

"Terserah mereka sajalah mau dicopot, mau diterusin. Saya enggak mikirin. Saya saja sudah pusing ini (pembongkaran rumah di bantaran Waduk Pluit)," kata Agung.

Meski begitu, Agung mengaku sangat menghormati mantan Wali Kota Surakarta itu. Menurutnya, Jokowi masih mau mendengarkan keluhan-keluhan warganya.

Walaupun timbul permasalahan Waduk Pluit, ia tetap menghormati Gubernur DKI Jakarta ini. Hanya, ia enggan membicarakan masalah-masalah yang berada di internal pemerintahan.

"Ngapain dipikirin, saya saja tidak tahu masalahnya. Memang pendapat saya bisa didengar di sana?" kata Agung.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Terlebih lagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012.

Sumber: kompas.com

Ahok: DPRD Mau Makzulkan Jokowi? Belagu Banget

"Nggak usah pakai gaya gitu. Itu jadinya cuma gaya-gayaan DPRD saja."

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Jumat 24 Mei 2013, mempertanyakan niat DPRD DKI Jakarta untuk memakzulkan Joko Widodo dari kursi Gubernur.

Rencana pemakzulan ini dilatarbelakngi ancaman mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kalau mau tanya, ya panggil kami saja. Hak tanya saja dibilang pemakzulan. Belagu banget," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota.

Justru Ahok mempertanyakan bagaimana upaya itu dilakukan. "Provinsi itu terdiri dari pemerintah dan DPRD. Ini Bukan seperti hubungan DPR dengan presiden. Ini beda," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan DPRD memang mempunyai banyak hak. Namun dalam permasalahan ini, DPRD juga bisa menggunakan hak interpelasi yang merupakan hak meminta keterangan.

"Interpelasi cuma hak bertanya. Kalau cuma mau tanya, langsung saja bisa kok. Nggak usah pakai gaya gitu. Itu jadinya cuma gaya-gayaan DPRD saja," katanya.

Rencana pemakzulan terhadap Jokowi sudah digulirkan DPRD sejak dua hari lalu. Kamis kemarin, anggota Komisi E, Asraf Ali, menyatakan ancaman pemakzulan itu. Ia mengatakan sudah terkumpul 30 tanda tangan dari anggota DPRD yang akan mengajukan pemakzulan.

Penggalangan tanda tangan ini didorong rencana mundurnya 16 rumah sakit pelaksana program KJS. Dewan merespon semua keluhan rumah sakit akibat sistem pembayaran INA CBG's yang diterapkan.

Sumber: vivanews.co.id