Jokowi Tunggu Lurah dan Camat Cari Lahan untuk PKL

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, meninjau Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2013). Kedatangan Jokowi untuk berkomunikasi dengan para pedagang dan juga untuk meninjau para PKL di Jakarta yang rencannya akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahap awal, sekitar 15.000 PKL akan dimasukkan ke dalam pasar yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Pasar Jaya.

Meski sudah diminta, namun lurah dan camat yang ditugaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencari lahan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayahnya, belum juga melapor.

"Sekarang masih belum ada laporan. Nanti akan kita kumpulkan lurah dan camat untuk cari lahan PKL," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Rencananya, setelah mendapatkan lahan dan diperiksa statusnya, Pemprov DKI akan membeli lahan tersebut untuk dijadikan penampungan PKL. Jokowi mencontohkan, apabila Lurah Pasar Minggu yang ditugaskan untuk mencari lahan, maka yang berhak menempati lahan itu adalah para PKL yang berdagang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Masak iya mau dikasih ke PKL yang di daerah lainnya. Yang pasti yang boleh berjualan di pasar itu, yang dulunya berdagang di wilayah itu," kata Jokowi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih mengatakan, sampai saat ini, sudah ada enam lokasi yang diajukan oleh lurah dan camat. Enam lokasi itu antara lain, Klender Jakarta Timur, Tebet Jakarta Selatan, Tanah Abang Jakarta Barat, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Jatinegara Jakarta Timur.

Rencananya, Dinas KUKMP DKI masih akan mengecek status tanah lahan tersebut. "Soal status tanah, ada juga yang sudah diselesaikan di Jakarta Utara. Lokasinya di depan Islamic Center. Lahan itu tidak jadi kami beli, karena peruntukkannya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Ratna.

Ide pencarian lahan oleh lurah camat untuk PKL tercetus oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengadakan rapat bersama lurah, camat, Dinas KUKMP DKI, dan PD Pasar Jaya. Ia meminta seluruh lurah dan camat untuk mencari lahan yang dapat menampung PKL selama 24 jam. Sehingga pasar itu nantinya dapat mengalahkan mini market yang semakin menjamur di Ibu Kota.

Sumber: kompas.com

Basuki Perintahkan Penataan Pasar Malam di Pasar Minggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Setelah menata PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menata pasar malam di kawasan tersebut. Targetnya, dalam dua pekan sudah rampung.

Basuki mengatakan pihaknya sudah memiliki data terkait PKL dan pedagang di Pasar Minggu. Menurutnya, hanya persoalan penataan pasar malam saja yang masih perlu dirampungkan. Penempatan PKL di malam hari ini disiapkan untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di waktu pagi hingga sore.

"Kita sudah data semuanya. Tapi kalau yang pasar di malam hari di Pasar Minggu yang belum beres. Kita sudah punya plot lokasi di mana saja mereka akan berdagang, sudah ketahuan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Para pedagang yang berjualan, kata dia, nantinya akan melalui proses pengundian untuk penempatannya. Hal ini untuk mencegah klaim lokasi tempat berjualan oleh pihak yang tidak memiliki haknya dengan sekedar mengaku-ngaku dan juga mencegah terjadinya pengalihan lapak ke pihak ketiga.

"Jadi kalau dia jual, atau oper kepada keponakannya saja, kita sita lapaknya. Harus kepada anaknya. Nah, ini kita harapkan penataan PKL di malam hari dapat rampung dalam dua pekan ini," ujar Basuki.

Mengenai waktu jualnya, para pedagang dapat menggunakan waktu di atas pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB pagi saja. Setelah itu, petugas kebersihan akan bergerak untuk membersihkan sampah pada pukul 07.00 WIB atau 07.30 WIB.

"Kalau mereka ada yang berdagang sampai jam 5 pagi, tidak apa-apa. Kita evaluasi tadi tidak apa-apa. Kita akan bersihkan sampahnya sampai jam tujuh atau jam setengah depalan (pagi). Ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kan belum macet," ujar Basuki.

Sumber: kompas.com

Jokowi Perintahkan Dishub Razia Sopir Angkot Nakal

Suasana di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2013). Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menaikan tarif bus angkutan kota reguler dari Rp 2000 menjadi Rp 3000

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan Dinas Perhubungan melakukan razia kepada angkutan umum yang menjalankan tarif tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penetapan tarif dicantumkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 67/2013 tentang tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum.

"Sudah berlaku mulai hari ini tarif barunya. Kalau ada yang melanggar peraturannya, pasti akan kena razia Dishub," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Terkait sanksinya, kembali Jokowi mengaskan kalau hal itu merupakan tanggung jawab Dishub DKI. Sementara atas permintaan DPRD DKI agar Pemprov DKI memperbaiki pelayanan transportasi massal seiring dengan kenaikan tarif, Jokowi mengatakan, sebelum diperintah, pihaknya akan terus memperbaiki pelayanan transportasi massal.

"Enggak usah disuruh juga, setiap hari kita push untuk perbaikan sistem pelayanannya. Kalau DPRD mau revisi peraturannya, juga tidak apa-apa untuk kebaikan masyarakat," kata Jokowi.

Untuk diketahui, mulai hari ini, tarif angkutan kota baru mulai berlaku. DPRD telah menyetujui usulan tarif angkot yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dalam surat tertanggal 10 Juli 2013 itu, disebutkan tarif untuk armada bus kecil, bus sedang, dan bus besar reguler (Patas) Rp 3.000 dan pelajar Rp 1.000.

Jokowi berharap tarif baru ini dapat melayani jumlah perjalanan masyarakat dengan angkutan umum secara keseluruhan. Setelah jumlah angkutan umum di Jakarta mencukupi dan memenuhi jumlah perjalanan warga, akan dilanjutkan dengan perbaikan pelayanan. Selanjutnya, tidak hanya angkutan non AC saja yang akan naik, tetapi taksi dan patas serta kopaja AC.

Tarif baru angkutan di Jakarta. Untuk angkutan ekonomi non AC:
- Bus kecil (Mikrolet) dari semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 pada 14 km pertama selanjutnya dikenakan kenaikan Rp 500- Rp 1.000
- Bus sedang (Metromini dan Kopaja) dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000,
- Bus besar reguler (Mayasari dan PPD) dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Kenaikan tarif angkutan AC:
- Bus besar seperti Mayasari Bakti dan Bianglala, yang awalnya Rp 6.000 menjadi Rp 7.000.
- Kopaja AC dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000.
- Angkutan APTB yang ditetapkan kenaikan tarifnya yakni yang berjarak maksimum 30 km, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.000

Kenaikan tarif taksi:
- Taksi yang menggunakan tarif atas seperti Blue Bird, White Horse yang semula Rp 6.000 menjadi Rp 7000. Kemudian untuk kilometer selanjutnya yang semula hanya Rp 3.000 menjadi Rp 3.600.
- Taksi yang menggunakan tarif bawah, sebelumnya Rp 5.000 menjadi Rp 6.000 Untuk masa tunggu taksi, perjamnya penumpang yang sebelumnya dikenakan Rp 30.000 menjadi Rp 42.000/jam.

Sumber: kompas.com

Jokowi "Gerah" Lihat Troli dan Gerobak di Tanah Abang

Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut terutama memasuki Ramadhan. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).

Keberadaan gerobak dorong dan troli yang lalu lalang di Pasar Tanah Abang membuat "gerah" Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu, menurut dia, ikut berperan membuat kawasan di Jakarta Pusat itu macet.

Itulah yang membuat Pemprov DKI menyegel 25 kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang dan akan menyusul 43 kantor ekspedisi lainnya yang diduga berdiri tanpa izin pembangunan.

"Coba dilihat di lapangan, orang dorong gerobak dan troli ke sana ke mari, itu sangat mengganggu lalu lintas. Jangan dipandang sepele hal itu karena mobilisasi troli dan gerobak-gerobak itu mengganggu juga," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Sementara untuk proses penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, ia menargetkan penataan selesai sebelum Lebaran. Ia mengakui kalau permasalahan penataan PKL itu merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan. Namun, ia meyakini kawasan Tanah Abang akan lebih rapi seperti Pasar Minggu yang sebelumnya telah tertata.

Di samping itu, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku tak menemukan banyak gesekan di lapangan saat Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP DKI menata PKL. "Saya sama Satpol PP masih menekankan komunikasi. Nanti ditunggulah, barang enam bulan atau setahun, semuanya sudah benar-benar rapi. Tidak hanya di Tanah Abang dan Pasar Minggu saja," kata Jokowi.

Ia pun tak mempermasalahkan terkait relokasi PKL masuk ke dalam Blok G Tanah Abang. Apabila PKL itu memiliki KTP DKI, maka mereka akan diprioritaskan direlokasi ke dalam pasar. Apabila ruang di dalam pasar masih tersedia, maka ruang tersebut akan diundi untuk PKL dengan KTP non-DKI.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. Dengan masuknya para PKL ke dalam pasar, Jokowi meyakini hal tersebut dapat meminimalisasi kemacetan di wilayah itu.

Sumber: kompas.com