Jokowi: Tahun Ini Hollywood Garap Film di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

JAKARTA, Sebuah film dengan genre action akan digarap di Jakarta pada pertengahan tahun ini. Informasi itu diperoleh dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Djalal telah menghubunginya terkait penggarapan film tersebut. Produser dan sutradara kaliber internasional dan aktor serta aktris Hollywood akan terlibat di dalamnya.

"Intinya akan ada film top dibuat di Jakarta. Produsernya juga top. Film action tentang perburuan buronan," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, pembuatan film rencananya mengambil lokasi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain itu, lokasi shooting juga akan dilakukan di beberapa ruas jalan yang belum ditentukan. Jokowi mengaku akan mendukung pembuatan film ini. Pasalnya, itu akan bermanfaat mengenalkan Jakarta lebih luas lagi di kancah internasional.

"Pak Dubes minta dibantu, ya tahun ini. Saya setuju karena ini membangun tren sebuah kota," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tata Tanah Tinggi Tanpa APBD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan paparan rencana pembangunan kampung deret di hadapan warga RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya sedikit membuka informasi mengenai sumber dana untuk menata RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi kampung deret. Penataan 38 rumah di lokasi itu tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu sempat terjadi kebakaran hebat pada 4 Maret lalu. Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut.

"Itu sumbangan, nilainya berapa enggak tahu. Karena (lokasi) ini kebakaran kami carikan yang mau bantu, kebetulan ada yang mau bantu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013) pagi.

Selain enggan menyebut nilai sumbangan, Jokowi juga menolak menyebut pihak penyumbangnya. Tapi dirinya sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 01, Tanah Tinggi. Jika begitu, maka estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.

Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah kepala keluarganya (KK) hanya 85 KK. Lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir mencapai sekitar 400 sampai 600 KK. Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa.

Mantan Wali Kota Surakarta itu memasang target pada pekan depan pembangunan di lokasi itu bisa dimulai. Hal tersebut dia ucapkan di depan seluruh warga saat memberi penjelasan mengenai konsep kampung atau rumah berderet Rabu siang kemarin.

Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013, dan saat ini telah masuk proses lelang. "Di Tanah Tinggi kira-kira rampung tiga bulan. Di lokasi lain ada kebakaran, tapi tanahnya masih sengketa," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki Jawab Tudingan Alaydrus

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA,  Ahmad Husein Alaydrus menuding Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pro-rakyat karena menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang. Basuki pun menjawab tudingan anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu.

"Justru saya pro-rakyat karena yang dipakai duit rakyat itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Karena menggunakan uang rakyat, Basuki menginginkan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat mengetahui apakah proyek itu perlu ditender ulang atau bisa diteruskan menggunakan anggaran yang ada.

"Kalau pro-rakyat, seharusnya Pak Gubernur jangan masuk penjara dong kalau nanti ada wanprestasi. Makanya, kita ingin tahu anggaran itu boleh langsung diteruskan atau tender ulang," kata Basuki.

Sebelumnya, Alaydrus, yang juga politisi Demokrat, menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

Dia mendesak Pemprov DKI untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian baru memohon BPK dan BPKP untuk melakukan audit proyek itu.

Proyek pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang terdiri dari tiga paket, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur. 

Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Soal tudingan Alaydrus baca: Alaydrus: Ahok Tak Pro-Rakyat

Alaydrus: Ahok Tak Pro-Rakyat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA,  Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta menghentikan pengerjaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dikecam politisi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus. Basuki Tjahaja Purnama disebut anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu tidak pro-rakyat.

"Saya menilai Ahok (sapaan akrab Basuki) itu tidak pro-rakyat. Ahok akan menambah kemacetan Jakarta yang semakin parah," kata Alaydrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).

Alaydrus mendesak Pemprov DKI untuk dapat menyelesaikan proyek itu. Kemudian, baru memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit proyek itu.

Ia dengan tegas menyatakan menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

"Jadi orang enggak boleh su'udzon mulu dong. Bohong itu dibilang tidak ada dianggarkan dalam APBD DKI. Ini kan dananya multiyears," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Basuki telah memberi sinyal untuk menghentikan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu terlihat dari inisiatifnya yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penggunaan anggaran proyek tersebut.

Basuki mengungkapkan, audit itu untuk mengetahui indikasi wanprestasi dalam proyek tersebut. Jika diteruskan, ia mengatakan, akan melakukan tender ulang atau mekanisme lainnya. 

Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012, tetapi penyelesaiannya molor. Menurut informasi, pengerjaan proyek molor atau bahkan mandek karena Basuki memangkas anggaran untuk proyek tersebut.

Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.

JLNT ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Sumber: kompas.com