Jokowi Bantah Terowongan Multifungsi Proyek Dadakan

Gubernur DKI Joko Widodo memaparkan megaproyek Deep Tunnel atau Terowongan Multifungsi, di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membangun sebuah megaproyek bernama deep tunnel atau Terowongan Multifungsi. Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI pernah menyampaikan bahwa megaproyek tersebut merupakan proyek dadakan.

Jangan ada yang ngomong proyek dadakan. Masak setelah masuk gorong-gorong terus dibilang timbul ide dadakan. Saya hanya melaksanakan dari perencanaan dan blueprint yang sudah ada.

-- Joko Widodo

Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa Jokowi itu menampik proyek itu disebut proyek dadakan. Hal itu disampaikannya saat ia memaparkan bagaimana pembuatan terowongan sedalam 40-60 meter tersebut.

"Jangan ada yang ngomong proyek dadakan. Masak setelah masuk gorong-gorong terus dibilang timbul ide dadakan. Saya hanya melaksanakan dari perencanaan dan blueprint yang sudah ada," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Saat itu pula, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ikut menimpali pernyataan Jokowi dan mengatakan kalau megaproyek tersebut bukanlah wangsit yang tiba-tiba datang saat masuk ke dalam gorong-gorong.

"Jadi, memang itu Pak Gubernur bukan dapat wangsit dari gorong-gorong," kata Basuki.

Dalam presentasi Terowongan Multifungsi yang ditampilkan, Jokowi memaparkan dalam menggali tanah tersebut tidak menggunakan cara tradisional seperti cangkul, tetapi menggunakan teknologi tinggi. "Ini ada sebuah mesin khusus, nanti bornya akan disesuaikan dengan diameter terowongan," kata Jokowi.

Setelah itu, Basuki kembali menimpali kalau teknologi bor tersebut sudah ada di Spanyol. Saat itu, DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua Triwisaksana mengatakan, proyek raksasa yang memerlukan biaya sangat besar itu seharusnya sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.

Mengenai perihal tersebut, Jokowi akan memasukkan proyek tersebut ke dalam RPJMD dan diajukan ke Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR). Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.

Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain, juga bisa sebagai sarana transportasi. Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit.

Sumber : kompas.com

Jokowi: Kalau saya sendiri yang kerja, saya percepat!

jokowi ngopi. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluarkan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena terlambatnya pengesahan APBD. Menurut Jokowi, kenyataannya memang terlambat meski sudah bekerja menyelesaikan APBD siang dan malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga tanggal 28 Desember belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013.

Berikut ini penjelasan Joko Widodo kepada wartawan atas surat teguran dari Gamawan Fauzi.

Soal teguran Mendagri bagaimana?
Ya gimana memang kenyataannya terlambat.

Ada upaya percepatan pembahasan?
Percepatan bagaimana, kalau saya sendiri yang kerja, saya percepat!

Dengan DPRD?
Sudah, kita siang malam sudah. Emang dipikir kita kerja cuma siang saja, siang malam untuk dirampungkan. Tapi mulai Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Tapi ingin agar pertengahan Januari rampung.

Kendala di mana pak?
Biasa, ada yang belum sinkron ada yang belum diperbaiki. Ada yang perlu dijelasin, ada yang perlu ditanyakan ya dijelaskan.

Ada pembahasan yang alot?
Nggak ada, nggak ada alot-alotan. Tapi memang perlu banyak yang dijelaskan.

Sudah sampai mana?
Kan tadi sudah sampai pembahasan.

Sudah berapa persen?
Haduh, kalau persentase berapa ya! Ini sudah pembahasan kok tinggal mungkin seminggu ini semoga sudah rampung.

Sumber : merdeka.com

5 Tamu tak diundang Ahok

Sudah menjadi risiko pejabat publik jika setiap hari bertemu dengan tamu dari berbagai kalangan. Apalagi menjadi kepala daerah, hampir setiap hari didatangi tamu dengan berbagai kepentingan.

Kadang tamu-tamu itu sudah dijadwalkan untuk bertemu sejak jauh hari. Namun beberapa tamu tak diundang muncul di saat tak diduga. Seperti yang dialami Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sejak dilantik pada 15 Oktober lalu, Ahok beberapa kali kedatangan tamu yang tak diundang. Bahkan ada yang bukan warga Jakarta meminta tolong kepadanya.

Siapa saja tamu tak diundang Ahok itu? ini lima kisahnya.

1. Pedagang Pasar Sunter

Ratusan orang yang mengaku pedagang dari Pasar Sunter, Jakarta Utara, tiba-tiba mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12) malam. Mereka mengadukan rencana revitalisasi pasar yang dilakukan PD Pasar Jaya. Proyek itu dinilai tidak transparan.

Ahok pun menerima para pedagang tersebut dan memanggil Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis. Dia mempertanyakan alasan revitalisasi. Menurut Djangga, revitalisasi tersebut dalam rangka memperbaiki pasar karena persaingan ke depan semakin kuat. Namun pedagang mengungkapkan, mereka diminta menyetor dengan harga yang cukup mahal untuk memperpanjang masa sewa.

Ahok pun meminta kepada PD Pasar Jaya untuk membatalkan rehabilitasi pasar tersebut.

"Jadi lebih baik batalkan saja dan tolong jelaskan ke para pedagang berapa biaya sewa yang diterima dari kompensasi pembayaran hak usaha," tegasnya dengan nada sedikit meninggi.

Ahok juga mempersilakan pedagang untuk merencanakan revitalisasi pasar dengan mekanisme yang telah disepakati bersama. "Silakan kalau mampu mengelolanya, kami serahkan perbaikan demi kepentingan pedagang," tambahnya.

Mendengar keputusan Ahok yang mengabulkan penolakan revitalisasi pasar, sejumlah pedagang terlihat menangis meluapkan rasa kegembiraan.

2. Penjual lukisan

Sutanto (76), pria yang berdomisili di Kelapa Gading Jakarta Utara mengunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta. Dia berniat memberikan lukisan bergambar pasangan Jokowi-Ahok dengan tulisan selamat Natal dan Tahun Baru 2013, kepada Ahok. Namun, lukisan tersebut tidak diberikan cuma-cuma, Sutanto meminta imbalan Rp 2 juta.

"Iya minta Rp 2 juta untuk uang ganti beli bahan melukis," kata Sutanto di ruang tunggu kantor Wagub Balai Kota Jakarta, Jumat (28/12).

Menurut Sutanto, lukisannya bermakna kepemimpinan Jokowi-Ahok yang merakyat, sehingga dapat membawa perubahan untuk Ibu Kota. Selain bergambarkan wajah Jokowi-Ahok, dalam lukisan juga terdapat Monas dan berbagai tumbuhan yang mencirikan Jakarta.

Ahok yang kebetulan berada di kantornya kaget saat Sutanto menghargai lukisannya itu Rp 2 juta. "Lho saya nggak tahu, memang iya begitu," ujar Ahok tak percaya saat menerima lukisan itu dari Sutanto di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/12).

Ahok meminta stafnya untuk mengecek kebenaran tersebut. Muka Ahok terlihat kaget saat ditagih Rp 2 juta. Dia menolak mengeluarkan uang dengan nilai segitu. Menurutnya, seorang wakil gubernur tidak punya uang sebanyak itu, apalagi hanya untuk membayar sebuah lukisan.

"Mana saya punya uang, banyakan gubernur lah. Kan 70 persen ada di sana (gubernur)," ucapnya.

3. Mahasiswa Universitas Bung Karno

Kali ini tamu tak diundang Ahok adalah mahasiswa dari perwakilan BEM Universitas Bung Karno (UBK). Mereka mencegat Ahok di Balai Kota dan menagih janji Pemprov DKI karena selama ini banyak minimarket menjamur yang mematikan pasar tradisional.

Namun, Ahok malah marah ketika ditagih janji itu. "Yang jelas sampai saat ini kami belum mengeluarkan izin pun sampai hari ini makanya kami baru 2 bulan. Anda maunya saya ngomong sopan santun kan, saya juga mantan aktivis, sama," ujar Ahok dengan nada gusar di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/12).

Ahok meminta mahasiswa tersebut untuk bicara bersama membahas tentang perizinan soal minimarket. Sebab, izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan periode sebelumnya sedang dikaji.

"Kami ingin kaji. Anda kalau cabut izin di PTUN kan orang dan kita kalah uang rakyat juga yang bobol di APBD. Ya semua ada kajiannya enggak kayak mahasiswa main berantem saja. Kalau berantem aku lebih jagoan," ujar Ahok menantang.

Namun, mahasiswa juga nampak emosi dan merasa tidak puas dengan jawaban Ahok. "Bukan masalah itu. Kita enggak ngajak berantem," bentak salah seorang mahasiswa.

Dengan nada keras, Ahok mengatakan agar mahasiswa tidak bicara dengan teriak-teriak. Namun, bicara dengan tenang dan baik-baik membicarakan persoalan tersebut.

"Kami baru dua bulan. Kami katakan kami belum keluarkan izin satu pun kalau kami sudah keluar izin anda boleh maki-maki kami mana janjinya. Ini saya agak marah karena anda bilang mana janjinya, kami baru dua bulan bung, jadi Anda jangan pakai janji Anda tadi, kalau Anda tidak singgung itu saya tidak marah, Anda singgung itu makanya saya menantang anda sekarang ya kan," bentak Ahok.

4. The Jakmania

Belasan suporter Persija Jakarta mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengeluh aturan Pemda yang melarang tim Macan Kemayoran main di kandang sendiri.

The Jakmania mengatakan, sejak kepemimpinan Foke, Persija selalu bertanding di luar kandang. "Zaman Foke jarang dan susah main di Jakarta," ujar perwakilan komunitas pecinta Persija, Dicky Soemarno, di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/12).

"Sudah empat tahun belakangan Persija sulit sekali bermain di Jakarta, sampai harus pindah ke Solo, Malang, sempet ke Samarinda, sempat di Jepara," katanya.

Namun, selain mendengarkan keluh kesah para Jakmania, Ahok juga sempat mengkritik mereka. Kritikan Ahok tersebut langsung disampaikan dalam diskusi terbuka.

Beberapa hal yang dikritik adalah kebiasaan Jakmania yang naik di atap bus dan mobil saat akan menyaksikan Persija bertanding. Suporter cilik yang merokok dan kebiasaan tawuran dan rusuh usai pertandingan.

"Kalau anarkis itu tidak sportif, hanya yang senang saja yang datang kan," kata Ahok.

5. Balita cacat dari Bekasi

Andi Manurung (31) warga Jalan Melati IV kelurahan Kali Baru, Medan Satrya, Kranji, Bekasi Jawa barat, mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota. Andi minta bantuan untuk pengobatan putra semata wayangnya bernama Arjuna Trisakti Manurung (3,5) yang menderita cacat wajah.

"Tadi ada pasien yang kasih tahu, sudah bawa saja anakmu ke Pak Jokowi dan Pak Ahok sampaikan keluhanmu, jadi saya langsung ke sini," kata Andi saat ditanya Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (2/1).

Namun, Ahok mengatakan hanya bisa membantu dengan menggunakan kartu Jamkesmas, yang merupakan program nasional untuk mendapatkan biaya operasi. Sebab, jika Jokowi-Ahok yang membantu, sama saja menyepelekan Pemprov Bekasi.

"Dinkes sana sudah dilakukan, ya sana saja. Kalau kita tangani takut pemprov sana tersinggung," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun tanpa basa-basi memberikan bantuan uang sekitar Rp 1 juta, yang dikeluarkan langsung dari dalam dompet warna hitam. Selain itu dia juga memberikan kartu nama, jika perlu bantuan dapat menghubunginya.

"Ini saya kasih kartu nama, kalau ada apa-apa bapak bisa SMS saya," tandas Ahok.

Sumber : merdeka.com

Waduh ... JOKOWI ditegur Mendagri

Pelantikan Jokowi-Ahok. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga tanggal 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013.

"Tanggal 28 Desember kemarin disampaikan surat perihal teguran keterlambatan penetapan Perda tentang APBD 2013 dengan nomor surat 903/5362/SJ, yang ditujukan kepada gubernur dan Ketua DPRD DKI dan Gubernur Aceh serta Ketua DPRD Aceh," ujar Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek kepada merdeka.com, Kamis (3/1).

Menurut Reydonnyzar, sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Persetujuan bersama selambat-lambatnya dilakukan 30 November.

"Namun dalam catatan kita, hingga tanggal 28 Desember 2012, belum ada kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD, baik Jakarta maupun Aceh," terangnya.

Surat teguran Mendagri tersebut sifatnya mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD lebih memfokuskan dalam pembahasan APBD. Bila APBD tidak segera dibahas justru akan merugikan daerah masing-masing.

"Karena bila sampai tidak segera disahkan dengan persetujuan bersama, maka yang digunakan nantinya adalah APBD tahun lalu dan itu tentu merugikan. Karena banyak proyek yang tidak akan berjalan, pelayanan kepada masyarakat jadi tidak maksimal," terangnya.

Tidak ada batas waktu kapan kepala daerah dan Ketua DPRD untuk segera menuntaskan pembahasan RAPBD tersebut. Namun Mendagri berharap Jokowi dan Zaini serta DPRD setempat segera melakukan pembahasan bersama supaya RAPBD segera bisa disetujui bersama.

"Tidak ada sanksi, tetapi kalau tidak segera disetujui nantinya yang akan digunakan adalah APBD tahun sebelumnya selain itu akan ada penundaan dana alokasi umum atau bahkan sampai pemotongan," imbuhnya.

Sumber : merdeka.com