Jokowi: Lurah dan Camat Tidak Usah Takut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta semua lurah dan camat tidak perlu merasa takut adanya lelang jabatan. Dia yakin lurah dan camat saat ini sudah menguasai lapangan.

"Saya enggak ingin yang tinggi-tinggi (targetnya). Jadi, lurah dan camat yang sekarang (menjabat) tidak usah takut. Mereka (lurah dan camat) sudah menguasai lapangan, tapi memang ini ada ujian lagi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (8/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, sistem ini sengaja digulirkan dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Menurut Jokowi, tujuan yang ingin dicapai melalui lelang jabatan sangat sederhana, bahkan menjadi suatu keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya.

Untuk itu, Jokowi meminta Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta untuk gencar melakukan sosialisasi lelang jabatan ini. Di tahap awal, sistem ini dijalankan guna mengisi kosongnya posisi lurah dan camat di beberapa lokasi.

"Kita ingin isi dulu posisi yang kosong, semua kita jalankan terbuka. Kalau ada yang tidak terpilih, nanti ditempatkan di jabatan lain," ujarnya.

Waktu pendaftaran dibuka nonstop mulai Senin ini sampai 22 April 2013 melalui laman bkddki.jakarta.go.id. Proses lelangnya akan melewati beberapa tahap selama dua bulan. Rencananya, kandidat yang lolos akan dilantik pada 21 Juni 2013.

Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk semua PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan eselon IV A.

Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan pendidikan minimum sarjana S-1. Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan dan menjadi prioritas dengan diberi nilai tambahan.

Sumber: kompas.com

Ujian Lelang Jabatan Manfaatkan Laboratorium Sekolah

Banner sistem seleksi dan promosi terbuka, atau lebih dikenal dengan lelang jabatan lurah dan camat di Provinsi DKI Jakarta. Pendaftaran dibuka mulai 8-22 April 2013.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan bakal bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Jakarta dalam menggelar sistem seleksi dan promosi terbuka, atau lelang jabatan untuk lurah dan camat. Kerja sama itu terkait penggunaan laboratorium komputer untuk memfasilitasi para kandidat dalam mengikuti uji pengetahuan sebagai rangkaian seleksinya. Sistem lelang jabatan telah resmi dimulai.

Setelah melewati masa pendaftaran, para kandidat akan mengikuti uji wawasan yang rencananya dilakukan secara online. Pada waktunya nanti, BKD DKI akan menentukan, dan memilah masing-masing kandidat untuk mengikuti tes di tempat (sekolah) tertentu. Penentuan lokasi itu salah satunya didasarkan oleh wilayah di mana kandidat bekerja dan sekolah itu berdiri.

"Ini untuk memudahkan saja, dari pada para kandidat pergi ke warnet, kan mendingan di sekolah. Sekolah-sekolah kami kan lab komputernya bagus-bagus," kata Made, kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2013) malam.

Pendaftaran sistem lelang jabatan dimulai 8-22 April 2013. Semua pegawai negeri sipil DKI yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan dirinya melalui laman bkddki.jakarta.go.id. Proses lelangnya akan melewati beberapa tahap selama dua bulan. Kandidat yang lolos rencananya akan dilantik pada 21 Juni 2013.

Untuk tahap awal, lelang jabatan akan menyasar kekosongan pejabat di tingkat lurah dan camat. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Selanjutnya sistem ini bakal menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan. Termasuk semua PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III b, tertinggi III d, dan eselon IV A. Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III d dan tertinggi IV B dengan pendidikan minimum sarjana S-1.

Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan dan menjadi prioritas dengan diberi nilai tambahan. Ada enam tahap seleksi yang harus dilalui oleh semua PNS yang mengikuti lelang jabatan di level lurah dan camat. Keenam tahap itu adalah seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi pengetahuan, paper SWOT diri visi-misi, tes psikologi LGD wawancara, dan wawancara final. Namun begitu, keputusan seseorang dapat menjadi lurah dan camat tidak hanya dinilai dari enam tahap tersebut.

Ada dua hal lain yang akan ikut serta menentukan, yaitu rekam jejak kandidat dan laporan masyarakat terhadap kinerja kandidat tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin sistem ini dapat berjalan bersih dengan menggandeng Mabes Polri dan akademisi. Jokowi sengaja menggulirkan sistem ini untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,3 juta untuk masing-masing kandidat.

Sumber: kompas.com

Basuki: Sudin Tidak Nurut? Copot!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, program normalisasi sungai di Ibu Kota terus dilaksanakan Pemprov DKI seiring dengan telah mencairnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Pelaksanaannya di lapangan, kata dia, akan terus dievaluasi.

"Kami sudah gerakkan semua suku dinas (dudin) untuk turun mengeruk sungai. Sudin yang enggak mau nurut, ya kita mau copot," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (8/4/2013).

Basuki mengatakan, Pemprov DKI telah memberi target untuk menurunkan alat berat di setiap sungai di Ibu Kota, mulai dari 100 sampai 200 alat berat. Hingga saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 57 alat berat yang ditempatkan di waduk dan sungai. Oleh karena itu, Basuki juga mengimbau kepada para pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI agar jangan hanya bekerja selama 1-3 jam. Pekerja seperti itulah yang akan dievaluasi lebih lanjut oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki.

"Kami masih harus evaluasi semuanya. Intinya, kami rutin mengeruk sungai," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Untuk mengatasi banjir melalui normalisasi sungai, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 450 miliar. Anggaran itu digunakan khusus untuk pembebasan lahan bagi normalisasi kali-kali besar di Ibu Kota, yaitu normalisasi Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter, yang diyakini dapat mengurangi 10 titik banjir.

Dalam APBD DKI 2013, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemprov DKI telah memasukkan beberapa program sebagai berikut, yaitu pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), penyelesaian pembebasan lahan, serta pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT.

Selanjutnya, normalisasi sungai dan saluran drainase, yang meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile; inventarisasi dan pembebasan lahan utamanya untuk Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter; pembersihan sampah serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah kota DKI dan juga penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai, yaitu pembangunan embung; pembebasan lahan dan pembangunan waduk; serta pembangunan tanggul pengaman di pantai utara Jakarta.

Sumber: kompas.com

Jokowi Terbang Tak di "Business Class", Keren!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mendatangi Terminal Bus Kota Grogol, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2013).

Akhir pekan ini Joko Widodo tidak blusukan. Setelah menjalani rutinitas akitivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia meluangkan waktu pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah.

Dalam agenda yang dirilis oleh Humas Pemprov DKI, tak ada kegiatan kegubernuran yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Berdasarkan info yang diperoleh melalu jejaring sosial Twitter, ada beberapa warga yang bertemu Jokowi di Solo. Bahkan ada yang menyebutkan kalau kedatangannya ke Solo tanpa didampingi oleh ajudan dan pengawal pribadinya.

Seperti yang ditulis oleh akun Twitter @hanumkartiko. "Siap terbang ke Solo, ternyata 1 flight sama Pak Jokowi. Beliau datang ga pake telat, ga rebek pake ajudan, dan ga di business class. Keren!" tulis dia dalam akun Twitter-nya.

Warga lainnya yang juga bertemu Jokowi saat berada di Solo adalah @aditsableng1. "Lagi makan di Solo ketemu Jokowi. Hmm," tulis dia.

Sementara itu, menurut info yang didapat dari staf Pengamanan Dalam (Pamdal) Rumah Dinas Gubernur DKI, mantan Wali Kota Surakarta itu masih berada di Solo.

"Sepertinya masih di Solo. Soalnya dari tadi pagi ajudan-ajudannya juga tidak kelihatan," kata pamdal itu.

Berbeda dengan Jokowi yang tak ada kegiatannya hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasanya memilih libur di akhir pekannya justru akan mewakili Gubernur menghadiri perayaan Nyepi.

Berdasarkan info resmi yang dirilis Pemprov DKI, Basuki akan menghadiri acara Dharma Santi Nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 pada pukul 18.45 WIB, di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Sumber: kompas.com