Basuki Kagum Gedung DPRD Lebih Mewah daripada Gedung DPR

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan sambutan dalam sidang paripurna DPRD DKI terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyempatkan diri berkeliling di gedung baru DPRD DKI setelah mengikuti Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Basuki mengakui bahwa gedung berlantai 11 itu lebih mewah daripada Gedung DPR RI di Senayan.

"Lebih bagus dari gedung DPR," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Saat menuju lift, Basuki melihat langit-langit dan luasnya lantai dasar yang masih tampak belum terisi sebagian. Hanya terdapat dua kursi dan satu meja yang disediakan untuk staf pengaman dalam (pamdal) yang bertugas.

Basuki ditemani oleh Sekretaris Dewan DKI Mangara Pardede, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Wiriyatmoko, serta Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Heru Budi Santoso. Seketika mantan Bupati Belitung Timur itu menekan tombol angka tujuh di lift, di mana lantai itu digunakan oleh Fraksi Partai Demokrat. Ia mengaku ingin mengetahui seberapa besar ruangan fraksi yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD.

"Saya ingin melihat ruangan fraksi terbesar," kata dia sambil tertawa. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jhony Wenas Poli yang menyambut Basuki langsung tertawa mendengar ucapan mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut.

Selanjutnya, Basuki menyusuri lorong dan ruangan anggota Fraksi Partai Demokrat. Ia sempat menengok ruang kerja anggota DPRD DKI, Sandy, lantas menuju ruang kerja ketua fraksi. Namun, langkah Basuki terhenti saat wartawan memintanya untuk menengok ruang Fraksi Partai Gerindra. Namun, Basuki menolak untuk mengunjungi ruang kerja anggota fraksi dari tempat partainya tersebut. Sambil bercanda, ia mengatakan bahwa ruang kerja anggota Fraksi Partai Gerindra tidak seluas ruang kerja yang dimiliki Fraksi Partai Demokrat. "Ah pasti kecil," katanya singkat.

Setelah itu, Basuki langsung menuju lantai 10 untuk mengunjungi ruang kerja Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan. Namun, kali ini ia meminta wartawan mengikutinya ke ruang tersebut.

Gedung baru DPRD DKI ini dibangun di atas lahan seluas 5.984 meter persegi, total luas bangunannya 5.000 meter persegi. Di gedung tersebut terdapat basement tiga lantai dengan kapasitas parkir sebanyak 186 kendaraan. Pembangunan gedung baru DPRD DKI Jakarta dengan tinggi 11 lantai ini menghabiskan dana Rp 500 miliar melalui anggaran multiyears sejak tahun 2009.

Sementara dibangun gedung baru, gedung lama DPRD DKI pun direnovasi dengan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Selain itu, ada pula anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membangun jembatan penghubung antara gedung lama dan gedung baru DPRD DKI.

Jokowi dan Dahlan Iskan Dijagokan Jadi Cawapres

Joko Widodo dan Dahlan Iskan merupakan dua sosok yang memiliki elektabilitas tertinggi untuk posisi calon wakil presiden.

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan memperoleh tingkat elektabilitas tertinggi menjadi calon wakil presiden berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP). Jokowi dipilih oleh 24,4 responden, sementara Dahlan 11,3 persen.

"Jokowi merupakan tokoh fenomenal. Sekarang masyarakat melihat bagaimana seorang leader bisa bergaul dengan masyarakat," ujar Chief Executive Officer (CEO) LKP Usman Rachman dalam jumpa pers di Hotel Grand Menteng, Minggu (28/4/2013).

Menurut Usman, Jokowi memiliki karakter itu. Sekarang, kata Usman, masyarakat tidak akan bersimpati kepada pemimpin yang menjaga jaraknya dengan masyarakat.

"Pemimpin yang selalu berada di menara gading dan istana yang megah tak akan mendapat dukungan rakyat," tutur Usman.

Menurut Usman, saat ini, masyarakat tak bisa lagi diremehkan oleh para pemimpin yang hanya memberikan sekantong sembako untuk mendulang suara. Masyarakat, katanya, juga tak peduli dengan pemimpin yang banyak bicara, tapi tanpa bukti.

"Inilah masa di mana suasana romantisme masyarakat ingin pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Bukan sekadar bicara banyak tanpa bukti," tutur Usman.

Selain Jokowi dan Dahlan, kandidat capres yang mendapat dukungan yakni Hatta Rajasa (10,2 persen), Mahfud MD (9,5 persen), Chairul Tanjung (8,3 persen), Yusril Ihza Mahendra (5,7 persen), Surya Paloh (3,9 persen), Hary Tanoesoedibjo (3,8 persen), dan Anies Baswedan (2,7 persen). Selain itu, Pramono Edhie Wibowo (1,7 persen), Marzuki Alie (1,3 persen), Puan Maharani (1,1 persen), dan Sri Mulyani Indrawati (1,1 persen).

Sementara itu, tokoh lainnya dirangkum mendapat 2,1 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu 12,9 persen. Adapun survei ini dilaksanakan pada tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225 responden melalui teknik multistage random sampling. Ambang kesalahan (margin of error) dari survei ini yakni +/- 2,8 persen dan level of confidence 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dan bantuan kuesioner.

Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan penjelasan pada warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, terkait program penataan kampung, Rabu (24/4/2013). Sekitar 85 rumah di lokasi ini akan ditata menjadi kampung deret.

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.

Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.

"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini, memang harus ada dialog," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu, nanti saya turun," ujarnya.

Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini, wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Jokowi Limpahkan Tanggung Jawab MRT kepada Bawahannya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melimpahkan tanggung jawab dalam pembangunan mass rapid transit atau MRT kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebelumnya, Jokowi sempat terkejut ketika harus bertanggung jawab mutlak atas proyek MRT itu. Ia harus meneken surat tanggung jawab mutlak untuk mencairkan aliran dana pembangunan MRT dari pemerintah pusat. Ia sempat menolak meneken surat itu sebelum ada penjelasan detail tentang peruntukannya.

"Sekarang enggak ada masalah, nanti dibuat surat kuasa (SK) untuk dilimpahkan tanggung jawabnya ke Sekda atau Bappeda," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan, alasan yang membuatnya tersentak dari surat itu adalah beban yang terlalu berat. Jokowi menyatakan tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi semua kegiatan dalam proyek tersebut sehingga tanggung jawab tersebut akan mendatangkan risiko besar baginya. Menurutnya, tanggung jawab itu lebih pas dipegang oleh bawahannya, entah di level pemerintahan maupun BUMD terkait, sehingga dapat berkonsentrasi penuh menangani proyek tersebut.

"Saya kan perlu tahu (maksud) tanggung jawab mutlak ke saya. Lah, terus fungsinya manajemen dan direksi itu apa? Tapi, sekarang sudah clear," ujarnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Surat ini berfungsi untuk mencairkan dana hibah dari pemerintah pusat.

Dalam surat itu, Gubernur DKI diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, perhitungan biaya, serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur DKI wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara dan atau menerima sanksi pidana.

Sumber: kompas.com