Jokowi 'Sewot' Ada Yang Minta KJS Dihapus

Jokowi yakin bahwa masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan KJS.

Kartu Jakarta Sehat (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melihat ada pihak-pihak tertentu yang ingin Kartu Jakarta Sehat (KJS) dihilangkan. Menurutnya, orang yang ingin KJS dihilangkan adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan terselubung.  

"Saya tahu memang ada kepentingan, selama ini program Kartu Jakarta Sehat ada yang membelokkan. Mereka bilang KJS tidak berhasil," kata Jokowi saat uji public hearing KJS di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2013

Menurut Jokowi, dirinya yakin bahwa masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan KJS dan tidak ada yang minta KJS diputus. Jokowi juga sudah mengetahui keadaan di lapangan dan sudah melakukan survei bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap KJS.

"Dibilang warga minta KJS dihapus, saya tiap hari ke masyarakat, kebutuhan di masyarakat saya tahu. Di masyarakat tidak ada yang minta KJS diputus. Tidak  ada yang teriak seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan saat ini kekurangan dari sistem KJS itu karena kurangnya fasilitas ruang rawat di rumah sakit akibat ada lonjakan pasien dari warga miskin yang antusias berobat ke rumah sakit.

"Ya memang ini masih kurang fasilitasnya. Tapi apa karena masalah itu tidak usah ada KJS?, biar yang sakit dirawat di rumah saja. Kan tidak bisa seperti itu," katanya

Meski demikian, Jokowi tetap kukuh pada pendiriannya bahwa sistem call center 119 akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah lonjakan pasien KJS di rumah sakit

"Makanya untuk itu kita adakan call center 119 yang terhubung ke tiap rumah sakit agar pasien yang tak tertampung bisa mendapatkan ruangan melalui sistem terintegrasi ini," katanya.

Sumber: viva.co.id

Ditantang Jokowi, Ini Jawaban Direksi Baru PT MRT

Ilustrasi MRT

Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Alvinsyah, mengatakan, direksi baru PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih di rapat umum pemegang saham (RUPS) diharapkan dapat memiliki konsep mengenai pembangunan MRT jangka panjang. Terlebih lagi, para direksi baru itu merupakan profesional terpilih yang sudah memiliki nama sesuai bidang masing-masing.

"Seorang dirut ataupun direksi lainnya harus memiliki kemampuan manajerial terhadap sebuah perusahaan. Hal itu terutama untuk membuat arah perusahaan sekelas MRT dalam waktu 30 tahun mendatang," kata Alvinsyah ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Dengan adanya bentuk perancangan konsep tersebut, maka semua persoalan pembangunan MRT dapat dituntaskan. Sementara itu, terkait target yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu sebulan untuk melengkapi dokumen MRT, kata dia, para direksi harus bisa memastikan keyakinan Jokowi dengan menjawab semua tantangan tersebut.

"Maka dari itu, semua kendala yang menghambat pembangunan MRT harus dipastikan tidak lagi membelenggu. Mulai dari ketetapan pembagian beban pengembalian utang ke Pemerintah Jepang, 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen untuk Pemprov DKI," kata Alvinsyah.

Seorang direksi yang memiliki latar belakang kemampuan di bidang transportasi, kata Alvinsyah, sangat membantu terhadap percepatan pembangunan MRT. Bahkan, apabila di dalam direksi itu bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang transportasi, Pemprov DKI disarankan untuk menyewa orang yang mampu dan dapat dipercaya menjalankan megaproyek senilai Rp 15 triliun itu.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan belum dapat menjelaskan bentuk konsep kelanjutan pembangunan PT MRT Jakarta. Saat ditanya wartawan, Dono Boestami hanya berkomentar belum bisa bicara banyak tentang PT MRT dan hanya menyampaikan kalau dia akan bekerja terlebih dahulu. Bersama tiga direksi baru lainnya, Dono baru membuka dokumen tentang MRT yang didapatkan dari direksi sebelumnya.

"Kami kerja dulu. Kami baru buka dokumen MRT," ujar Dono.

Senada dengan Dono Boestami, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat juga memilih tak banyak bicara ketika diberondong pertanyaan oleh wartawan. Saat ditanyakan terkait kesiapan para direksi untuk melengkapi dokumen kepada Jokowi dalam jangka waktu satu bulan ini, Tuhiyat mengatakan, dia bersama ketiga direksi lainnya masih mempelajari konsep megaproyek senilai Rp 15 triliun tersebut.

"Belum tahu, ini kami baru mau pelajari," ujar Tuhiyat.

Harapan Jokowi-Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki harapan besar kepada direksi baru PT MRT Jakarta. Mereka terpilih karena telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Surakarta itu menganggap keempat orang tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari sisi jaringan, maupun tentang pengelolaan keuangan anggaran.

Jokowi mengatakan, dia telah memiliki target dimulainya pembangunan sistem administrasi megaproyek tersebut, yakni satu bulan ke depan. Jokowi berharap, program itu dapat dilakukan dengan baik tanpa halangan. "Kalau semuanya sudah oke dan di-ground breaking dan langsung cor," ujar Jokowi.

Hal senada dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia meyakini direksi baru PT MRT Jakarta mampu memenuhi target yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terutama untuk melanjutkan tahapan pembangunan MRT dalam waktu dekat, mulai dari pengumuman pemenang tender, pemancangan, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang profesional, Basuki meyakini direksi itu mampu bekerja cepat dan efisien.

Untuk diketahui, Dirut PT MRT Jakarta yang baru saja terpilih, Dono Boestami, merupakan mantan Chief Finance Officer Indonesia Infrastructure Finance. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil University of Wisconsin di Platteville Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelor of Science. Ia juga meraih gelar Master of Science dari Golden Gate University, San Francisco.

Dalam pengalaman kerjanya, Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang juga bergerak di bidang pertambangan batu bara pada tahun 2006 hingga 2011. Dono juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Atlas Resources Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sejak 2011 hingga 2012.

Sementara itu, Direktur Konstruksi Muhammad Nasir sebelumnya merupakan Vice President Divisi I Medan PT KAI. Direktur Operasional Albert Tara sebelumnya menjabat sebagai Excecutive Vice President Yasa PT KAI Manggarai. Adapun Tuhiyat, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi, sebelumnya merupakan Kepala Divisi Treasury PT Antam (Persero) Tbk.

Sumber: kompas.com

DPRD Puas dengan Penjelasan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri berpeci) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan sesaat setelah pengesahan APBD DKI tahun anggaran 2013 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/1/2013).

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan merasa puas dengan penjelasan Gubernur DKI Joko Widodo terkait program transportasi yang akan digulirkan. Selanjutnya, program-program yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tinggal diperjelas.

"Saya kira masalah transportasi ini tinggal diperjelas saja, tadi sudah dijelaskan dan teman-teman (DPRD) kayaknya sudah oke semua," kata Ferrial seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Jokowi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Ia menyampaikan, hal-hal yang paling menjadi sorotan DPRD adalah rencana penerapan pelat nomor kendaraan ganjil-genap, monorel, dan pembangunan mass rapid transit (MRT). Untuk ganjil-genap, kata Ferrial, Jokowi baru akan menerapkannya saat semua infrastruktur pendukungnya telah siap menopang. Salah satunya adalah ketersediaan angkutan massal yang layak dan jumlahnya mencukupi.

Mengenai monorel, Ferrial menyampaikan kepuasannya setelah mendapat penjelasan dari Jokowi. Selama ini legislatif menuding konsep monorel tidak efisien karena jumlah daya angkut yang minim dan asupan subsidi yang sangat besar. Jokowi berjanji akan membuat daya angkut monorel lebih besar dengan subsidi yang lebih kecil.

"Bahkan untuk jalur lanjutan dari HoteI Indonesia ke Kampung Bandan (MRT), detail engineering design-nya (DED) akan segera dimulai, sehingga tahun 2019 bisa tuntas," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki Sepakat Ide Bedol RT Ala Dahlan Iskan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama memberikan kata sambutan dalam acara Dokter Kecil Mahir Gizi 2012, di Balai Kota Jakarta, Senin (25/2/2013). Dua puluh sembilan tim pemenang asal Sekolah Dasar dari Sumatera hingga Papua disambut Wagub DKI hari ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Caravan Gizi Nestle Dancow bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dan Kemendikbud RI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima tawaran Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membangun rusun melalui cara bedol Rukun Tetangga (RT). Sebelumya, Dahlan meyakini untuk mengatasi masalah kependudukan dengan membangun rusun untuk masyarakat miskin melalui pola Bedol RT. "Kami terima, semua diterima," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Tawaran Dahlan Iskan itu akan segera dibahas secepatnya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Basuki menyerahkan konsep dan rancangan rusun itu kepada Jokowi. Rencananya, di rusun yang menampung bedol RT itu akan menyediakan fasilitas pasar tradisional dan puskesmas.

"Ya, sama kayak gitu, kami inginnya desainnya seperti itu," ujar Basuki.

Untuk diketahui, program bedol RT merupakan program yang mengalihkan warga dari satu perkampungan ke rumah susun yang akan dibangun oleh Perum Perumnas dan PT Adhi Karya. Dahlan Iskan mengatakan, rusun yang dibangun Perumnas dan Adhi Karya tersebut akan diisi oleh seluruh warga yang bersedia secara bersamaan untuk pindah dari daerah-daerah kumuh.

"Selanjutnya, rumah warga atau kawasan kumuh yang ditinggalkan para penghuninya itu kemudian dikosongkan, diratakan, lalu dibangun rumah susun baru," kata Dahlan.

Dahlan meyakini program itu merupakan solusi yang sangat efektif mengatasi masalah kependudukan di DKI Jakarta. Program itu juga dipercaya sebagai solusi menghilangkan kawasan kumuh karena hunian akan naik ke atas bukan melebar karena keterbatasan lahan.

Rusun yang baru dibangun tersebut kemudian dapat ditempati secara bersamaan oleh warga yang pernah tinggal di kawasan itu, atau juga ditawarkan bagi warga lainnya yang ingin mendapatkan kediaman yang layak. Meskipun demikian, dia menuturkan, masalah yang dihadapi adalah bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat di kawasan kumuh untuk bersedia pindah sementara.

Selain itu, menurut dia, belum tentu seluruh warga dari suatu kawasan mau untuk pindah. Selain karena tidak memiliki biaya untuk mengangsur rusun, juga banyak yang masih fanatik ingin tetap tinggal di satu daerah tertentu karena alasan kekerabatan.

"Program rumah susun ini harus didukung Pemerintah Provinsi DKI agar berjalan sukses, dan menjadi salah satu solusi mengatasi masalah lingkungan yang semakin padat," ujar Dahlan.

Sumber: kompas.com