"Nongol" di Iklan TV, Apa Kata Jokowi?

Gubernur DKI Joko Widodo memberikan jempol terbalik bagi penerobos jalur transjakarta sebagai dukungan pada komunitas "Busway Kick". | Fabian Januarius Kuwado

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tampil dalam iklan layanan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kearsipan. Iklan yang tayang di televisi itu mengampanyekan pentingnya arsip.

Pada awal iklan, ditampilkan warga yang kesulitan mencari dokumen-dokumen penting di rumah saat banjir dan kebakaran, lalu Jokowi muncul pada akhir iklan.

Tampilnya Jokowi di iklan itu menarik karena selama ini beliau diketahui tak mau tampil dalam iklan. Bagaimana tanggapan Jokowi atas iklan itu?

Jokowi mengaku tak tahu-menahu soal tayangan iklan itu.

"Pikiran saya buat apalah, kan itu hampir setiap hari (permintaan ucapan). Saya pikir buat di dalam gedung," kata Jokowi, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi mengaku baru melihat tayangan iklan itu di televisi pagi tadi. "Nanti saya urus, tak urus. Lihat saja nanti," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Mengurus bagaimana? "Ya, dicabut, dicabut, saya hentikan," jawab Jokowi.

Selama ini, Jokowi tidak pernah mau wajahnya muncul dalam spanduk atau papan reklame di Jakarta. Seperti diketahui, Jokowi pernah mengaku marah kepada bawahannya ketika wajahnya ada di spanduk.

Anda merasa dibohongi? "He-he-he. Nanti saya hentikan," jawab Jokowi sambil naik ke dalam mobil dinasnya.

Sebelum mobil melaju, Jokowi sempat bertanya ke wartawan di stasiun televisi mana saja iklan itu muncul. Setelah dijawab, sambil tertawa ia kembali bertanya, "Gimana, saya ganteng enggak (di iklan)?" tanyanya.

Sumber: kompas.com

Mau Jadi Capres? Warga Ingin Lihat Jokowi Jadi Imam Shalat Dulu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat blusukan ke Waduk Rawa Babon, Ciracas, Jakarta Timur.

Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang terus mengundang simpati warga masyarakat, tak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah.

Saat ini, ketika muncul desakan agar ia menjadi presiden, ternyata ada lapisan masyarakat yang menginginkan mantan Wali Kota Solo ini sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di salah satu masjid.

"Jokowi luar biasa sebagai calon presiden dari cara kerja, ketegasan, dan lain-lain namun sayangnya, tidak pernah masyarakat melihat dia sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di masjid," kata salah seorang dosen Universitas Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga, Sabtu (7/12/2813).

Kenapa masyarakat menginginkan ia sesekali menjadi imam shalat di masjid? Penilaian masyarakat terhadap tokohnya itu dilihat dari berbagai sisi, termasuk menjadi imam di masjid, karena dia muslim.

"Ini bukan persoalan kelompok agama atau apa, namun akan menjadi catatan tersendiri dan menambah nilai tawar jika sekali waktu Jokowi menjadi imam dalam shalat di masjid," tambahnya.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh salah seorang warga Kota Bengkulu, Muhaimin, menurut dia, apa pun agamanya, maka sekali waktu calon pemimpin harus menjadi pemimpin dalam ritual keagamaannya.

"Karena kebetulan Jokowi Muslim akan baik bila ia sesekali menjadi imam dalam shalat di masjid, ini akan menjadi poin tersendiri bagi masyarakt muslim," ujar Muhaimin.

Sumber: kompas.com

Basuki: Semua yang Bikin Macet, Kita Sikat!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Macet, banjir, dan penyakit sosial di Jakarta disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta sulit diberantas karena peraturan yang sulit ditegakkan. Basuki Tjahaja Purnama pun menegaskan akan memberantas semua penyebab masalah di Ibu Kota itu.

Saat ini, kata Basuki, penegakan peraturan di Jakarta masih lemah. Masalah tak kunjung tuntas. Meski begitu, berbagai upaya masih terus dilakukan Pemprov DKI, misalnya membereskan PKL maupun pengambilalihan fungsi jalur umum untuk mengurangi masalah kemacetan.

"Pokoknya semua yang bikin macet kita sikat. Tapi, enggak semuanya langsung bisa disikat karena setengah Jakarta harus dibongkar dan dibakar kalau mau menegakkan aturan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (9/12/2013).

Basuki mengatakan, DKI telah memiliki banyak peraturan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, tak ada pemimpin yang berani untuk menegakkan peraturan tersebut. Selain itu, ia mengakui kalau tak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat penyalahgunaan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersamanya pun tak bisa asal untuk menempatkan pejabat A atau B di sebuah posisi prestisius. Hal itu disebabkan adanya persyaratan golongan dan pangkat tertentu untuk menduduki sebuah jabatan.

Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia merancang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana PNS dapat menduduki sebuah jabatan hanya dengan persyaratan pangkat tanpa golongan. Namun, anggota lainnya tak setuju dengan usulan Basuki tersebut. Padahal, menurut dia, birokrasi Malaysia dan Singapura bisa bagus karena tidak ada persyaratan golongan.

Peraturan yang diterapkan Malaysia dan Singapura itu kemudian ditiru oleh BUMN. Tak sedikit direktur utama BUMN diduduki oleh para pejabat yang masih muda.

"Dulu di BUMN juga enggak boleh, dan mereka mau membuat terobosan. Kalau saya mau juga hampir semua PNS seharusnya dipenjara karena korupsi," kata Basuki.

Meskipun demikian, Basuki bersama Jokowi kini telah berkaca pada pemerintahan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk memberikan amnesti kepada para PNS DKI. Hal itu berarti, Jokowi beserta Basuki akan melupakan "dosa-dosa" lama para PNS DKI yang terlibat penyalahgunaan APBD DKI.

Pertimbangannya, kesalahan mereka terjadi secara bersama-sama karena didorong oleh situasi birokrasi yang tidak transparan. Misalnya saja, tak sedikit penyalahgunaan anggaran disebabkan kesalahan administrasi maupun PNS yang dijadikan "mesin ATM" oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, apabila pihak berwajib maupun kejaksaan telah mencium indikasi adanya penyelewengan, proses hukum akan tetap berjalan.

Sumber: kompas.com

Bagaimana Cara Jokowi Mengelola Ribuan Keluhan Warga?

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau Waduk Tomang Barat, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menerima ratusan bahkan ribuan keluhan dari warga Ibu Kota. Keluhan-keluhan itu masuk ke meja kerjanya setiap hari. Lantas, bagaimana Jokowi mengelola keluhan-keluhan warga tersebut?

Ada banyak pintu masuk keluhan warga. Ada yang melalui pesan singkat melalu ponsel yang dipegang ajudan Jokowi, yakni di nomor 08122600960, atau alamat e-mail gubdki@gmail.com. Ada pula yang dikirimkan melalui surat ke sekretariat atau bahkan keluhan yang disampaikan saat bertemu Jokowi di luar dari ruangan kerjanya. 

"Sampai malam ini (Kamis malam), ada 2.245 SMS. Ini yang belum saya buka. Yang sudah saya buka paling 10 persennya saja. Ini belum sama keluhan di e-mail dan lainnya," ujar David, sekretaris pribadi Jokowi pada Kompas.com, Kamis (5/12/2013) malam.

Keluhan-keluhan tersebut, lanjut David, kemudian di-print serta disampaikan langsung kepada Gubernur. Jokowi memilih mana keluhan diprioritaskan. Mekanisme ini dilakukan setiap hari.

Delegasi wewenang

Ditemui saat hendak pulang ke rumahnya, Kamis malam, Jokowi mengakui tak seluruhnya keluhan tersebut ditindaklanjuti. Ia memprioritaskan keluhan yang berbasis kebutuhan warga, yakni kesehatan atau pendidikan. Selain itu, dia juga memprioritaskan keluhan infrastruktur yang dianggap bisa ditindaklanjuti segera.

Soal kesehatan, misalnya, ada warga DKI peserta Kartu Jakarta Sehat yang tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Terkait pendidikan, ada anak yang dipungut biaya ketika pindah sekolah. Sementara soal infrastruktur, misalnya, ada jalan rusak, drainase buruk, tempat pembuangan sampah tidak memadai, dan lain-lain.

"Kita delegate ke dinas, wali kota untuk menindaklanjuti laporan itu. Memang banyak sekali keluhan yang masuk tiap hari," ujarnya.

Sejauh ini, Jokowi mengaku tidak menemui kendala berarti. Biasanya, keluhan yang disampaikan warga terkait persoalan lapangan yang sudah ada anggarannya, tetapi perlu dorongan kepada birokrasi bekerja lebih optimal melayani masyarakat.

"Dinas, suku dinas, dan wali kota itu biasanya sudah ada dana. Jadi, kita tinggal dorong supaya segera diselesaikan saja," ujarnya.

Jokowi mengakui, ada setumpuk persoalan dari segala aspek di Jakarta. Eksekusi di lapangan, kata Jokowi, merupakan hal yang paling penting demi mengurai benang kusut di Ibu Kota semacam itu. Ia tidak mau berjanji akan menyelesaikan hingga tuntas segala persoalan itu. Namun, Jokowi berjanji memberikan memutuskan keputusan terbaik agar persoalan bisa ditindaklanjuti.

Sumber: kompas.com