Tak Terima BLSM, Yoyon Mendapat Uang dari Jokowi

Yoyon (62) bersama anak angkatnya, Eko (6,5) di tempat tinggal mereka di Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2013). Janda miskin ini tidak termasuk dalam daftar penerima BLSM.

Mata Isroni alias Yoyon (62) tampak berkaca-kaca ketika menceritakan apa yang dialaminya, Rabu (3/7/2013). Apalagi ketika menunjukkan uang Rp 600.000 pemberian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Seharian kemarin, Yoyon memang mendapat perlakuan yang "luar biasa". Hilir mudik pejabat pemerintah daerah menyambangi kediamannya di Jalan Kingkit I No 20, RT 09 RW 04, Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menyapa dan mendata ulang janda yang ditinggal suaminya sejak 20 tahun lalu itu.

Seperti diberitakan Warta Kota kemarin, Yoyon yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari Istana Presiden tidak mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Padahal, sehari-hari janda miskin itu hidup dengan mengandalkan bantuan tetangganya.

Dua tahun lalu, ia masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Entah bagaimana, namanya kini tidak ada dalam daftar penerima BLSM atau sering disebut "Balsem". Padahal, Yoyon masih tetap miskin.

Apa yang dialami Yoyon itu membuat pejabat pemerintah, mulai dari tingkat Kelurahan Kebon Kelapa hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, merasa prihatin. Mereka mendatangi kediaman Yoyon.

"Tadi jam 15.00 WIB, Pak Lurah Eddy datang untuk mendata ulang saya sebagai warga miskin," kata Yoyon kepada Warta Kota di rumahnya kemarin.

Yoyon menjelaskan bahwa kehadiran Lurah Kebon Kelapa hanya mendata serta memfoto rumahnya yang berukuran 2 x 3 meter persegi.

Setelah Lurah Kebon Kelapa pergi, sekitar 15 menit kemudian giliran pejabat Kecamatan Gambir datang untuk mendata Yoyon yang dikategorikan sebagai warga miskin dan butuh bantuan. Pejabat Kecamatan Gambir itu menanyakan data-data seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan bukti penerimaan BLT.

Petugas itu juga memotret gubuk Yoyon sebagai bukti untuk diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah. "Tadi saya dapat arahan dari Pak Lurah, suruh mendata Bu Yoyon," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.

Jokowi tidak datang ke rumah Yoyon. Namun, ia menugasi asisten pribadinya, Ivan, untuk mendatangi dan memberi bantuan kepada Yoyon.

Dengan sepeda motor, Ivan mendatangi gubuk Yoyon sekitar pukul 15.30. Ivan langsung menemui Yoyon dan memberikan sebuah amplop yang berisi uang Rp 600.000 kepada janda itu. "Bu Yoyon, ini ada sedikit rezeki dari Bapak Jokowi," kata Ivan.

Yoyon pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Jokowi karena perhatian luar biasa yang diberikan.

Sumber : kompas.com

Jokowi Tambah Tunjangan Guru Madrasah Rp 1 Juta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi primadona saat kongres PGRI di Istora Senayan , Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo menyebut kesejahteraan guru di Jakarta jauh lebih baik ketimbang guru di  daerah lainnya. Baru-baru ini, Jakarta menambah tunjangan bagi guru madrasah hingga mencapai Rp 1 juta.

"Kalau dibanding lainnya, kita sudah paling tinggi. Tahun ini 3.300 guru madrasah kita tambah Rp 1 juta gajinya," ujarnya seusai menghadiri Kongres PGRI di Istora Senayan, Selasa (3/7/2013).

Sementara itu, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak soal peningkatan status guru honorer untuk menjadi PNS di DKI Jakarta. Hal tersebut, kata Jokowi, bukan wewenang pihak Pemerintah Provinsi DKI, melainkan pemerintah pusat.

"Di kita masih ada 5.900 (guru  honorer). Tapi keputusannya di pusat bukan di saya," tuturnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku akan berupaya meningkatkan kualitas guru di DKI Jakarta, baik yang  telah  berstatus PNS atau honorer. Jokowi mengaku telah memberi instruksi Dinas Pendidikan untuk melaksanakan perbaikan kualitas guru itu.

Sumber: kompas.com

Usai SBY Pergi, Jokowi Disumpahi Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi primadona saat kongres PGRI di Istora Senayan , Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo diteriaki oleh puluhan guru dari PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia agar menjadi orang nomor satu di Indonesia atau Presiden RI.

Keriuhan itu terjadi seusai orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Rabu (3/7/2013) pagi.

Seusai melepas kepergian SBY dari lokasi acara menggunakan mobil RI 1, Jokowi yang mengenakan batik khas PGRI bernuansa hitam dan putih langsung diserbu puluhan guru peserta kongres tersebut. Tak hanya mengambil foto Jokowi, bahkan ada yang berusaha memeluknya.

"Saya sumpahi Bapak Jokowi menjadi presiden," ujar seorang guru sambil mengabadikan foto Jokowi menggunakan kamera ponselnya.

"Hidup Jokowi jadi presiden," timpal guru lain.

Suasana tersebut pun menjadi sangat riuh. Para ajudan Jokowi tampak kewalahan mengatur para guru yang berdesak-desakan tersebut agar mereka tertib. Namun, Jokowi tampak tidak keberatan, ia malah menebar senyum.

Sumber: kompas.com

Jokowi atau Bukan, Tunggu Kearifan Bu Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di rumah duka almarhum Taufiq Kiemas, di Jalan Teuku Umar 27, Minggu (9/6/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, keputusan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDI-P ada di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meski Joko Widodo, sosok yang diusung PDI-P menjadi Gubernur DKI Jakarta, menempati rangking-rangking tertinggi dalam berbagai survei sebagai capres dengan elektabilitas tinggi, PDI-P masih menunggu keputusan Megawati.

Saat ditanya mengenai peluang Joko Widodo diusung menjadi capres, Basarah enggan menanggapinya. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Kita serahkan sepenuhnya keputusan itu kepada kebijakan dan kearifan Bu Megawati," ujarnya, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Basarah mengatakan, kewenangan Megawati untuk menentukan capres dan cawapres yang akan diusung PDI-P didasari hasil Rapat Kerja Nasional DPP PDI Perjuangan pada 2011. Oleh karena itu, keputusan mengenai calon yang akan diusung PDI-P berada di tangan Mega.

"Termasuk kapan capres dan cawapres akan diumumkan secara resmi sebagai pasangan calon dari PDIP," kata Basarah.

Dalam banyak survei, sosok Joko Widodo selalu memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun demikian, Joko Widodo yang selalu menepis keinginan maju sebagai capres karena ingin fokus membenahi Ibu Kota dan PDI Perjuangan, partai tempat bernaungnya sekarang, belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi.

Sumber: kompas.com