Jokowi Senang Gaji Sopir Transjakarta Rp 7,7 Juta

Sebanyak 23 bus Transjakarta, jenis bus gandeng, buatan Zhong Tong China menempati pool Transjakarta di Pesing, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rencananya Pemkot DKI Jakarta, total akan mengimpor sebanyak 66 bus gandeng dari China yang seluruhnya akan tuntas dikirim pada bulan Desember ini. Bentuk bus ini kaca depannya lebih lebar, dilengkapi atribut keselamatan seperti tabung pemadam kebakaran, palu pemecah kaca, dan CCTV.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tingginya gaji sopir bus transjakarta sebagai suatu hal yang baik. Meski tak ikut campur dalam penentuan gaji sopir transjakarta, Jokowi senang jika para pramudi bus memperoleh penghasilan besar.

Jokowi menyampaikan, gaji sopir transjakarta telah diatur dalam kontrak pada masing-masing operator transjakarta. Saat ditanya mengenai masih adanya kesenjangan di antara para sopir, ia menolak menjawab karena hal itu di luar kewenangannya.

"Saya enggak ngerti, soal gaji itu urusannya operator. Tapi, kalau digaji sebesar itu, ya bagus," kata Jokowi.

Kepala Unit Pelaksana (UP/bukan BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengaku sulit menghindari adanya kesenjangan upah antarpramudi bus transjakarta. Hal itu disebabkan masing-masing pramudi telah terikat kontrak kerja dengan operator yang berbeda-beda.

Akbar menjelaskan, sejak 2011, transjakarta mengubah struktur pembiayaan operasional bisnis untuk kontrak baru. Dalam kontrak baru tersebut, para sopir, khususnya di Koridor I, XI, dan XII, berhak atas gaji sebesar 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP). "Artinya, untuk kontrak baru, gajinya minimal Rp 7,7 juta dan kontrak lama masih satu kali UMP," kata Akbar.

Ia menyampaikan, dari 12 koridor busway, ada sembilan operator yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, menjadi sulit bila harus menyamakan upah yang diberikan untuk para sopir, terlebih ada kontrak yang telah mengikat sebelumnya.

Dari sembilan operator itu, baru dua operator, yakni Bianglala dan Damri di Koridor I (bus baru), XI, dan XII, yang memberikan upah sebesar Rp 7,7 juta. Adapun tujuh operator lainnya masih memberikan upah sesuai dengan kontrak lama. Perbedaan upah ini memicu sejumlah sopir bus transjakarta berunjuk rasa menuntut upah yang sama. Unjuk rasa itu dilakukan beberapa sopir Koridor I (Blok M-Kota) yang masih terikat kontrak lama dan mengoperasikan bus lama.

Saat ini, total unit bus transjakarta sekitar 670 unit dengan jumlah sopir sekitar 1.500 orang yang dikelola oleh sembilan operator. Ke depan, jumlah unit bus akan ditambah 684 unit yang realisasinya dibagi dalam tiga tahap. Sebanyak 450 unit diadakan melalui APBD 2013 dan 230 unit sisanya diadakan melalui lelang investasi (swasta). Untuk 234 unit itu, 76 unit bus gandeng rencananya akan terealisasi pada Oktober tahun ini dan disusul penambahan 158 bus gandeng setelahnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi Akan Buat Pasar Bebas Zat Kimia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berniat membuat pasar aman yang tidak menjual makanan dan minuman mengandung zat kimia berbahaya. Untuk tahap awal, rencana ini akan diterapkan di lima pasar dengan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat mengunjungi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jokowi menyampaikan bahwa kelima pasar itu nantinya akan menjadi contoh pasar aman yang tidak menjual produk berbahaya. Pasar pertama yang menjadi contoh adalah Pasar Perumnas Klender.

"Jadi kita ingin beri contoh bahwa pasar itu aman dari bahan kimia berbahaya. Biar masyarakat yang berbelanja merasa aman. Kita bikin di tiap wilayah, nanti ditambah lagi," kata Jokowi, di Klender, Rabu (20/3/2013).

Mengenai kontrolnya, kata Jokowi, nanti BPOM akan menempatkan laboratorium keliling di setiap pasar. Laboratorium disediakan untuk pengecekan secara berkala sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami mulai semuanya, mulai dari makanan, obat, jamu, ikan, daging, tahu, semuanya kami kerjakan bersama BPOM. Nanti yang sudah dicek kami kasih stiker," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala BPOM Luki Oemar menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara rutin dan intensif. Meski sudah mengalami kemajuan yang bagus, menurut dia, sosialisasi kepada masyarakat harus terus digalakkan.

"Supaya tidak membeli produk berbahaya, kami terus sosialisasi dan lakukan pendekatan," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki: Hemat APBD, Manfaatkan Duit Orang...

Share:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Perdagangan dan Investasi Denmark Pia Olsen Dyhr saat meninjau Stasiun Pompa Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempunyai strategi agar menghemat pengeluaran dalam APBD untuk membiayai program-program DKI Jakarta. Yakni dengan memanfaatkan dana dari perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Itu namanya pintar dengan memanfaatkan duit orang, jangan pakai duit sendiri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Menurut Basuki, menggunakan dana dari CSR untuk membiayai program Pemprov DKI tidak masalah dan yang terpenting tidak melanggar aturan, sehingga tidak melenceng dari sasaran CSR itu sendiri. Lagipula, kata dia, belum ada aturan resmi mengenai CSR seperti undang-undang.

Menurut Basuki, salah satu keuntungan bagi perusahaan CSR yang membantu Pemprov DKI adalah dapat diberikan kemudahan izin di Ibu Kota. "Kan dia mau membantu secara sukarela, izin akan kita permudah. Kita tidak minta uang pribadi. Mereka juga senang hati kok mau kasih," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Melalui skema CSR ini, perusahaan sangat diuntungkan karena secara tidak langsung menjadi promosi gratis. Misanya saja untuk perbaikan yang membiayai layanan e-ticketing Transjakarta akan menyerap banyak masyarakat menggunakan uang elektronik.

"Semakin banyak nasabah, makin nyaman nasabah untuk menaruh duit, dan dia jadi tambah untung. Jadi, kaya kartu kenapa tidak dikenakan biaya potongan itu hanya untuk meningkatkan kenyamanan nasabah," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Saat ditanyakan terkait bagaimana nasib perusahaan yang tidak membantu Pemprov DKI, apakah akan dipersulit oleh DKI, Basuki mengatakan semua perusahaan akan dipermudah oleh Pemprov DKI namun masing-masing perusahaan harus 'tahu diri'.

"Semuanya kita permudah kok, cuma yang tahu diri, pasti mau kasih, kasih ke masyarakat gitu. Kan dia merasa senang, punya keuntungan, dia ingin bantu masyarakat," ujar Basuki.

Adapun, sejumlah program yang memakai kegiatan CSR antara lain, pernataan kampung, pengisian fully furnished rumah susun sewa Marunda bagi pengungsi banjir Pluit, pemberian bantuan pengungsi banjir, dan juga bekerjasama bersama Pemprov DKI menciptkan sistem pajak online.

Basuki juga akan memanfaatkan CSR untuk pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, pembelian vila di Puncak (hulu) untuk dibongkar dan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya penanggulangan banjir hulu dan hilir (Jakarta).

Sumber: kompas.com

Warga Jatinegara Minta Perlindungan Jokowi

Sekitar seratusan warga Perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa itu sengaja digelar untuk menolak rencana penggusuran 140 rumah di perumahan tersebut, Rabu (20/3/2013).

Sekitar seratusan warga Perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa itu sengaja digelar untuk menolak rencana penggusuran 140 rumah di perumahan tersebut.

Koordinator aksi, Edi Satimin menyampaikan, pihaknya menuntut Gubernur DKI Joko Widodo untuk membantu warga menggagalkan rencana penggusuran itu. Kalau nantinya penggusuran tetap dilakukan, maka warga setempat menganggap Jokowi gagal memenuhi hak hidup dasar warganya sekaligus melegalkan perampasan tanah di lahan tersebut.

"Ada pihak yang merekayasa bukti kepemilikan tanah tapi dibenarkan oleh pengadilan. Padahal warga sudah tinggal sejak 1998 tapi dinyatakan bersalah," kata Edi, Rabu (20/3/2013) siang.

Selain diminta untuk menggagalkan upaya penggusuran, warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini juga meminta Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap aksi premanisme yang mengintimidasi. Para warga kerap diintimidasi agar menyetujui proses penggusuran itu.

"Tangkap preman-peman yang suka mengintimidasi warga dan hentikan rencana penggusuran," ujar Edi.

Di lokasi, warga telah memulai aksinya selama beberapa jam. Mereka terus melakukan orasi dan mendesak diadakan pertemuan dengan Jokowi.

Aksi berjalan cukup tertib, hanya beberapa petugas kepolisian dan Sarpol PP yang mengawal aksi tersebut. Situasi lalu lintas terpantau lancar karena aktivitas unjuk rasa tidak memakan badan jalan.

Sumber : kompas.com