Dikejar soal Amdal MRT, Ini Jawaban Jokowi

Spanduk menolak pembangunan MRT Layang terpampang di pinggir Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2013). Pemerintah DKI Jakarta harus bersedia berdialog dengan warga yang menolak MRT Layang sehingga proyek transportasi massal itu didukung 100 persen warganya.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dalam pembangunan megaproyek transportasi cepat massal atau MRT. Ia menyerahkan urusan amdal tersebut kepada PT MRT Jakarta sebagai pelaksana proyek.

"Namanya proyek besar begitu, ya pasti ada (amdal-nya). Tapi itu PT MRT yang terangkan, kalau saya semua yang detail-detail, mereka mau kerja apa," ujar Jokowi di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.

Jokowi juga menyanggah pernyataan pengamat perkotaan, Nirwono Yoga, bahwa penolakan warga di sepanjang Jalan Fatmawati pada pembangunan MRT adalah salah satu faktor buruknya amdal. Mantan Wali Kota Solo itu menganggap situasi itu hanyalah soal komunikasi.

"Ini masalah komunikasi, masalah menjelaskan saja karena ketakutan mereka tokonya enggak laku. Kedua, takut nilai properti dan tanah menjadi anjlok. Apa enggak kebalik itu?" ujarnya.

Meski mendapat penolakan warga terkait MRT, Jokowi menyatakan tidak patah arang. Pria yang dikenal sering blusukan tersebut akan menggunakan strategi pendekatan, baik secara langsung atau melalui perangkat kelurahan dan kecamatan. Ia berharap warga mendapat yang terbaik.

Megaproyek MRT, yang telah digagas sejak 24 tahun silam, telah diluncurkan pada Kamis (2/5/2013). Meski demikian, lima hari setelah peluncuran itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT Jakarat, belum menerbitkan amdal atas proyek senilai triliunan rupiah itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Jokowi terkait amdal tersebut. Menurut Azas, amdal MRT telah kedaluarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi. Pengamat perkotaan, Nirwana Joga, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap proyek pembangunan haruslah memilik amdal terlebih dahulu. Jika tidak memilikinya, warga yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut bisa menempuh jalur hukum.

Sumber: kompas.com

Basuki: "Ngapain" Bikin e-KTP Triliunan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Terkait edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara. Ia mengatakan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.

"Dari dulu saya sudah protes di Komisi II karena enggak perlu bikin e-KTP," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing kota, sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut, justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai.

"Ngapain bikin e-KTP sampai uang triliunan. Jadi, di seluruh Indonesia kan punya BPD, semua orang jadi punya KTP, selesai," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Bahkan, untuk mencegah kerusakan, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada  11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk hingga merusak fisik kartu. Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk.

Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan. Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta.

Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku kembali.

Sumber: kompas.com

Jokowi Minta "Gepeng" Juga Diperhatikan

Ilustrasi: petugas mengamankan ibu-ibu pengemis di sekitaran pusat perbelanjaan Hayam Wuruk, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/8/2012).

Tak hanya permasalahan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan, dan coret-coretan liar juga menjadi perhatian Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau kerap disebut "gepeng" juga diperhatikan.

"Gepeng ini semakin banyak. Tolong perhatikan penangannya bagaimana. Kalau tidak rutin diawasi, justru akan semakin tambah dan banyak bermunculan PMKS lainnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurutnya, perlu adanya terobosan untuk menangani keberadaan PMKS. Oleh karena itu, ia meminta lurah, camat, dan Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan PMKS yang semakin menjamur di Ibu Kota.

Ia juga mengimbau kepada Dinas Sosial DKI agar panti sosial untuk anak jalanan lebih dihidupkan kembali. Dengan demikian, mereka dapat dibina sebagaimana layaknya dan mendapat kesejahteraan kehidupan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI harus dapat mengatasi terminal bayangan yang juga semakin menjamur di Jakarta, seperti contohnya terminal bayangan di tol Kebon Jeruk. Sebab, melalui terminal bayangan itu, akan menciptakan PMKS baru dan PKL di tempat yang tidak semestinya.

"Dengan terminal bayangan, pasti akan menimbulkan titik kemacetan baru juga. Masalah teknis ini perlu keseriusan dari Dishub DKI dan Satpol PP DKI," kata Jokowi.

Dalam pengarahannya itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret-potret yang ia dapatkan selama ia blusukan. Potret-potret itu selain menggambarkan kondisi PMKS dan terminal bayangan, juga menggambarkan banyaknya coretan liar, tiang-tiang flyover, dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.

Jokowi mengimbau semua lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota.

Hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, wali kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan kepala dinas DKI.

Satu Kesalahan Fatal Bisa Menghancurkan Jokowi

Direktur Utama Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) Andi Ilham Said menilai, perpaduan gaya manajemen antara Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Tjahaja sudah sangat baik. Gaya Jokowi yang lebih banyak turun ke lapangan atau blusukan, berpadu dengan gaya Basuki yang terlihat ketat dalam urusan administrasi di belakang meja.

"Jokowi kan enterpreneur, dia lompat-lompat (ke sana ke mari). Maka dari itu, dia perlu didukung manajemen yang kuat. Saya pikir Basuki merupakan orang yang tepat," kata Andi kepada Kompas.com di Gedung PPM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013).

Namun, ia mengingatkan, Jokowi dan Basuki memikul harapan sangat besar dari masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan. Satu kesalahan fatal dapat menghancurkan reputasi keduanya.

"Program yang gagal itu kan kesalahan manajemen. Ada satu saja program yang telah digembar-gemborkan itu tidak berjalan, makin banyak nanti yang akan merasa menyesal karena telah sudah menaruh harapan besar," ujarnya.

Andi mengapresiasi langkah Jokowi yang kerap mendatangi sejumlah kawasan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, cara ini terlalu lama untuk bisa membangun kota sebesar Jakarta.

"Jika menggunakan cara seperti itu, tidak akan cukup dengan waktu masa jabatan dia. Masyarakat memerlukan waktu yang cepat," kata Andi.

Meski demikian, Andi menilai bahwa selama ini manajemen yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumumkan pemenang tender MRT. Ia juga menilai bahwa sosok Basuki melengkapi kepemimpinan Jokowi karena Basuki sangat piawai dalam bidang administrasi.

Sumber: merdeka.com