Basuki: Semua yang Bikin Macet, Kita Sikat!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Macet, banjir, dan penyakit sosial di Jakarta disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta sulit diberantas karena peraturan yang sulit ditegakkan. Basuki Tjahaja Purnama pun menegaskan akan memberantas semua penyebab masalah di Ibu Kota itu.

Saat ini, kata Basuki, penegakan peraturan di Jakarta masih lemah. Masalah tak kunjung tuntas. Meski begitu, berbagai upaya masih terus dilakukan Pemprov DKI, misalnya membereskan PKL maupun pengambilalihan fungsi jalur umum untuk mengurangi masalah kemacetan.

"Pokoknya semua yang bikin macet kita sikat. Tapi, enggak semuanya langsung bisa disikat karena setengah Jakarta harus dibongkar dan dibakar kalau mau menegakkan aturan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (9/12/2013).

Basuki mengatakan, DKI telah memiliki banyak peraturan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, tak ada pemimpin yang berani untuk menegakkan peraturan tersebut. Selain itu, ia mengakui kalau tak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat penyalahgunaan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersamanya pun tak bisa asal untuk menempatkan pejabat A atau B di sebuah posisi prestisius. Hal itu disebabkan adanya persyaratan golongan dan pangkat tertentu untuk menduduki sebuah jabatan.

Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia merancang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana PNS dapat menduduki sebuah jabatan hanya dengan persyaratan pangkat tanpa golongan. Namun, anggota lainnya tak setuju dengan usulan Basuki tersebut. Padahal, menurut dia, birokrasi Malaysia dan Singapura bisa bagus karena tidak ada persyaratan golongan.

Peraturan yang diterapkan Malaysia dan Singapura itu kemudian ditiru oleh BUMN. Tak sedikit direktur utama BUMN diduduki oleh para pejabat yang masih muda.

"Dulu di BUMN juga enggak boleh, dan mereka mau membuat terobosan. Kalau saya mau juga hampir semua PNS seharusnya dipenjara karena korupsi," kata Basuki.

Meskipun demikian, Basuki bersama Jokowi kini telah berkaca pada pemerintahan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk memberikan amnesti kepada para PNS DKI. Hal itu berarti, Jokowi beserta Basuki akan melupakan "dosa-dosa" lama para PNS DKI yang terlibat penyalahgunaan APBD DKI.

Pertimbangannya, kesalahan mereka terjadi secara bersama-sama karena didorong oleh situasi birokrasi yang tidak transparan. Misalnya saja, tak sedikit penyalahgunaan anggaran disebabkan kesalahan administrasi maupun PNS yang dijadikan "mesin ATM" oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, apabila pihak berwajib maupun kejaksaan telah mencium indikasi adanya penyelewengan, proses hukum akan tetap berjalan.

Sumber: kompas.com

Bagaimana Cara Jokowi Mengelola Ribuan Keluhan Warga?

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau Waduk Tomang Barat, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menerima ratusan bahkan ribuan keluhan dari warga Ibu Kota. Keluhan-keluhan itu masuk ke meja kerjanya setiap hari. Lantas, bagaimana Jokowi mengelola keluhan-keluhan warga tersebut?

Ada banyak pintu masuk keluhan warga. Ada yang melalui pesan singkat melalu ponsel yang dipegang ajudan Jokowi, yakni di nomor 08122600960, atau alamat e-mail gubdki@gmail.com. Ada pula yang dikirimkan melalui surat ke sekretariat atau bahkan keluhan yang disampaikan saat bertemu Jokowi di luar dari ruangan kerjanya. 

"Sampai malam ini (Kamis malam), ada 2.245 SMS. Ini yang belum saya buka. Yang sudah saya buka paling 10 persennya saja. Ini belum sama keluhan di e-mail dan lainnya," ujar David, sekretaris pribadi Jokowi pada Kompas.com, Kamis (5/12/2013) malam.

Keluhan-keluhan tersebut, lanjut David, kemudian di-print serta disampaikan langsung kepada Gubernur. Jokowi memilih mana keluhan diprioritaskan. Mekanisme ini dilakukan setiap hari.

Delegasi wewenang

Ditemui saat hendak pulang ke rumahnya, Kamis malam, Jokowi mengakui tak seluruhnya keluhan tersebut ditindaklanjuti. Ia memprioritaskan keluhan yang berbasis kebutuhan warga, yakni kesehatan atau pendidikan. Selain itu, dia juga memprioritaskan keluhan infrastruktur yang dianggap bisa ditindaklanjuti segera.

Soal kesehatan, misalnya, ada warga DKI peserta Kartu Jakarta Sehat yang tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Terkait pendidikan, ada anak yang dipungut biaya ketika pindah sekolah. Sementara soal infrastruktur, misalnya, ada jalan rusak, drainase buruk, tempat pembuangan sampah tidak memadai, dan lain-lain.

"Kita delegate ke dinas, wali kota untuk menindaklanjuti laporan itu. Memang banyak sekali keluhan yang masuk tiap hari," ujarnya.

Sejauh ini, Jokowi mengaku tidak menemui kendala berarti. Biasanya, keluhan yang disampaikan warga terkait persoalan lapangan yang sudah ada anggarannya, tetapi perlu dorongan kepada birokrasi bekerja lebih optimal melayani masyarakat.

"Dinas, suku dinas, dan wali kota itu biasanya sudah ada dana. Jadi, kita tinggal dorong supaya segera diselesaikan saja," ujarnya.

Jokowi mengakui, ada setumpuk persoalan dari segala aspek di Jakarta. Eksekusi di lapangan, kata Jokowi, merupakan hal yang paling penting demi mengurai benang kusut di Ibu Kota semacam itu. Ia tidak mau berjanji akan menyelesaikan hingga tuntas segala persoalan itu. Namun, Jokowi berjanji memberikan memutuskan keputusan terbaik agar persoalan bisa ditindaklanjuti.

Sumber: kompas.com

Basuki: Biang Macet, Akses ke Plaza Semanggi Harus Ditutup

Kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Kemenakertrans pada Rabu (1/5/2013). Terlihat arus kendaraan menuju arah Semanggi mengalami kemacetan parah, sedangkan arah sebaliknya menuju Cawang lancar

Kemacetan di persimpangan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Plaza Semanggi, menjadi sorotan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia menganggap persimpangan tersebut sebagai biang kerok kemacetan.

Basuki meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan kepolisian untuk menutup kembali akses keluar masuk Plaza Semanggi di pinggir Jalan Gatot Subroto tersebut.

"Persoalannya Plaza Semanggi itu yang paling ngotot, asal keluar masuk potong jalan sembarangan, jadi biang kemacetan. Kita harus berani tutup pintunya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Simpang itu menjadi penyebab utama kemacetan karena kendaraan dari arah Sudirman mau belok kanan masuk ke tol dalam kota. Kemudian, kendaraan dari arah Slipi mau masuk ke kiri ke dalam pusat perbelanjaan Plaza Semanggi.

Nantinya, kata dia, kendaraan yang mau masuk ke dalam mal harus memutar melalui Setiabudi atau berbelok di gang samping Hotel Kartika Chandra. Jalan di Karet Semanggi itu akan diperlebar dan akses masuk Plaza Semanggi di Jalan Gatot Subroto akan ditutup permanen.

"Harusnya semuanya yang mau masuk ke Plaza Semanggi lewat belakang, enggak mau tahulah kita. Polisi juga berulang kali tutup, tapi dibuka lagi aksesnya," ujar Basuki.

Sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, penutupan akses telah dilakukan berulang kali oleh Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya. Namun, akses itu pada akhirnya terus dibuka, dengan alasan akses itu digunakan oleh para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Gedung LVRI itu berada di dalam gedung Plaza Semanggi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan siap menghadapi protes dari pihak LVRI maupun Lippo Group selaku pemilik Plaza Semanggi. "Ya, makanya itu pasti bakal kena protes lagi. Tapi, lebih banyak pengguna jalan daripada pengunjung malnya. Makanya harus kita tutup aksesnya," tegas Basuki.

Penutupan pintu akses masuk Plaza Semanggi yang sebelumnya dilakukan Pemprov DKI mendapat perlawanan anggota LVRI. Dengan membawa bambu runcing, para veteran pejuang kemerdekaan itu membongkar pembatas beton yang digunakan untuk menutup akses pintu masuk gedung LVRI. Akhirnya beton pembatas dipasangi rantai dan digunakan sistem buka tutup. Akses keluar masuk tersebut akan ditutup mulai pukul 16.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu dan Minggu.

Sumber: kompas.com

Jokowi Turun ke Kali Sunter, "Ngecek" Pengerukan

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau pengerukan di Sungai Sunter, Jakarta Timur, Senin (25/11/2013) siang. Sudah 12 tahun, kali tersebut tak tersentuh pengerukan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak henti-hentinya meninjau pengerukan sungai. Setelah beberapa waktu lalu meninjau Kali Mikro Nipah, Waduk Pluit, Waduk Rawa Lindung, Cakung Drain, dan lain-lain, Jokowi pada Senin (25/11/2013) siang ini meninjau pengerukan di Kali Sunter, Jakarta Timur.

Jokowi datang ke kali jenis sub-makro tersebut sekitar pukul 13.00. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Jokowi tak segan turun ke aliran kali yang tengah dikeruk. Bersepatu coklat yang biasa digunakan saat blusukan, setapak demi setapak, dia menuruni tepian kali. Sesampainya di bawah, dia pun mengamati dua ekskavator yang tengah mengeruk lumpur.

Aksi Jokowi seperti biasa mengundang perhatian ratusan warga. Mereka memadati jalan inspeksi yang ada di sisi kiri dan kanan kali. Ada yang berteriak-teriak memanggil Jokowi, ada juga yang mengabadikan aksi blusukan Jokowi dengan ponselnya. Jokowi hanya melambai-lambaikan tangannya kepada ratusan warga.

Seusai meninjau, Jokowi menegaskan bahwa kedatangannya itu merupakan salah satu bentuk kontrol manajemen yang tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. Karena ketiadaan kontrol itulah, kata Jokowi, 13 sungai besar, 884 saluran, dan puluhan waduk di Jakarta tidak terurus hingga berakibat banjir.

"Ngeceklah, kalau ndak diginiin (dikontrol), nanti kayak dulu-dulu lagi," ujar Jokowi di sela-sela peninjauannya.

Jokowi menegaskan, harus ada pengawasan ketat di lapangan. Selain memastikan bahwa pekerjaan rampung tepat waktu, pengawasan juga berfungsi memastikan agar pelaksana proyek melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Dengan begitu, kasus tak sesuainya berita acara proyek dengan kontrak kerja seperti di Waduk Pluit pun tidak terjadi lagi pada proyek-proyek lainnya.

"Kalau ndak diawasi, ngitung mereka sudah sesuai kontrak kerja atau belum, gimana. Maka itu, perlu pengawasan ketat," ujarnya.

Kepala Pengawas dan Pengendali Normalisasi Kali Sunter Dinas Pekerjaan Umum DKI Subandi mengungkapkan, normalisasi Kali Sunter dikerjakan langsung di bawah Dinas PU DKI. Tujuannya mempercepat proses pengerukan untuk antisipasi terhadap banjir.

"Kita mulai normalisasi pada 17 November 2013. Targetnya, 15 Desember 2013 sudah selesai. Mau tidak mau karena tanggal itu tutup buku APBD tahun 2013. Nanti dilanjutkan lagi," ujarnya.

Subandi menjelaskan, permasalahan yang ada di kali tersebut secara umum sama dengan permasalahan di kali lain. Selain aliran tidak lancar karena endapan lumpur telah tebal, aliran kali itu pun dipenuhi sampah. Terlebih lagi, salah satu ruas kali yang menghubungkan Kanal Banjir Timur hingga ke pantai utara Jakarta itu pun dipenuhi permukiman sehingga mengganggu aliran kali itu.

Dinas PU, lanjut Subandi, telah memberikan sosialisasi kepada warga. Namun, sosialisasi yang dilakukan bukanlah relokasi, melainkan normalisasi. Sebab, belum ada rusun yang menampung warga.

Sumber: kompas.com