Basuki: Pimpin Jakarta Hanya Butuh Asah Otot, Saraf, dan Jantung

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berfoto seusai acara peringatan ulang tahun ke-10 rumah susun Budha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (8/9/2013).

Memimpin Jakarta, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tidak perlu lagi mengasah otak. Sebab, pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah banyak yang cerdas.

"Yang dibutuhkan itu mengasah otot. Otot saraf, otot jantung, supaya enggak deg-degan," kata Basuki saat menjawab pertanyaan dari siswa SD Manahaim di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Di Jakarta, tutur Basuki, ia mendapatkan banyak orang yang melanggar peraturan, terutama peraturan daerah. Misalnya saja, para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan hingga ke tengah jalan ataupun yang mendirikan bangunan di atas waduk hingga ruang terbuka hijau.

Karakteristik masyarakat Ibu Kota, kata Basuki, tak sedikit yang ngeyel dan membela diri. Padahal, mereka melanggar aturan yang berlaku. Misalnya saja, mereka kerap membuang sampah sembarangan, menduduki trotoar untuk berjualan, menyewakan bangunan di atas waduk, mencuri listrik, dan sebagainya.

"Makanya, saya tadi bilang, di Jakarta tidak butuh melatih otak, cuma butuh melatih otot, jantung, saraf, agar tidak deg-degan menghadapi mereka, hahaha," katanya seraya tertawa.

Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, orang-orang yang datang ke Jakarta merupakan orang yang nekat-nekat. Orang yang tidak nekat dan tidak memiliki ambisi, kata dia, tidak akan mau untuk mengadu nasib di Jakarta.

Basuki mengambil contoh warga Belitung Timur. Menurut dia, tak banyak dari mereka yang mau untuk ke Jakarta. Sebab, suasana di kampung jauh lebih nyaman daripada menetap di Jakarta.

Dalam pertemuannya dengan puluhan siswa SD itu, Basuki juga memberi kesempatan mereka untuk berkunjung ke ruangannya dan berfoto bersamanya.

Sumber: kompas.com

Mau Program DKI Tak Terbentur Pusat, Jokowi Harus Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).

Tak ada yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menghadapi peraturan pemerintah pusat yang berbenturan dengan kebijakannya. Mau atau tidak, dia harus mengikuti mekanisme yang ada, tentunya dengan cara-cara yang kreatif.

Soal program mengatasi kemacetan yang ingin dilakukan Jokowi misalnya. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, kebijakan pemerintah pusat mendukung keberadaan mobil murah harus disikapi kreatif oleh orang nomor satu di Jakarta itu. Ibarat ditutup di pintu yang satu, Jokowi harus mencari pintu yang lain.

"Niat Jokowi membatasi kendaraan bagus. Tapi kalau tak didukung pusat, memang sulit berjalan. Sebaiknya dia laksanakan saja menyediakan angkutan umum murah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (11/9/2013).

"Jangan membatasi kendaraan karena dia akan terbentur dengan industri, dan Jokowi tidak mungkin menang," kata Agus.

Agus yakin mantan Wali Kota Surakarta tersebut memiliki kebijakan alternatif lain untuk mengatasi benturan kebjakannya dengan pemerintah pusat itu. Jadi, Jokowi tak perlu curhat pusing ke media masa lantaran kebijakannya terbentur peraturan.

"Kalau angkutan umum baik, lancar, murah, pasti otomatis, penjualan kendaraan itu turun. Terlebih lagi (mobil pribadi) dipajaki tinggi, jangan khawatir," lanjut Agus.

Demikian pula soal pembebasan lahan yang terbentur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Menurut Agus, tidak mungkin Jokowi mendobrak aturan tersebut. Yang harus dilakukan Jokowi adalah tetap berpikir positif dan tak perlu bertindak seolah pusat mengganjal kebijakannya.

"Itulah birokrasi. Jika semua pihak berniat demi kebaikan publik, pasti tidak akan lama," ucapnya.

Agus pun menyarankan, jika ingin program Jokowi lekas terlaksana tanpa terbentur aturan pemerintah pusat, maka Jokowi harus ada di pusat. Dengan kata lain, harus Jokowi yang duduk di kursi presiden agar dapat melakukan intervensi terhadap aturan yang berbenturan.

"Kalau dia (Jokowi) mau cepat, dari sudut publik menyenangkan, tapi kan tidak bisa. Atau Jokowi jadi presiden RI dulu, baru bisa," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi jamin renovasi Pasar Benhil tetap sediakan lapak PKL

Jokowi. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Jokowi mengomentari aksi demontrasi PKL Kota Tua sebagai hal yang biasa. Dia menuturkan, hal serupa juga terjadi di Blok G Tanah Abang. Meski terus diprotes anggap kurang untuk kebutuhan pedagang di pasar-pasar Jakarta, Jokowi mengakui tak akan berhenti untuk terus memperbaiki pasar tradisional yang ada di Jakarta.

Pasar yang segera direhab adalah Pasar Bendungan Hilir (Benhil). Menurut Jokowi Pasar Benhil tetap dijadikan pasar tradisional, namun dengan manajemen modern. Untuk itu, menurut Jokowi, Pemda akan menggandeng pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaannya.

"Pedagang jangan takut jangan takut kalau nanti pasar Benhil bekerjasama dengan swasta. Lokasi pasar tetap. Pedagang lama akan tetap diberikan tempat, saya jamin itu," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota pada Rabu (11/9).

Dengan sistem kerja sama seperti itu, Jokowi berharap, kawasan-kawasan pasar tradisional menjadi lebih bersih dan membuat pengunjung nyaman untuk datang berbelanja. Konsekuensi itu kerja sama dengan swasta diberikan ruang tersendiri selain khusus untuk pedagang yang semula berada di Pasar Benhil.

"Lantai satu dan dua untuk pedagang pasar, sedangkan lantai 3 dipakai untuk swasta," ujar Jokowi lebih lanjut.

Meski begitu, Jokowi mengaku belum tahu berapa jumlah tempat yang disediakan untuk PKL. "Suruh ngapalin gitu. Biar valid tanya ke dinas dan PD Pasar Jaya," kata Jokowi yang disambut tawa wartawan.

Sumber: merdeka.com

Kolumnis: Australia, Ingat Namanya...Jokowi!

Nama Joko Widodo atau biasa dikenal Jokowi terus dielu-elukan berbagai kalangan. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Sejumlah media internasional memberitakannya sebagai sosok pemimpin masa depan.

Nama Jokowi disandingkan dengan Presiden Barack Obama. Sebut saja Media Pemerintah Inggris BBC dengan beritanya berjudul "Jakarta's Obama".

Sementara di Media Malaysia The Malay Mail lewat tulisan opini berjudul "Wanted Badly: A Malaysian Jokowi", kolumnis Syed Nadzri menyebut Malaysia sangat membutuhkan sosok pemimpin yang seperti Jokowi.

Kini giliran portal berita terkemuka Australia "The Australian" dalam artikel opini bertajuk "Jakarta's governor could be Indonesia's Obama". Artikel yang ditulis kolumnis warga Australia, Greg Sheridan ini memuat penjelasan tentang sosok Jokowi.

"Dalam dunia perpolitikan Indonesia, Dia (Jokowi) seperti Barack Obama," tulis Greg, seperti dilansir The Australian, Kamis (14/3/2013).

Greg juga membandingkan pentingnya sosok Jokowi di tengah-tengah dunia politik Indonesia menjelang Pemilu 2014.

"Kemenangan Jokowi hingga menjadi gubernur sangat berpengaruh terhadap dunia perpolitikan Indonesia di luar generasi Soeharto," sebutnya.

Berikut uraian lengkap "Jakarta's governor could be Indonesia's Obama".

Jokowi. Ingat namanya. Sosoknya bakal diperhitungkan di Australia.

Biarkan saya beritahu kenapa. Setiap 4 tahun, seluruh dunia berfokus intens pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Apapun gerak-gerik Presiden AS memberi pengaruh sangat besar bagi kita.

Pemilihan negara asing kedua yang paling penting bagi Australia adalah pemilihan presiden di Indonesia. Pemilu selanjutnya terjadi pada bulan Juli tahun depan. Dan, perpolitikan Jakarta sangat berpengaruh terhadap masa depan presiden Indonesia.

Australia belum memahami betul betapa pentingnya pertumbuhan Indonesia bagi kita. Ada 250 juta orang penduduk Indonesia. Perekonomiannya tumbuh lebih dari 6 persen per tahun, lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan kita. Ini jelas perekonomian Indonesia lebih besar daripada kita. Bahkan Indonesia diprediksi bakal menjadi 10 negara top dunia pada 2025, dan 5 besar pada 2040.

Mungkin ini prediksi yang sangat optimistis untuk Indonesia. Selama 9 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) kami berhubungan dekat dengan Indonesia. Sebab, SBY adalah sosok yang pro-Australia. Namun penggantinya bisa jadi berbeda sama sekali.

Sampai saat ini, sosok yang paling terdepan untuk pemilihan presiden Indonesia mendatang adalah mantan Jenderal Prabowo Subianto.

Mari kita simak sepak terjangnya. Prabowo memiliki catatan Hak Asasi Manusia yang mengerikan, seperti di Timor Timur. Akibatnya, sampai saat ini, AS masih menolak memberikan visa untuk Prabowo.

Dalam pemilihan presiden terakhir, pada 2009, Prabowo adalah calon wakil presiden, bersanding dengan calon presiden Megawati Soekarnoputri.

Prabowo mengatakan, Mega berjanji akan mendukung pencalonan presidennya kali ini. Sebagai balas budi, ia telah mendukung Mega pada pemilu sebelumnya. Meski memiliki catatan buruk soal HAM, tampaknya rakyat Indonesia sudah lupa. Bahkan, jajak pendapat menunjukkan, sebagian besar orang Indonesia ingin calon presiden dengan latar belakang militer.

Para pemilih dalam pemilu Indonesia adalah pemaaf dan kadang-kadang pelupa, tapi tidak bodoh. Ia ingin calon yang bersih dan menjanjikan pemerintahan yang baik dan kuat dalam pengambilan keputusan. Prabowo tampaknya menjanjikan hal itu. Dia karismatik, kalangan politisi terkemuka Indonesia, pembicara terbaik di depan orang banyak.

Mereka yang mengetahui sistem terbaik AS percaya bahwa tidak dapat dipungkiri jika Prabowo terpilih, ia akan disambut baik di Washington. Para pengambil keputusan di AS telah memberikan perhatian serius untuk kepresidenan Prabowo. Namun, tetap ada pertimbangan kuat untuk tidak mencabut larangan visa terhadap Prabowo.

Bagi Australia, kemenangan Prabowo akan menjadi tantangan besar. Yang sudah-sudah, Prabowo tidak pro-Australia. Setiap aspek dari cerita HAM akan jelas diceritakan dalam media kita. Namun Canberra tetap merasa perlu untuk membangun hubungan kerja samanya.

Hal ini bisa mengakibatkan krisis abadi, atau ketidakpedulian 'dingin' pada salah satu hubungan yang paling penting. Sikap kita dengan mudah bisa memicu reaksi anti-Australia atas pengaruh Indonesia.

Lalu Bagaimana dengan Jokowi?

Jokowi adalah nama panggilan akrabnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Dalam pemilu, ia bisa sangat baik menjadi Barack Obama Indonesia. Dia adalah sosok yang sangat langka. Seorang reformis, bersih, populer, warga sipil yang menjalankan pemerintahan secara efektif. Sekarang namanya bertengger dalam urutan terdepan, meskipun ia belum memutuskan apakah akan maju tahun depan.

Kemenangan Jokowi akhir tahun lalu pada pemilihan Gubernur Jakarta adalah hal luar biasa. Dia bukan penduduk asli Jakarta, namun ia adalah walikota terbaik dari Solo. Yang hebatnya lagi, wakil Jokowi berasal dari etnis Tionghoa. Suku tak lagi diperhitungkan sebagai pemimpin untuk saat ini. Ia mengalahkan gubernur incumbent yang kuat.

Jokowi bukanlah tokoh militer, pegawai negeri, kerabat pemimpin. Ia hanyalah warga biasa yang menjalankan bisnis furnitur. Dia sosok yang merakyat, digandrungi media, penuh dengan diplomasi, mendengar, berbicara langsung, dan mendapatkan hasil yang pas. Kemenangan Jokowi hingga menjadi gubernur sangat berpengaruh terhadap dunia perpolitikan Indonesia di luar generasi Soeharto.

Jokowi bersama Mega. Mega mungkin akan mencalonkan diri kembali dan Jokowi mungkin akan menjadi pasangannya. Kombinasi keduanya, termasuk popularitasnya bakal sangat sulit dikalahkan.

Jokowi akan menjadi sosok yang sempurna untuk saat ini, mengingat kehancuran Partai Demokrat.

Butuh satu juta mil jalan untuk memunculkan tokoh seperti Jokowi. Jokowi sangat populer, demokratis, berorientasi pada hasil. Ia jauh dari para koruptor dan oligarkhi lama.

Lalu Apa pengaruhnya untuk Australia? Kami belum tahu seperti apa pandangannya tentang kebijakan luar negeri. Tapi kami yakin dia berdiri untuk semua hal yang benar.

Ingat nama Jokowi, itu mungkin akan berarti banyak bagi Anda. (Riz)

Sumber: liputan.com