Cyrus: Jokowi Capres Setengah Dewa, Bisa Gabung Partai Mana Saja

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara pembukaan kirab budaya, yang merupakan bagian dari World Royal Heritage 2013 di Monas, Minggu (8/12/2013) siang. | KOMPAS IMAGES/FABIAN JANUARIUS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diyakini dapat mendongkrak elektabilitas partai mana pun yang mendukungnya sebagai calon presiden. Asalkan mendukung pencalonan Jokowi saat ini, partai besar maupun kecil akan mendapat dukungan lebih besar. Hal itu disampaikan peneliti Cyrus Network, Eko David Afianto, saat memaparkan hasil riset lembaga riset tersebut di Jakarta, Minggu (15/12/2013). Hasil riset tersebut, ketika Jokowi bergabung dengan partai lain, baik yang sudah dapat dipastikan lolos parliamentary threshold(PT) maupun yang terancam tidak lolos, elektabilitas partai-partai tersebut akan naik.

"Berbeda ketika kandidat lain yang dijadikan calon presiden. Sehingga, Jokowi pada hari ini tidak perlu risau dengan partai. Jokowi bisa bergabung dengan partai mana pun," kata Eko.

Ia menjelaskan, saat Jokowi bergabung dengan PDI Perjuangan, maka suara PDI Perjuangan dapat mencapai titik potensial tertinggi hingga 60 persen. Adapun jika ia bergabung dengan Golkar, maka titik potensial tertinggi yang dapat diraih mencapai 53 persen. Begitu pula ketika ia bergabung dengan Gerindra, maka partai tersebut akan dapat meraih suara hingga 48 persen.

"Dengan catatan jika jauh-jauh hari menyatakan diri sebagai satu-satunya partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya.

Untuk partai yang terancam tak lolos PT, seperti Partai Bulan Bintang, Nasdem, maupun PKPI, figur Jokowi dapat mengangkat perolehan suara partai tersebut hingga menyentuh angka 40 persen. "Ini adalah salah satu fakta bahwa figur Jokowi adalah capres setengah dewa," kata dia.

Survei Cyrus Network itu dilakukan dalam kurun waktu 13-17 September 2013 dengan metode tatap muka. Survei ini melibatkan 1.020 responden yang dipilih secara acak  dengan usia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah yang tersebar di 204 desa/kelurahan di 33 provinsi. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan batas kesalahan kurang lebih 3,1 persen.

Sumber: kompas.com

"Nongol" di Iklan TV, Apa Kata Jokowi?

Gubernur DKI Joko Widodo memberikan jempol terbalik bagi penerobos jalur transjakarta sebagai dukungan pada komunitas "Busway Kick". | Fabian Januarius Kuwado

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tampil dalam iklan layanan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kearsipan. Iklan yang tayang di televisi itu mengampanyekan pentingnya arsip.

Pada awal iklan, ditampilkan warga yang kesulitan mencari dokumen-dokumen penting di rumah saat banjir dan kebakaran, lalu Jokowi muncul pada akhir iklan.

Tampilnya Jokowi di iklan itu menarik karena selama ini beliau diketahui tak mau tampil dalam iklan. Bagaimana tanggapan Jokowi atas iklan itu?

Jokowi mengaku tak tahu-menahu soal tayangan iklan itu.

"Pikiran saya buat apalah, kan itu hampir setiap hari (permintaan ucapan). Saya pikir buat di dalam gedung," kata Jokowi, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi mengaku baru melihat tayangan iklan itu di televisi pagi tadi. "Nanti saya urus, tak urus. Lihat saja nanti," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Mengurus bagaimana? "Ya, dicabut, dicabut, saya hentikan," jawab Jokowi.

Selama ini, Jokowi tidak pernah mau wajahnya muncul dalam spanduk atau papan reklame di Jakarta. Seperti diketahui, Jokowi pernah mengaku marah kepada bawahannya ketika wajahnya ada di spanduk.

Anda merasa dibohongi? "He-he-he. Nanti saya hentikan," jawab Jokowi sambil naik ke dalam mobil dinasnya.

Sebelum mobil melaju, Jokowi sempat bertanya ke wartawan di stasiun televisi mana saja iklan itu muncul. Setelah dijawab, sambil tertawa ia kembali bertanya, "Gimana, saya ganteng enggak (di iklan)?" tanyanya.

Sumber: kompas.com

Mau Jadi Capres? Warga Ingin Lihat Jokowi Jadi Imam Shalat Dulu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat blusukan ke Waduk Rawa Babon, Ciracas, Jakarta Timur.

Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang terus mengundang simpati warga masyarakat, tak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah.

Saat ini, ketika muncul desakan agar ia menjadi presiden, ternyata ada lapisan masyarakat yang menginginkan mantan Wali Kota Solo ini sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di salah satu masjid.

"Jokowi luar biasa sebagai calon presiden dari cara kerja, ketegasan, dan lain-lain namun sayangnya, tidak pernah masyarakat melihat dia sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di masjid," kata salah seorang dosen Universitas Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga, Sabtu (7/12/2813).

Kenapa masyarakat menginginkan ia sesekali menjadi imam shalat di masjid? Penilaian masyarakat terhadap tokohnya itu dilihat dari berbagai sisi, termasuk menjadi imam di masjid, karena dia muslim.

"Ini bukan persoalan kelompok agama atau apa, namun akan menjadi catatan tersendiri dan menambah nilai tawar jika sekali waktu Jokowi menjadi imam dalam shalat di masjid," tambahnya.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh salah seorang warga Kota Bengkulu, Muhaimin, menurut dia, apa pun agamanya, maka sekali waktu calon pemimpin harus menjadi pemimpin dalam ritual keagamaannya.

"Karena kebetulan Jokowi Muslim akan baik bila ia sesekali menjadi imam dalam shalat di masjid, ini akan menjadi poin tersendiri bagi masyarakt muslim," ujar Muhaimin.

Sumber: kompas.com

Basuki: Semua yang Bikin Macet, Kita Sikat!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Macet, banjir, dan penyakit sosial di Jakarta disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta sulit diberantas karena peraturan yang sulit ditegakkan. Basuki Tjahaja Purnama pun menegaskan akan memberantas semua penyebab masalah di Ibu Kota itu.

Saat ini, kata Basuki, penegakan peraturan di Jakarta masih lemah. Masalah tak kunjung tuntas. Meski begitu, berbagai upaya masih terus dilakukan Pemprov DKI, misalnya membereskan PKL maupun pengambilalihan fungsi jalur umum untuk mengurangi masalah kemacetan.

"Pokoknya semua yang bikin macet kita sikat. Tapi, enggak semuanya langsung bisa disikat karena setengah Jakarta harus dibongkar dan dibakar kalau mau menegakkan aturan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (9/12/2013).

Basuki mengatakan, DKI telah memiliki banyak peraturan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, tak ada pemimpin yang berani untuk menegakkan peraturan tersebut. Selain itu, ia mengakui kalau tak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat penyalahgunaan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersamanya pun tak bisa asal untuk menempatkan pejabat A atau B di sebuah posisi prestisius. Hal itu disebabkan adanya persyaratan golongan dan pangkat tertentu untuk menduduki sebuah jabatan.

Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia merancang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana PNS dapat menduduki sebuah jabatan hanya dengan persyaratan pangkat tanpa golongan. Namun, anggota lainnya tak setuju dengan usulan Basuki tersebut. Padahal, menurut dia, birokrasi Malaysia dan Singapura bisa bagus karena tidak ada persyaratan golongan.

Peraturan yang diterapkan Malaysia dan Singapura itu kemudian ditiru oleh BUMN. Tak sedikit direktur utama BUMN diduduki oleh para pejabat yang masih muda.

"Dulu di BUMN juga enggak boleh, dan mereka mau membuat terobosan. Kalau saya mau juga hampir semua PNS seharusnya dipenjara karena korupsi," kata Basuki.

Meskipun demikian, Basuki bersama Jokowi kini telah berkaca pada pemerintahan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk memberikan amnesti kepada para PNS DKI. Hal itu berarti, Jokowi beserta Basuki akan melupakan "dosa-dosa" lama para PNS DKI yang terlibat penyalahgunaan APBD DKI.

Pertimbangannya, kesalahan mereka terjadi secara bersama-sama karena didorong oleh situasi birokrasi yang tidak transparan. Misalnya saja, tak sedikit penyalahgunaan anggaran disebabkan kesalahan administrasi maupun PNS yang dijadikan "mesin ATM" oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, apabila pihak berwajib maupun kejaksaan telah mencium indikasi adanya penyelewengan, proses hukum akan tetap berjalan.

Sumber: kompas.com