Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Rabu, 13 Februari 2013

Inilah Pejabat yang Mengalahkan Jokowi

Inilah Pejabat yang Mengalahkan Jokowi  

Masyarakat pasti kenal Joko Widodo, mantan Wali Kota Surakarta yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gaya Jokowi yang populis dan suka blusukan membuat dia populer. Tapi, tahukah Anda rekor perolehan suara Jokowi ternyata kalah dengan rekor suara Herman Sutrisno. Dia adalah Wali Kota Banjar, Jawa Barat. Pada pemilihan kepala daerah 2008, Herman Sutrisno meraih 92,17 persen suara dan masuk Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor yang hingga kini belum terpecahkan oleh kepala daerah mana pun.

Bandingkan dengan pasangan Jokowi-Ahok yang pada putaran pertama DKI Jakarta meraih 42,6 persen dari total suara. Di putaran kedua, Jokowi cuma meraih 53,8 persen suara.

Herman adalah dokter biasa yang sudah bertugas selama 30 tahun. Setiap Jumat pagi, dia selalu bersepeda keliling Banjar. Minimal rutenya sejauh 35 kilometer. Kadang Herman mencari rute lain: jalan sempit, naik-turun, masuk-keluar desa. Bagi Herman, olahraga ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga untuk melihat dari dekat perkembangan kota yang dipimpinnya. "Saya bisa tahu apa ada jalan yang sudah rusak. Kalau naik mobil, belum tentu terasa," ujar Herman.

Ditemui di acara penganugerahaan Tokoh Tempo 2012: Bukan Bupati Biasa di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa, 12 Februari, Herman tampak santun dan merendah saat ditanya tentang resep keberhasilannya.

Ketika Banjar mandiri sebagai kota pada 2003, Herman, yang menjadi formatur pemekaran, terpilih memimpin wilayah tersebut. Harapan masyarakat terhadap daerah yang terletak di ujung tenggara Jawa Barat sekitar tiga jam perjalanan dari Bandung itu begitu besar. Berbekal pengalaman mengelola Ciamis, dia menyiapkan segudang rencana. Selain membangun infrastruktur kota, seperti pengembangan jalan dan jembatan, dia berfokus pada peningkatan layanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pengajaran, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah, Herman sudah mengembangkan proyek "Angka Prediksi Drop Out" pada 2004. Setiap anak yang dinilai tidak dapat bersekolah lantaran kekurangan biaya dibantu Rp 250 ribu per tahun. Itu untuk siswa sekolah menengah pertama. Buat murid sekolah menengah atas, bantuannya Rp 500 ribu per siswa. Bantuan itu mengalahkan bantuan DKI Jakarta yang cuma Rp 400 ribu per siswa SMA.

Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan, Asep Parjaman, mengatakan, siswa yang ingin menerima bantuan tinggal mengisi formulir. Data itu kemudian diajukan ke pemerintah kota untuk diseleksi. Begitu Wali Kota meneken surat keputusan, dana langsung dikirim ke rekening sekolah. Hingga tahun ini, sudah sekitar 8.000 siswa menikmatinya.

Untuk pelayanan kesehatan, Herman membebaskan biaya berobat puskesmas bagi mereka yang membawa kartu penduduk. Hal yang sama berlaku jika mereka berobat ke rumah sakit daerah. Bedanya, yang satu ini hanya diberlakukan bagi warga miskin. Setahun berjalan, ternyata tak banyak warga berobat ke puskesmas. Usut punya usut, tahulah Herman mengapa hal itu terjadi. "Puskesmasnya memang gratis, tapi perginya naik ojek. Itu berarti mereka harus membayar Rp 10-15 ribu," ujarnya.

Pak Dokter ini pun punya ide mendekatkan tempat layanan ke masyarakat. Dia membangun 42 pos kesehatan desa di 25 desa dan kelurahan. Setiap pos memiliki tenaga medis bidan dan perawat. Sedangkan dokter datang seminggu tiga kali. Puskesmas pun diperbanyak dari dua menjadi empat. Warga pun berduyun-duyun berobat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesehatan terus naik. Rata-rata di atas 77 persen setiap tahun. "Di Banjar, yang susah itu uang. Kalau makanan, gampang."

Sumber

Jokowi Langsung "Handle" Rusun Marunda



Setelah Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara Kusnindar dicopot dan Novizal mundur sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, pengelolaan Rusun Marunda tidak jelas. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun langsung meng-handle pengelolaan rusun tersebut.

"Ya kan yang di sini enggak ada petugasnya, ya saya handle," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013).

Kepada calon penghuni Rusun Marunda, Jokowi meminta waktu dua pekan untuk memberikan kepastian bahwa mereka mendapat tempat tinggal di rusun tersebut. Setelah itu, mereka dapat mengetahui unit mana yang menjadi miliknya.

"Mereka ini kan banyak yang belum dapat kamar, ada yang dapat nomor antrean tapi belum dapat kunci," ujarnya.

Namun begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini meminta warga calon penghuni untuk lebih bersabar. Pasalnya, proses perbaikan rusun masih terus dilakukan, seiring dengan melengkapi dengan fasilitaas seperti air dan aliran listrik.

"Beresin ini (rusun) butuh waktu dua-tiga bulan. Ngecat, perbaiki air, listriknya, kan ini sudah dua tahun mangkrak. Tapi sudah ada kepastian dapat. Hanya nunggu diperbaiki sama airnya. Masa enggak sabar," kata Jokowi.

Di Rusun Marunda terdapat ribuan unit rusun yang berasal lebih dari 20 blok. Hingga saat ini, baru sekitar 500 unit yang siap dan telah dihuni. Pemberian rusun ini diprioritaskan untu warga yang terkena dampak banjir, seperti warga di sekitar Waduk Pluit dan Penjaringan.

Sumber : kompas.com

Senin, 11 Februari 2013

Basuki: Tidak Usah Studi Banding, di Youtube Juga Ada

Basuki: Tidak Usah Studi Banding, di Youtube Juga Ada
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Untuk melaksanakan penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak perlu melakukan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.

"Nggak usah studi banding, di Youtube juga ada," kata Basuki, Senin (11/2/2013) di Balai Kota Jakarta, usai rapat dengan jajaran Ditlantas Polda Metro dan Dishub DKI.

Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan bahwa penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) akan memudahkan masyarakat jika terkena tilang dari kepolisian karena proses tilang tidak harus mempertemukan polisi dan orang yang ditilang. Pasalnya, seluruh pembayaran tilang akan dilakukan melalui pemotongan saldo rekening di Bank. "Jadi gak ada lagi oknum yang prit jigo (25 ribu) prit gocap (50 ribu)," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki berharap penerapan sistem elektronik akan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kendaraan tanpa harus direpotkan dengan mendatangi kantor-kantor Samsat.

"Tiap tahun bayar STNK nggak perlu datang lagi, jadi tinggal potong rekening di Bank. Kita juga akan kaji, misalnya balik nama akan didiskon 50 persen. Tentu orang jadi nyaman semua sistem elektronik," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Mengenai proses pembangunan sarana dan prasarana terkait penerapan sistem tersebut, Basuki menjelaskan bahwa hal itu akan diserahkan kepada pihak swasta. Namun setelah proses pembangunannya jadi, maka Pemprov DKI akan mengambil alih dan melakukan pembayaran melalui cicilan setiap bulannya kepada perusahaan yang bersangkutan.

"Diadakan tender, perusahaan mana yang mau membangun tapi nanti begitu jadi langsung diserahin ke kita. Jadi kita ambil, kita cicil ke dia tiap bulan. Jadi diadakan Pemprov namun bukan Pemprov yang sediain uang tapi swasta yang membangun dulu," jelas Basuki.

Sumber : kompas.com

Ahok: Sistem Tilang Online Akan Kerja Sama dengan Bank

Ahok: Sistem Tilang Online Akan Kerja Sama dengan Bank
Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Penerapan sistem tilang elektronik di Jakarta yang diusulkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Terbentuknya sistem tersebut akan berkaitan dengan bidang lain seperti perbankan.

"Itu untuk nyediainnya memang mesti kerja sama sama bank lagi," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (12/2/2013).

Ahok menjelaskan, kerja sama dengan bank itu tentu harus ada hitungannya.

"Kalau bank enggak mau karena terlalu mahal karena bisa puluhan miliar, jadi perusahaan itu tender," ujarnya.

Perusahaan yang mau membangun kerja sama, tambah Ahok, akan langsung melakukan transfer ke Pemprov DKI.

"Jadi BTO bukan BOT, Build Transfer Operate, nanti kita bayar cicil. Lalu kita tentukan, misalnya ERP kita tentukan mau berapa duit. Kepolisian juga diuntungkan karena sistemnya sama-sama praktis," imbuh mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sumber : liputan6.com