Basuki: Biang Macet, Akses ke Plaza Semanggi Harus Ditutup

Kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Kemenakertrans pada Rabu (1/5/2013). Terlihat arus kendaraan menuju arah Semanggi mengalami kemacetan parah, sedangkan arah sebaliknya menuju Cawang lancar

Kemacetan di persimpangan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Plaza Semanggi, menjadi sorotan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia menganggap persimpangan tersebut sebagai biang kerok kemacetan.

Basuki meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan kepolisian untuk menutup kembali akses keluar masuk Plaza Semanggi di pinggir Jalan Gatot Subroto tersebut.

"Persoalannya Plaza Semanggi itu yang paling ngotot, asal keluar masuk potong jalan sembarangan, jadi biang kemacetan. Kita harus berani tutup pintunya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Simpang itu menjadi penyebab utama kemacetan karena kendaraan dari arah Sudirman mau belok kanan masuk ke tol dalam kota. Kemudian, kendaraan dari arah Slipi mau masuk ke kiri ke dalam pusat perbelanjaan Plaza Semanggi.

Nantinya, kata dia, kendaraan yang mau masuk ke dalam mal harus memutar melalui Setiabudi atau berbelok di gang samping Hotel Kartika Chandra. Jalan di Karet Semanggi itu akan diperlebar dan akses masuk Plaza Semanggi di Jalan Gatot Subroto akan ditutup permanen.

"Harusnya semuanya yang mau masuk ke Plaza Semanggi lewat belakang, enggak mau tahulah kita. Polisi juga berulang kali tutup, tapi dibuka lagi aksesnya," ujar Basuki.

Sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, penutupan akses telah dilakukan berulang kali oleh Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya. Namun, akses itu pada akhirnya terus dibuka, dengan alasan akses itu digunakan oleh para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Gedung LVRI itu berada di dalam gedung Plaza Semanggi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan siap menghadapi protes dari pihak LVRI maupun Lippo Group selaku pemilik Plaza Semanggi. "Ya, makanya itu pasti bakal kena protes lagi. Tapi, lebih banyak pengguna jalan daripada pengunjung malnya. Makanya harus kita tutup aksesnya," tegas Basuki.

Penutupan pintu akses masuk Plaza Semanggi yang sebelumnya dilakukan Pemprov DKI mendapat perlawanan anggota LVRI. Dengan membawa bambu runcing, para veteran pejuang kemerdekaan itu membongkar pembatas beton yang digunakan untuk menutup akses pintu masuk gedung LVRI. Akhirnya beton pembatas dipasangi rantai dan digunakan sistem buka tutup. Akses keluar masuk tersebut akan ditutup mulai pukul 16.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu dan Minggu.

Sumber: kompas.com

Jokowi Turun ke Kali Sunter, "Ngecek" Pengerukan

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau pengerukan di Sungai Sunter, Jakarta Timur, Senin (25/11/2013) siang. Sudah 12 tahun, kali tersebut tak tersentuh pengerukan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak henti-hentinya meninjau pengerukan sungai. Setelah beberapa waktu lalu meninjau Kali Mikro Nipah, Waduk Pluit, Waduk Rawa Lindung, Cakung Drain, dan lain-lain, Jokowi pada Senin (25/11/2013) siang ini meninjau pengerukan di Kali Sunter, Jakarta Timur.

Jokowi datang ke kali jenis sub-makro tersebut sekitar pukul 13.00. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Jokowi tak segan turun ke aliran kali yang tengah dikeruk. Bersepatu coklat yang biasa digunakan saat blusukan, setapak demi setapak, dia menuruni tepian kali. Sesampainya di bawah, dia pun mengamati dua ekskavator yang tengah mengeruk lumpur.

Aksi Jokowi seperti biasa mengundang perhatian ratusan warga. Mereka memadati jalan inspeksi yang ada di sisi kiri dan kanan kali. Ada yang berteriak-teriak memanggil Jokowi, ada juga yang mengabadikan aksi blusukan Jokowi dengan ponselnya. Jokowi hanya melambai-lambaikan tangannya kepada ratusan warga.

Seusai meninjau, Jokowi menegaskan bahwa kedatangannya itu merupakan salah satu bentuk kontrol manajemen yang tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. Karena ketiadaan kontrol itulah, kata Jokowi, 13 sungai besar, 884 saluran, dan puluhan waduk di Jakarta tidak terurus hingga berakibat banjir.

"Ngeceklah, kalau ndak diginiin (dikontrol), nanti kayak dulu-dulu lagi," ujar Jokowi di sela-sela peninjauannya.

Jokowi menegaskan, harus ada pengawasan ketat di lapangan. Selain memastikan bahwa pekerjaan rampung tepat waktu, pengawasan juga berfungsi memastikan agar pelaksana proyek melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Dengan begitu, kasus tak sesuainya berita acara proyek dengan kontrak kerja seperti di Waduk Pluit pun tidak terjadi lagi pada proyek-proyek lainnya.

"Kalau ndak diawasi, ngitung mereka sudah sesuai kontrak kerja atau belum, gimana. Maka itu, perlu pengawasan ketat," ujarnya.

Kepala Pengawas dan Pengendali Normalisasi Kali Sunter Dinas Pekerjaan Umum DKI Subandi mengungkapkan, normalisasi Kali Sunter dikerjakan langsung di bawah Dinas PU DKI. Tujuannya mempercepat proses pengerukan untuk antisipasi terhadap banjir.

"Kita mulai normalisasi pada 17 November 2013. Targetnya, 15 Desember 2013 sudah selesai. Mau tidak mau karena tanggal itu tutup buku APBD tahun 2013. Nanti dilanjutkan lagi," ujarnya.

Subandi menjelaskan, permasalahan yang ada di kali tersebut secara umum sama dengan permasalahan di kali lain. Selain aliran tidak lancar karena endapan lumpur telah tebal, aliran kali itu pun dipenuhi sampah. Terlebih lagi, salah satu ruas kali yang menghubungkan Kanal Banjir Timur hingga ke pantai utara Jakarta itu pun dipenuhi permukiman sehingga mengganggu aliran kali itu.

Dinas PU, lanjut Subandi, telah memberikan sosialisasi kepada warga. Namun, sosialisasi yang dilakukan bukanlah relokasi, melainkan normalisasi. Sebab, belum ada rusun yang menampung warga.

Sumber: kompas.com

Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).

Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.

"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.

Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.

Sumber: kompas.com

Jokowi Ditantang Putra Ali Sadikin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau proses normalisasi Kali Nipah di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan tantangan dari putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin. Jokowi ditantang mengumumkan hasil kerjanya selama satu tahun terakhir di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.

"Seperti APBD yang selama ini ditempelkan di pos RW atau RT agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas," ujar Boy pada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu (20/11/2013).

Lembar hasil kerja tersebut, lanjut Boy, haruslah berisi program apa saja yang dicanangkan selama satu tahun memimpin. Program apa saja yang telah berhasil, program apa yang belum. Tentu dilengkapi juga dengan penjelasan, mengapa satu program berhasil sekaligus mengapa program yang lainnya tidak berhasil.

Usul tersebut, kata dia, penting bukan hanya untuk memenuhi azas transparansi saja. Namun juga menjadi penjaring aspirasi-aspirasi di masyarakat. Laporan hasil kerja itu merangsang masyarakat untuk turut serta berkontribusi pada pembangunan, terutama pada program-program yang belum berhasil dijalankan selama ini.

"Kalau masyarakat lihat program A belum berhasil, kemudian dia lihat penjelasannya, dari situ kan dia bisa membantu," ujar Boy.

"Semakin detail laporannya, semakin bagus. Bahkan kalau perlu laporan kerja setiap dinasnya juga ada. Jadi mendatang, warga bisa lebih tau dan peduli, ke mana anggaran digunakan, berhasil atau tidak. Hambatannya apa saja dan sebagainya," ujar Boy.

Boy mengaku tak masalah jika menempelkan laporan hasil kerja selama setahun itu dianggap melangkahi DPRD DKI. Mengingat, setiap tahun, eksekutif menyampaikan laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD DKI pada rapat paripurna.

"Jokowi kan gubernur yang dipilih rakyat. Jadi, masyarakat pun berhak mendapat penjelasan langsung dari gubernur, enggak hanya sama kita (DPRD DKI) saja," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sumber: kompas.com