Jokowi menimba ilmu soal banjir di Katulampa

Jokowi di Katulampa. ©2012 Merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku berkunjung ke Pintu Air Katulampa untuk mencari tahu soal pintu air. Jokowi ingin tahu lebih jelas tentang persoalan yang berkaitan dengan banjir.

"Apapun mereka yang ada di sini menentukan. Apakah pintu ini dibuka atau ditutup, sehingga saya memerlukan datang ke sini karena memang ingin menemukan, saya pingin ngerti pintu ini. Tandanya seperti apa, kapan ini dibuka, kemudian ambang batasnya sebelah mana," ujar Jokowi di Pintu Air Katulampa, Senin (31/120.

Menurut Jokowi, jika sudah mengerti, bisa mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan mengatasi banjir. "Paling tidak di otak saya terekam lah. Oh saya perlu telepon ke sini misalnya, saya akan telepon. Yang jelas semakin saya tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan banjir, akan semakin gampang membuat policy-nya yang nyata. Tapi memang penguasaan saya masih dalam posisi 2 bulan," tegas Jokowi.

Ditanya tentang pintu air Katulampa, menurut Jokowi bagus dan besar. "Mengoperasikannya sangat simple, tapi menentukan sekali Jakarta," ujar pengusaha mebel itu.

Dia menambahkan, nantinya ingin bisa berhubungan langsung dengan petugas di Katulampa. "Ada warga tanya tentang kekhawatiran, saya bisa langsung jawab karena saya sudah langsung melihat. Tidak cuma membayangkan," tegasnya.

Jokowi pun sudah mulai paham mengapa Jakarta bisa banjir padahal tidak hujan, setelah meninjau Katulampa.

"Karena di hulu hujan deras dan di sini airnya sudah pada posisi merah sehingga di sini mau tidak mau dibuka. Standarnya ya sepertinya itu. Kayak yang terakhir kemarin kita ga hujan tapi banjir karena di hulunya memang hujan deras sekali. Ini kadang kalo kita bayangin gak ngerti tapi kalau kita sudah lihat di lapangan kita baru mengerti. Standarisasi itu yg tadinya saya nggak tahu skarang sudah tahu. Sisanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saya bisa telepon," paparnya.

Sumber : merdeka.com

2013, Banyak musuh di sekeliling Jokowi dan Ahok

Sesuai penanggalan China, tahun 2013 disebut dengan tahun ular. Sesuai dengan sifat ular yakni berbisa, licin, lidah terbagi dua, jalannya berkelok-kelok, maka untuk kehidupan manusia digambarkan tahun ini sebagai tahun yang penuh intrik.

Akan banyak terjadi kelicikan-kelicikan dan trik-trik tak sehat khususnya di dunia bisnis dan kerja. Meski demikian, tetap saja ada kebaikan dan kebijaksanaan yang akan menjadi penenang keadaan.

"Ular itu kan susah dipegang. Tapi ya tidak semuanya buruk lah. Kan setiap tahun itu pasti ada baik ada buruknya," kata ahli ilmu shio Suhu Xiang Yi, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (31/12).

Di tahun 2013 nanti, tepat tanggal 15 Januari mendatang, masa kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama genap 100 hari. Lewat 100 hari nanti, tentu semua rakyat Jakarta menunggu realisasi dari semua janji Jokowi dan Ahok.

Lalu bagaimana peruntungan pasangan ini di sepanjang tahun 2013?

Menurut Xiang Yi, kinerja dua tokoh fenomenal ini secara garis besar tidak ada masalah. Semua berjalan lancar, meski tetap saja ada kendala, seperti mereka kontra dengan kinerja Jokowi-Ahok.

"Lawan tetap ada, apalagi di dunia politik. Pasti ada lawan yang tidak senang," katanya saat ditanya apakah di 2013 masih banyak yang kontra dengan kinerja Jokowi dan Ahok.

Perlawanan itu menurutnya hal yang wajar. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. "Sehingga apa yang terjadi di Jakarta tentu akan berpengaruh ke daerah-daerah di Indonesia lainnya," jelas Xiang Yi.

Saat ini, gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok membuat sebagian rakyat Indonesia terpukau. Oleh karena itu, keduanya harus bisa memanfaatkan waktu bekerja sebaik mungkin.

"Dengan pemimpin baru diharapkan ada perubahan. Dan saya lihat kedua orang ini memang akan membawa banyak perubahan. Kebiasaan lama akan diperbarui. Akan muncul keadaan yang lebih baik," ujarnya.

Tapi keduanya juga harus tetap berhati-hati dalam membuat satu kebijakan. Dikatakannya, meski secara karakter kedua tokoh ini agak berbeda, Jokowi lebih tenang dan kalem, sedangkan Ahok galak dan emosional, tapi dia melihat justru hal itu lah yang membuat keduanya makin kompak.

"Jadi saling mengisi. Mudah-mudah perbedaan karakter ini tidak menimbulkan sesuatu, tidak terjadi perpisahan. Karena di beberapa hal lainnya mereka ada kesamaan," ungkap Xiang Yi.

Dia menyarankan keduanya benar-benar berkomunikasi dengan baik saat membuat kebijakan. Selain itu, keduanya juga diharapkan tetap memastikan pada rakyat Jakarta kalau mengubah menjadi lebih baik itu tak semudah membalik telapak tangan.

"Meski kedua orang ini memiliki cara penanganan beda, tapi diharapkan pintar-pintar dalam meletakkan kebijakan agar menghasilkan prestasi yang baik pula. Karena memang peraturan dan hukum yang ditetapkan untuk mengubahnya tidak seketika. Tapi rakyat tetap menunggu," tandasnya.

Sumber : merdeka.com

5 Sosok yang kerap kritik Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyiapkan sejumlah program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), kampung deret, pemberlakuan aturan pelat nomor ganjil genap dan hibah 1.000 bus. Teranyar adalah rencana proyek pembangunan deep tunnel (waduk raksasa bawah tanah).

Namun suara-suara sumbang mulai terdengar. Program Jokowi sering kali dikritik dan bahkan diganjal habis-habisan oleh lawan politiknya. Tetapi Jokowi tak gentar, dia terus berusaha menjalankan program-programnya.

Kini masyarakat tentu menunggu apakah Jokowi akan berhasil menyembuhkan sejumlah penyakit kronis di Ibu Kota. Atau sebaliknya, Jokowi akan semakin diserang oleh lawan politik, dan sedikit demi sedikit kepercayaan rakyat akan luntur.

Berikut 5 sosok yang doyan mengkritik program Jokowi.

1. Ruhut Sitompul

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul selalu membandingkan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan Jokowi. Menurutnya, Fauzi Bowo yang ahlinya Jakarta saja pusing mikir Jakarta, apalagi Jokowi.

"Ahlinya saja pusing, apalagi bukan ahlinya, bisa teler itu. Biarkan saja dulu kita tunggu buktinya," ketus anggota Komisi III DPR Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (24/10).

Selain itu, Ruhut dengan tegas mengkritik aksi keliling dan blusukan yang dilakukan oleh Jokowi ke berbagai kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan pasar. Menurutnya, hal itu adalah pencitraan belaka.

"Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," tegas Ruhut.

2. Triwisaksana

Salah satu gebrakan Jokowi untuk mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota Jakarta adalah rencana membangun proyek deep tunnel (waduk raksasa bawah tanah). Proyek tersebut bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 16 triliun.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana menilai pembangunan deep tunnel tersebut merupakan progam proyek dadakan dan tidak mendesak.

"Itu kayaknya proyek dadakan, seharusnya proyek raksasa seperti itu masuk ke Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Dan diharapkan dibuat raperda'nya lalu diserahkan ke DPRD," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (27/12).

Oleh karena itu, menurut Sani, perlu adanya pembahasan dan kajian khusus. Tanpa adanya kajian, Jokowi dinilai sembarangan dalam merencanakan proyek yang bakal menghabiskan anggaran yang tidak sedikit tersebut.

"Iya dong, itukan kajiannya panjang gak sembarangan," tegas Sani.

Politisi PKS ini berpendapat, anggaran sebesar Rp 16 triliun tersebut adalah anggaran yang terlalu besar.

"Itukan di Malaysia, siapa tahu di Indonesia bisa lebih bisa kurang. Jangan sampai 16 triliun terbuang sia-sia. Harus disiasati secara maksimal," terangnya.

Selain itu, Politisi PKS ini juga selalu mengkritisi akan hibah bus yang direncanakan Jokowi. Hingga saat ini DPRD masih getol menolak kebijakan tersebut lantaran tidak ada dasar hukumnya.

"Artinya hibah masih tetap ditolak. Itu belum tentu ada dasar hukumnya. Kecuali hibah untuk BUMD," ujar Triwisaksana kepada merdeka.com, Jumat (19/10).

Jika nantinya ada dasar hukumnya, Sani menilai sebaiknya hibah tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada masyarakat langsung.

"Kalau ada dasarnya sebaiknya hibah diberikan kepada lembaga sosial, atau kepada masyarakat langsung seperti halnya subsidi tarif. Tarif TransJ itu harusnya Rp 6 ribu tetapi disubsidi jadi Rp 3.500," terangnya.

3. Sutan Bhatoegana

Partai Demokrat memiliki kursi di DPRD dengan jumlah yang paling banyak, yakni 32 kursi. Partai berlogo Mercy ini bakal menagih semua janji Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal perbaikan Jakarta. 

"Berikan dua atau tiga bulan dia (Jokowi) mengenal sendiri akan daerah yang dipimpinnya. Setelah mengenal, kita akan mengkritisi habis-habisan, biar main barang itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada merdeka.com, Selasa (30/10).

Sutan Bhatoegana menegaskan, memasuki tahun 2013 akan menjadi tahun kritikan dan sorotan dari Demokrat terhadap kinerja Jokowi.

"Kritikan membangun enggak masalah, saling mengingatkan, kan untuk kebaikan kita semua," tegas Sutan.

Pada Pilgub DKI lalu, Jokowi mengalahkan jago dari Partai Demokrat yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Sejak masa kampanye hingga sekarang menjadi gubernur, Jokowi menjanjikan perbaikan Jakarta.

4. Husein Alidrus

Tiada hari tanpa blusukan ke kampung-kampung. Hal itulah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Achmad Husein Alaydrus mengatakan, blusukan ala Jokowi hanyalah pencitraan belaka. Meski sudah sering blusukan, namun persoalan mendasar warga Jakarta tidak kunjung teratasi.

"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein kepada merdeka.com, Minggu (23/12).

Menurut Husein, kinerja Jokowi harus disentil. Seperti soal banjir yang selama ini menyusahkan warga Jakarta, harusnya Jokowi bekerja cepat untuk mengatasi. terlebih dalam sepekan ini, Jakarta dihantui dengan banjir di sjumlah pusat kota.

"Jangan nunggu bola, tapi cari bola bagaimana banjir cepat surut," tegasnya.

Terlebih untuk warga Jakarta yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung, seperti Kampung Pulo, Kampung melayu, Kalibata, pasti akan kembali terendam banjir yang diprediksi datang dini hari.

"Jokowi harus bergerak cepat, kalau tidak bisa-bisa Jakarta kelelap nanti," terang politisi Partai Demokrat itu.

5. Johny Wenas Polii

Politikus Partai Demokrat kerap kali melayangkan kritikan-kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Partai berlogo Mercy ini menyoroti sejumlah penyelenggaraan program unggulan, di antaranya pelayanan Pemprov DKI Jakarta dalam setiap strata pemerintahan.

"Kepengurusan izin-izin, surat keterangan tingkat kelurahan yang dapat memakan waktu lebih dari satu pekan, mohon penjelasan," kata anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai terjadi tumpang tindih program dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu, Johny mempertanyakan akan rencana hibah 1000 bus yang bakal dilakukan oleh Jokowi. Menurutnya, hibab tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Dengan menyiapkan kurang lebih 1.000 bus sedang dan 450 armada Transjakarta, Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk dibuat pengkajian yang dalam agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi," tegas Johny.

Kemudian mengenai kampung deret, dia belum sependapat dengan pembuatan kampung kontainer di bawah jembatan. "Karena melanggar peraturan pemerintah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Mohon penjelasan," terangnya.

Sumber : merdeka.com

 

Benarkah Jokowi Masih "Fokeisme"?

WARTA KOTA / ANGGA BN Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama, didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto, hadir pada acara perkenalan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih masa bakti 2012-2017 dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2012).

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya mengganti nama program-program Foke. Namun, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo menilai, perlu melihat secara mendalam untuk membandingkan Jokowi dengan Fauzi Bowo (Foke) yang menjadi gubernur di periode sebelumnya.

Menurut Rio, ada beberapa hal mendasar yang membedakan Jokowi dengan Foke. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah gaya kepemimpinan keduanya; Jokowi dinilai pro rakyat, tetapi tegas dan jauh dari kesan elitis.

"Jokowi lebih optimal dalam manajemen organisasi karena membagi habis tugas gubernur dengan wakilnya. Ditambah gaya blusukan dan berbelanja masalah yang memberi terapi kejut, khususnya untuk jajaran di bawahnya," kata Rio saat dihubungi di Jakarta, Minggu (30/12/2012).

Menurut anggota Komisi E ini, gaya Jokowi dalam memimpin telah mulai menampakkan hasil. Misalnya dari kinerja aparat birokrasi di DKI yang dianggapnya telah lebih baik dibanding saat Foke masih memimpin. Dari sisi program, Rio menilai Jokowi sangat kental dengan nuansa terobosan.

Program-program Jokowi tampak menggebrak bila dilihat dari Rancangan APBD 2013. Misalnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memudahkan warga mendapat layanan kesehatan secara gratis karena hanya perlu menunjukkan KTP dan kartu keluarga ke puskesmas atau rumah sakit rujukan.

Selain itu, Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa miskin, peremajaan bus, penambahan bus transjakarta, rumah deret, penataan PKL, dan lain-lain.

"Program Jokowi bisa dibilang keluar dari pola pembangunan yang biasa-biasa saja yang diterapkan dengan metode super-persuasif," ujarnya.

Sebagai informasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengkritik program Jokowi yang tercantum dalam Rancangan APBD DKI 2013. Ia menilai, program Jokowi tak berbeda dengan program yang pernah dijalankan oleh mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo.

Menurut Ferrial, 20 program unggulan yang diajukan Jokowi dalam Rancangan APBD DKI 2013 masih sangat "Fokeisme". Hampir semua sama dengan program-program dari gubernur terdahulu. Hanya, ada beberapa program pembangunan yang dilakukan dengan penajaman fokus dalam pelaksanaannya.

Sumber : kompas.com