"Menang Tanpa Ngasorake", Diplomasi Makan Siang ala Jokowi...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki gaya unik menyelesaikan persoalan komunikasi dengan warganya. Makan siang pun bisa jadi cara. Menghadapi isu-isu sensitif pun, tidak ada spanduk tuntutan dan pengeras suara dari warga, tidak ada pula pentungan Satpol PP. Hanya denting sendok garpu yang berujung pada kata sepakat.

"Makan siang bersama seperti Pak Jokowi dan warga itu istilahnya memang mempersatukan," ujar Kepala Biro Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2013) sore.

Heru adalah orang yang sehari-hari mengatur jadwal orang nomor satu di Jakarta tersebut. Dalam catatannya sejak dilantik hampir satu tahun lalu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut telah enam kali mengundang warga DKI untuk makan siang bersama di kantor Balaikota.

Kali pertama, Februari 2013, Jokowi mengajak warga korban banjir di Jakarta Utara makan siang setelah beberapa kali mengunjunginya. Tidak ada persoalan yang begitu penting diselesaikan dengan para korban banjir. Misi Jokowi, kala itu, bisa jadi adalah silaturahim dan mengurangi beban saja.

Dua bulan berselang, sekitar awal April, giliran warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit duduk satu meja makan dengan gubernurnya. Misi Jokowi sedikit lebih berat saat itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggeser warga masuk ke rumah susun agar dapat menata waduk seluas 80 hektar itu.

Kekerasan hati warga yang puluhan tahun bermukim di sekitar waduk itu sampai membuat Jokowi dua kali mengundang perwakilan warga ke Balaikota. Di meja makan yang tertutup bagi media massa itu, cerita Heru, Jokowi bicara dari ke hati dengan para perwakilan.

Pertimbangan soal kelaikan hidup warga di rusun yang dijamin lebih baik menjadi cara Jokowi bicara mendekati warga. "Bahkan tak jarang, Pak Jokowi yang mengambil nasi misalnya untuk warga. Sambil makan, mereka saling bicara, kita harapkan tentunya juga saling mendengar. Begitulah yang terjadi," lanjut Heru.

Tersulit

Makan siang bersama yang berikutnya berlangsung pada Agustus 2013. Menurut Heru, ini adalah makan siang tersulit. Kali ini yang diundang adalah para pemilik bus metromini di Jakarta. Jokowi mengundang mereka untuk bersama-sama merevitalisasi fasilitas angkutan umum tersebut.

Penolakan, pengajuan pertimbangan, dan adu argumen, tutur Heru, menghiasi jalannya makan siang sang Gubernur. Toh, saat makanan penutup dibuka, para pengusaha metromini itu sudah sepakat untuk masing-masing memperbaiki armada demi keselamatan penumpang, konsumen mereka.

Makan siang tetap menjadi salah satu cara pendekatan Jokowi, ketika berhadapan dengan pedagang Blok G Pasar Tanah Abang dan warga yang bermukim di sekitar Waduk Ria Rio. Dua makan siang digelar pada awal dan akhir September 2013.

Barangkali falsafah Jawa "nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji" adalah "jurus" andalan Jokowi. Dalam bahasa Indonesia, saloka itu secara harfiah berarti "menyerbu tanpa pengerahan pasukan, menang tanpa mempermalukan, dan ampuh tanpa perlu ilmu kesaktian". Tafsir umumnya, hasil terbaik dapat dicapai tanpa perlu tindakan kekerasan, bersikap merendahkan atau mempermalukan, ataupun strategi yang bertele-tele.

"Setiap setelah makan siang, kami evaluasi, apa yang kurang. Kenyataannya hampir semua di lapangan berjalan. Warga di waduk semuanya mau pindah ke rusunawa, pemilik metromini mulai memperbaiki armada, PKL Tanah Abang mulai masuk ke Blok G, berhasil semua," kata Heru.

Bagaimana dengan penolak Lurah Susan? Heru mengaku langsung mengernyitkan dahi ketika beberapa waktu lalu sang Gubernur menginstruksikannya untuk mengatur jadwal makan siang bersama warga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Warga diketahui menolak keberadaan lurahnya, Susan Jasmine Zulkifli, yang ditugaskan ke wilayah itu setelah lolos lelang jabatan. Penolakan terjadi karena Susan berbeda agama dengan para penolak yang mengaku sebagai warga setempat.

Heru mengaku ragu, apakah "jurus" makan siang akan efektif untuk kasus ini. "Kami kan punya semacam intelijen di lapangan juga. Kami tahu itu ada pihak yang ada di baliknya. Ada eks PNS yang tak suka dengan lurah baru. Makanya dipakai agama untuk mengakomodasi massa menolak lurah, kami tahu semua itu," lanjut Heru tanpa mau merinci siapa yang dimaksudkannya.

Namun, pengalaman keberhasilan makan siang Jokowi bersama warga sebelumnya menjadi penguat keyakinannya untuk menggelar cara serupa. Apakah hasilnya akan kembali sama? Kita tunggu saja.

Sumber: kompas.com

Basuki: Jadi Capres, Jokowi Harus Letakkan Jabatan Gubernur

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berada di Ideafast, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seandainya nanti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencalonkan diri menjadi presiden, maka dia tidak boleh cuti dari tugas sebagai gubernur, tetapi harus mengundurkan diri.

Nantinya, kata Basuki, Fraksi Gerindra dan fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta akan memilih satu calon untuk mendampinginya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau beliau maju harus berhenti jadi Gubernur, tidak bisa cuti. Dan wakilnya tergantung PDI-P dan Gerindra mau mencalonkan siapa dan nantinya akan diseleksi, saya tidak berhak memilih," kata Basuki saat menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa saat menjadi pembicara di depan mahasiswa baru Universitas Trisakti, Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Meskipun begitu, Basuki mengaku bingung dengan keadaan tersebut. Apalagi jika nantinya Jokowi harus bersaing dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, partai tempat Basuki bernaung.

Namun, Basuki pun mengakui jika nantinya Jokowi bisa terpilih menjadi presiden, tugasnya sebagai Gubernur DKI akan banyak terbantu oleh Jokowi. "Beliau (Jokowi) nantinya bersaing dengan bos saya (Prabowo), kalau dicalonkan. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, akan menguntungkan buat saya, bisa dibantu oleh pusat," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Serangan kepada Jokowi Tak "Dibeli" Publik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama warga saat meninjau acara bakti sosial di Wihara Amurva Bhumi, Jalan Dokter Satrio, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2013) pagi.

Gubernur DKI Joko Widodo menjadi sasaran tembak. Sepak terjang di pemerintahannya menyedot komentar miring. Mulai dari, sebut saja Ruhut Sitompul, hingga Amien Rais menyatakan Jokowi tak sebaik yang diberitakan di media massa. Namun, publik tetap membelanya. Serangan malah berbalik kepada Ruhut dan Amien. Mengapa kondisi tersebut bisa terjadi?

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengungkapkan, serangan pernyataan tersebut tak lepas dari konteks perebutan kekuasaan pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Semua elite, tokoh, pejabat, dan lain-lain yang memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam sebuah kompetisi politik rela menciptakan opini tertentu di masyarakat.

"Tapi nyatanya komentar-komentar mereka itu istilahnya tidak "dibeli" sama publik. Karena apa? ya karena civil society sudah menjatuhkan pilihan mereka kepada Jokowi. Dia punya bukti kerja yang konkret daripada yang lain," ujar Siti ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/9/2013).

Siti mengatakan, dalam kompetisi politik, elite dan tokoh di Indonesia dianggap masih learning by doing dalam mencari isu atau wacana untuk jadi bahan pertarungan. Sayangnya, terkadang isi pernyataan para elite tersebut tak substantif. Kerap kali, sensasi lebih diutamakan daripada isi, sambil berharap komentarnya mendikte publik.

Contohnya, lanjut Siti, ya seperti yang keluar dari mulut Ruhut Sitompul dan Amien Rais. Ruhut menuding Jokowi tak lebih baik dari pemimpin Jakarta sebelumnya, atas dasar Ibu Kota masih macet dan banjir. Amien menyamakan Jokowi dengan bintang film yang jadi Presiden Filipina, Joseph Estrada. Jokowi dianggap dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta hanya karena popularitas.

Lantas, apa yang terjadi? Koran, televisi, media elektronik, bukannya menayangkan kebutuhan publik, malah terpaksa memunculkan wacana murahan, debat saling menjatuhkan secara personal. Tentu kondisi tersebut, kata dia, tidak memberikan pendidikan demokrasi yang baik bagi masyarakat.

"Harusnya, kompetisi politik itu mengarah pada konsolidasi demokrasi yang baik antara tokoh. Namun, yang terjadi malah pembelokan konsolidasi itu. Semua statement terdistorsi," ujarnya.

Kendati demikian, sebagian besar masyarakat, seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, telah menjatuhkan pilihan. Kekuatan civil society tampaknya sudah terbentuk. Survei soal Jokowi selalu memuncaki tokoh dan elite lain adalah bukti, dominasi masyarakat sebenarnya telah memilih.

Apa akibatnya? Komentar-komentar miring yang selalu berseliweran jelang perebutan kekuasaan tidak dapat lagi mendikte opini publik yang sebagian besar telah menjatuhkan pilihan kepada Jokowi. Malah "peluru tembak" kembali kepada sang tuan.

"Tiap masa, ada pemimpinnya. Pemimpin santun sudah lewat masanya. Sekarang itu pemimpin yang komunikatif, yang bersahaja, yang auranya mampu meyakinkan publik bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok mereka dapat diakomodasi, dapat dipenuhi dan dapat diusahakan," ujarnya.

Jika sudah demikian, ucap Siti, peristiwa saweran terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden AS bukan mustahil terjadi di Indonesia. Rakyat rela merogoh kantongnya untuk "membeli" pemimpin yang menang dalam kompetisi politik. Tak perlu lagi cukong-cukong berjudi menginventasikan uang mereka dalam bursa calon pemimpin.

"Ini juga mengubah wajah politik Indonesia, yang tadinya terkesan korup, mahal, dan penuh atas transaksi menjadi sederhana saja karena publik sudah melihat kompetisi yang benar," jelas Siti.

Namun, Siti sangat menyayangkan, tidak banyak tokoh yang mampu memenangkan hati rakyat melalui kompetisi politik yang baik. Dia berharap learning by doing demokrasi para elite Indonesia dapat menciptakan Jokowi-Jokowi lain. Tentu, dengan pengawasan yang ketat dari seluruh stakeholder pemerintahan di Indonesia.

Sumber: kompas.com

Empat Anak Asuh Basuki Lulus Cum Laude di Trisakti

Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi pembicara di depan mahasiswa baru Universitas Trisakti, Jakarta, Minggu (29/9/2013), mengaku telah mengirimkan empat anak asal Belitung untuk kuliah di Universitas Trisakti.

"Saya kirim empat anak ke Trisakti dan mereka lulus cum laude. Ada satu anak pesantren, namanya Santi, 3,8 IP-nya kalau enggak salah, saya aja cuma 2,7. Sekarang Santi lagi mau ambil S-2 di Jepang," kata Basuki.

Menurut Basuki, apa yang dia lakukan merupakan nasihat yang pernah disampaikan ayahnya. Kata Basuki, ayahnya berpesan kalau kita menjadi pejabat, maka kita dapat menciptakan orang-orang seperti Santi dan ketiga temannya yang lain tersebut.

Basuki berujar, sebelumnya dia tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Dia lebih ingin menjadi pengusaha. Itulah yang membuat dia tidak pernah ikut dalam organisasi kemahasiswaan saat masih aktif kuliah. Dia bahkan tak pernah terlibat OSIS dan Pramuka saat masih duduk di bangku SMA.

"Saya tidak pernah ikut Senat, lebih sibuk dagang. Waktu SMA tidak pernah ikut OSIS dan Pramuka, lebih sibuk cari uang," ungkap Basuki.

Sumber: kompas.com