Jokowi: Saya Masih Ragu Jakarta Bisa Bebas Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, yang jebol, hari ini, Jumat (18/1/2013). Akibat jebolnya tanggul tersebut air tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu perjalan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam.

Kompleksitas pemicu banjir di Ibu Kota tak hanya menyita perhatian Pemerintah Provinsi DKI, tapi juga memaksa Pemerintah Pusat ambil bagian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun begitu, belum ada jaminan kapan Ibu Kota benar-benar bebas dari banjir.

Saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI di Balaikota Jakarta, Gubernur Joko Widodo melontarkan pernyataan yang mencengangkan. Ia mengakui sulitnya membebaskan Jakarta dari banjir bila tak ada kerja sama yang baik dan konkret dari hulu sampai hilir.

"Saya masih ragu bahwa Jakarta ini bisa bebas banjir dalam waktu 5 tahun," kata Jokowi, Selasa (5/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, upaya membebaskan Jakarta dari banjir bisa diwujudkan bila langkahnya dilakukan senada oleh daerah lain. Khususnya daerah penyangga, seperti Bogor, yang kerap memberi kiriman air melalui Sungai Ciliwung.

Pekan lalu, kata dia, masalah penuntasan banjir Ibu Kota telah didiskusikan bersama DPR RI. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta ada pembagian tugas yang jelas antara Pemprov DKI dengan pemerintah di daerah hulu.

"Sebenarnya bisa, kalau yang hulu dan hilir bekerja. Sekarang dibagi saja, yang hulu kerja apa, yang hilir kerja apa, terus dilaporkan hasilnya setiap tahun. Tapi kalau hulunya tidak bekerja, ya percuma saja," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, upaya pengendalian banjir dilakukan dengan pengembangan situ dan waduk, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan deep tunnel.

Di luar itu, Pemerintah Pusat juga ikut andil dalam membuat sodetan di Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Namun sekali lagi, Jokowi masih belum yakin semua program itu bisa membebaskan Jakarta dari banjir, kecuali solusinya dikerjakan oleh semua pihak yang terkait, dari hulu sampai ke hilir.

"Mau dibangun deep tunnel juga enggak akan terbebas banjir, tapi ya bisa mengurangi, dampaknya akan terasa," katanya.

Sumber : kompas.com

Jokowi : Jakarta Harus Munculkan Karakternya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat membagikan tas sekolah untuk anak-anak di kampung nelayan, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar karakter wajah Ibu Kota bisa lebih ditonjolkan. Ibarat sebuah produk, Jokowi menilai karakter menjadi penting sebagai ciri kekhasan, dan pembeda dari kota lainnya.

Saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI, di Balaikota Jakarta, Jokowi meminta semua bawahannya, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang DKI, untuk menentukan posisi kota Jakarta. Dalam artian, semua diminta menentukan brand yang akan dibangun dan ditonjolkan di Ibu Kota.

"Kota sebagai produk harus kita tentukan potitioning-nya mau di mana? Brand yang mau kita bangun itu seperti apa? Cara promosi seperti apa? Seperti kita mau ke Paris, kita bayangin mode-nya. Nah, Jakarta ini ingin seperti apa?" kata Jokowi, Selasa (5/2/2013).

Untuk itu, Jokowi meminta semua bawahannya, untuk membuat rencana pembangunan yang jelas dan matang. Baik dari sisi konsep, infrastruktur, atau penataan kotanya. Mantan Wali Kota Surakarta ini tak ingin tagline Enjoy Jakarta justru berbanding terbalik dengan kondisi Ibu Kota yang sebenarnya. "Sehingga jelas, Jakarta jelas apa bedanya dengan Surabaya, Singapura, Paris, dan lainnya," ujar Jokowi.

Musrenbang merupakan agenda wajib lima tahunan. Digelar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta parsitipatif dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam Musrenbang, kegiatan akan diisi dengan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hadir dalam kesempatan ini para anggota DPD wilayah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para direktur jenderal pada Kementerian Pusat atau yang mewakili.

Selain itu, hadir juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI, Sekretaris Daerah Provinsi DKI, para pejabat Pemerintah Provinsi DKI dari 5 wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi. Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jawa Barat dan Pemerintah Bodetabek atau yang mewakili.

Sumber : kompas.com

Jokowi: Yang Utama, "Trust" dari Masyarakat

Di manapun berada, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu mendapat sambutan ramah dari warganya. Banyak yang ingin bersalaman, bahkan foto bersama.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengingatkan semua bawahannya untuk tidak bekerja dengan gaya eksklusif. Hal itu dia tegaskan demi lahirnya rasa percaya dari masyarakat saat pemerintah mengeksekusi program-programnya.

"Saya sering katakan, jangan eksklusif karena sekarang ini dengan ruang demokrasi semuanya betul-betul tak ada sekat, jangan eksklusif dan bergeraklah horizontal, bergeraklah ke kampung-kampung, ke akar rumput," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, dengan komunikasi yang baik dan langsung ke akar permasalahan, rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Provinsi DKI akan semakin mmeningkat. Hal ini menjadi modal positif untuk mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jokowi sangat yakin, upaya pembangunan Ibu Kota menjadi percuma bila warga yang ada di dalamnya tak memiliki rasa percaya. Untuk itu, dia mengajak seluruh bawahannya untuk terjun ke permasalahan, mendengar dan mencatat keluhan warga, lalu merumuskan masalah dan merancang solusi pemecahannya.

"Bagaimana mau percaya kalau ketemu saja enggak pernah? Bagaimana mau mendesain kalau enggak pernah turun ke lapangan? Menurut saya, yang harus kita bangun pertama kali adalah trust dari masyarakat, kalau sudah bisa, baru kita melangkah lagi," ujarnya.

Musrenbang akan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hadir dalam kesempatan ini para anggota DPD wilayah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para direktur jenderal pada kementerian pusat atau yang mewakili. Selain itu, hadir juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah kota dan kabupaten administrasi, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Pemerintah Bodetabek atau yang mewakili.

Musrenbang merupakan agenda wajib lima tahunan, digelar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta parsitipasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sumber : kompas.com

"Bekasi Banjir" , Seandainya Walikota Bekasi Meniru Jokowi

Air bah tiba-tiba melanda sebagian wilayah kota Bekasi tadi malam, di saat cuaca cerah. Tak tanggung-tanggung, 'tamu tak diundang' ini masuk ke dalam rumah warga, hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Ratusan rumah tenggelam, karena permukaan air sudah menyentuh atap rumah. Sebagian aliran listrik PLN padam. Warga semakin kalang-kabut, lantaran berebutan mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Itu adalah sebuah gambaran yang terjadi di Perumahan Villa Jatirasa dan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi. Saya berusaha menulis untuk tidak mendramatisir suasana, meski fakta yang ada benar-benar dramatis. Banyak wanita dan anak-anak yang hanya bisa selamat dengan pakaian yang ada di badan. Banyak juga warga yang tak sempat menyelamatkan kendaraannya, akibat lebih mementingkan nyawa dan surat-surat berharga. Nyawa sangat utama di kala banjir. Tak peduli nyawa tetangga yang terjebak dan hanya bisa bertahan di atap rumah di gelapnya malam.

Sebenarnya, banjir di kota Bekasi memiliki karakter yang beda dengan banjir di Jakarta atau daerah lainnya. Jika banjir di kawasan Bukit Duri dan Kampung Melayu bisa diprediksi dengan kondisi ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor, namun banjir di Bekasi sulit diprediksi. Tak ada early warning system bencana banjir di Bekasi. Curah hujan di kawasan hulu Bogor dan sekitarnya, bukanlah satu-satunya faktor ancaman utama banjir di Bekasi.

Menurut Taruna Siaga Bencana kota Bekasi, secara geografis terdapat sejumlah perumahan dan pemukiman warga yang rawan terkena banjir, yakni Villa Jatirasa, Pondokgede Permai, Pondok Mitra Lestari, Kemang Ivy, Komplek Depnaker, Deltamas, Perumahan Pekayon, Century, Pangkalan Bambu/Lottemart, RW 04 Sepanjang Jaya dan RW 26 Margahayu. Kesemua kawasan tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.

Perumahan Bumi Nasio, Graha Indah dan Dosen IKIP yang pada 17 Januari 2013 turut tergenang, kali ini aman dari banjir. Padahal, ketiga perumahan ini berada di hilir Sungai Cikeas dan Kali Cakung.

Banjir di 10 perumahan dan pemukiman di kota Bekasi, kali ini dipicu oleh jebolnya tanggul sungai Pondok Gede Permai. Sebelumnya, tanggul ini pernah jebol pada banjir 17 Januari lalu, dan sudah diperbaiki secara semi permanen. Sayangnya, perbaikan tanggul dengan sistem bronjong (batu-batu yang disatukan dengan kawat), tak kuat menahan derasnya aliran air sungai. Apalagi ke-10 perumahan dan pemukiman tersebut, berada di daerah yang cukup rendah dari daerah sekitarnya. Konon, kawasan Jatiasih ini dahulu kala merupakan area persawahan, yang akhirnya disulap oleh pengembang menjadi pemukiman penduduk.

Pembuatan tanggul permanen dilakukan di era tahun 1980-an, ketika banyak pendatang membeli rumah. Kasawan ini semakin padat penduduknya. Tapi penataan kota dilakukan seadanya, tanpa memperhitungkan ruang hijau, sumur resapan, curah hujan tinggi dan ancaman 'banjir kiriman' dari daerah hulu.

Ada yang bembedakan penanganan banjir di Jakarta dengan kota Bekasi. Banjir besar di Jakarta pada 17 Januari lalu dipicu oleh jebolnya tanggul Kanal Banjir di jalan Latuharharry Menteng. Sejak hari itu hingga beberapa hari berikutnya, Gubernur Jokowi memantau langsung perbaikan tanggul. Jokowi menjadi mandor setiap hari, bahkan menyempatkan diri memantau perbaikan tanggul sebelum 'blusukan'. Jokowi juga berani memerintahkan penertiban papan reklame yang berada di dekat tanggul. Meski resikonya, pemasukan kas Pemda akan berkurang dari pencabutan papan reklame itu.

Jebolnya tanggul di kota Bekasi, bukan akibat papan reklame. Rencana awalnya 30 tahun lalu, tanggul ini 'hanya' untuk melindungi perumahan dan pemukiman dari rembesan sungai. Sepanjang 20 hingga 30 tahun terakhir ini, keberadaan tanggul-tanggul tersebut kurang mendapat perhatian. Pemda kota Bekasi hanya sebatas memperbaiki tanggul yang rusak dan tidak mengganti tanggul yang mampu menahan derasnya ailran sungai. Belum lagi, persoalan Pemda yang 'malas' melakukan normalisasi sungai.

Umur kepemimpinan Walikota Bekasi Rahmat Efendi (Pepen) baru seumur jagung setelah terpilih di Pilkada kota Bekasi, Desember 2012. Tapi, Pepen adalah inkumben, alias orang lama, karena sebelumnya menjabat wakil walikota Bekasi. Sudah seyogianya, Pepen lebih mengerti persoalan tata ruang Bekasi, jika dibandingkan Jokowi yang juga baru 100 hari lebih memimpin Jakarta.

Menurut saya, tidaklah salah Pak Walikota meniru Jokowi. Sebagai birokrat lama, Pepen seharusnya tak usah malu-malu belajar dari Jokowi, yang sigap mengatasi banjir ibukota. Malah, kalau perlu, Pepen menjadi kapala daerah pinggiran Jakarta pertama, yang menjalin kerjasama dengan Jokowi dalam rangka upaya mengatasi banjir. Kerja sama yang harus lebih konkrit daripada sebatas undangan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Jokowi, beberapa waktu lalu. Saya percaya, jika hal ini dilakukan Pepen, maka Jakarta dan Kota Bekasi akan secepatnya memiliki strategi besar mengatasi banjir. Dengan kerjasama ini, saya berharap, kapala daerah di Bogor dan Tangerang juga turut bergabung, untuk sama-sama mengatasi banjir. Kalau tak dimulai dari sekarang, terus mau sampai kapan?

Penulis : Jhonny Sitorus

Sumber