Sidak Kecamatan Setiabudi Sepi, Jokowi Bilang Bagus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2012). Setelah dilantik Senin (15/10) kemarin, Jokowi langsung mengunjungi kampung-kampung kumuh di Jakarta, mendalami masalah yang ada dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebelum ia menyambangi Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebelum mobil dinas Jokowi mengarah ke Hotel Grand Sahid Jaya, tiba-tiba mobil dinas itu berbelok arah ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jalan Setiabudi III, Jakarta Selatan.

Ya, kalau belum datang ya bagus dong. Pukul 08.30 WIB belum datang ya bagus.

-- Joko Widodo

Sekitar pukul 08.15 WIB, Jokowi tiba di kantor Kecamatan Setiabudi, tetapi kembali ia menemukan keadaan kantor kecamatan yang masih sepi. Sama seperti saat ia melakukan sidak di Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih, Jokowi kembali tidak menemukan camat di lokasi.

Hingga pukul 08.30 WIB, Camat Setiabudi, Makmur HN, belum tiba di kantornya. Ketika memasuki kantor Kecamatan Setiabudi, keadaan kantor masih sepi. Jokowi pun bertemu dengan beberapa pegawai kecamatan. Di sana, ia kembali melihat banyaknya kursi-kursi kantor yang masih kosong, begitu pula yang berada di lantai dua.

Saat wartawan bertanya mengenai belum hadirnya Makmur HN, dengan nada sedikit menyindir, Jokowi mengatakan kalau perilaku camat yang belum datang pada pukul 08.30 adalah sifat yang baik.

"Ya, kalau belum datang ya bagus dong. Pukul 08.30 WIB belum datang ya bagus," kata mantan Wali Kota Solo tersebut, di kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Jokowi pun mengaku masih menemukan beberapa persoalan yang harus segera diperbaiki, seperti pelayanan presensi yang masih manual. "Ya, tata ruang pelayanan masih jauh dari kata baik. Pelayanannya masih belum seperti bank. Ya enggak apa-apa karena memang hal itu membutuhkan waktu dan anggaran. Yang penting cara pelayanannya yang harus diubah, seperti SSID-nya masih manual," kata Jokowi.

Setelah sekitar 20 menit, Jokowi dan rombongan pun bergegas menuju ke Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan arahan Presiden SBY.

Sumber : kompas.com

KPK Terkejut, Semua Sarannya Diterima Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berfoto bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja (kiri) saat mengunjungi gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012). Kunjungan ini guna membicarakan program pencegahan praktek korupsi di dalam tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, menyatakan keterkejutannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena, kata Pandu, semua saran dari KPK untuk upaya pencegahan korupsi diterima oleh Jokowi.

Hal itu dikatakan Pandu seusai kunjungan Jokowi ke Gedung KPK, Selasa (27/121/2012). Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke KPK, khususnya untuk membicarakan proses pembuatan anggaran. Menurut dia, perlu adanya perbaikan di dalam mekanisme pembuatan APBD.

"Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemprov DKI," kata Pandu.

Selain itu, kata Pandu, KPK juga mendukung upaya Pemprov DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah. "Di seluruh restoran yang terdaftar akan terkonek dengan kantor pajak di DKI. Semua angka yang ada di bill yang kita makan akan terdeteksi. Ini termasuk salah satu pencegahan," ujarnya.

Selain itu, Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke Gedung KPK adalah untuk yang kedua kalinya. Menurut dia, yang pertama adalah saat Jokowi masih menjabat sebagai Calon Gubernur DKI yang melaporkan harta kekayaannya.

"Kami berharap visi misi yang beliau sampaikan saat berkampanye itu menjadi Perda," katanya.

Pandu juga mengharapkan pilot project KPK dengan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya.

"Kami juga memberikan hasil survei terkait integritas. Dan Alhamdulillah semangat beliau untuk membaur bersama KPK. Semoga kedepannya hasilnya lebih baik," kata Pandu.

Sementara itu Gubernur DKI, Jokowi, mengatakan, bersama KPK dia akan membentuk sebuah kerjasama untuk upaya pencegahan korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI. Oleh sebab itu, dia akan membenahi sistem-sistem mulai dari yang terkecil dan seluruh pendapatan daerah akan menggunakan sistem online.

"Masalah pendapatan semuanya akan kami online-kan nanti. Seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir menggunakan sistem online," kata Jokowi, di Gedung KPK.

Sumber : kompas.com

Ditanya Warga, Jokowi Sebut MRT Kereta Bawah Tanah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menaiki sepeda Low Rider milik salah seorang komunitas sepeda yang tengah mengikuti Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11/2012) pagi.

Nama mass rapid transit (MRT), menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membuat bingung orang di kampung-kampung. Agar masyarakat lebih mengerti, Jokowi menyebut MRT dengan kereta bawah tanah.

"MRT itu apa sih? Ya, saya jawab saja kereta bawah tanah. Banyak yang di kampung-kampung nanya ke saya apa itu MRT. Apa tho, Pak? Ya kereta bawah tanah," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).

"Jadi, sekarang saya mau nyebut kereta bawah tanah, enggak pakai MRT lagi," ujarnya.

Agar masyarakat lebih mengerti lagi tentang megaproyek MRT, rencananya Jokowi akan mengundang masyarakat dan tokoh transportasi dalam diskusi tentang MRT. PT MRT diminta untuk mempresentasikan proyek tersebut secara terbuka.

"Dua hari lagi, saya kumpulin, nanti harus presentasi lagi dan saya juga mengundang pakar-pakar, masyarakat transportasi, semuanya," kata Jokowi.

Jokowi berharap semuanya akan mengerti agar dapat saling

Jokowi: Kartu Jakarta Sehat Tak Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan

"Siapa bilang Kartu Jakarta Sehat gratis?" Kalimat itu dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mensosialisasikan Kartu Jakarta Sehat di RW 06 Kampung Sungai Tirem, Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Senin, 12 November 2012.

Di depan warga Kampung Sungai Tirem, Jokowi menuturkan bahwa KJS tak sepenuhnya gratis. Menggunakan kartu tersebut tetap harus mengeluarkan biaya. Tapi, yang mengeluarkan biaya adalah pemerintah daerah.

"Siapa bilang (KJS) gratis? Ini bayar, ya! Tapi, yang bayar Pemda," kata Jokowi, di tengah-tengah warga yang telah mendapatkan KJS. Sontak klarifikasi ala Jokowi tersebut mendapat tepukan tangan dan riuh tawa dari warga Kampung Sungai Tirem.

Jokowi yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang, celana hitam, dan sepatu kets cokelat, menyerahkan sebanyak 494 KJS untuk warga di Kelurahan Marunda. Direncanakan, sampai akhir tahun, sebanyak 3.000 KJS akan dibagikan ke warga DKI Jakarta. Sementara untuk tahun 2013, sebanyak 4 juta KJS yang akan dibagikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk program KJS ini. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013, untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,9 triliun yang digunakan untuk berbagai program kesehatan, salah satunya program KJS tersebut.

Sumber : tempo.com