Ini yang Bikin Jokowi Geram pada Bank Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk seusai acara penyerahan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).

Syarat Bank Dunia (World Bank) untuk pinjaman Rp 1,2 triliun terkait program normalisasi 13 sungai membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpikir ulang. Dia pun membeberkan keberatannya pada syarat Bank Dunia itu.

Jokowi menyampaikan, pihak Bank Dunia meminta proses relokasi warga di bantaran sungai dijamin penuh hak-haknya. Padahal, menurut dia, dirinya sudah pasti akan bertanggung jawab dan menjamin semuanya.

Selain itu, Bank Dunia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin seluruh warga yang direlokasi tidak menjadi lebih miskin setelahnya. Jokowi menilai bank Dunia terlalu dalam mencampuri urusan Jakarta.

"Rumit (syaratnya). Ya pastilah, kita ini bapaknya mereka kok. Tapi enggak usah terlalu rinci," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Selain itu, syarat yang paling dianggap tidak rasional adalah permintaan Bank Dunia pada Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin semua warga yang direlokasi agar tetap memiliki pekerjaan. Padahal menurut Jokowi, proses normalisasi sungai bisa dilakukan secara bertahap. Mulai dari relokasi, dan kemudian menyalurkannya ke dunia kerja.

"Jaminan kayak gitu ya kapan relokasinya rampung," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Kendaraan Dinas, Jokowi: Kalau Tidak Dilelang Ya Untuk Apa?

Joko Widodo (Liputan6.com/Andrian M. Tunay)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tengah menata aset Pemprov DKI. Salah satunya adalah melelang kendaraan dinas Pemprov DKI yang dianggap tak terpakai lagi.

"Kendaraan banyak sekali dan sebagian banyak yang tidak terpakai. Kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, ya untuk apa," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Mengenai jadwal pelelangan, dia mengaku tidak tahu secara detil. "Coba tanya saja ke Bu Endang di Dinas Pengelolaan Aset Pemprov," katanya.

Saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti membenarkan pernyataan Jokowi. Lelang aset kendaraan Pemprov DKI dilakukan untuk kendaraan yang dianggap tidak layak pakai.

"Ya nanti akan dilakukan lelang. Ada truk dan bus yang sudah tidak layak pakai. Truk sampah sekitar 150 unit, bus jemputan pegawai yang tak layak pakai ada 8 unit. Kalau kendaraan dinas pegawai nanti menyusul," jelas Endang.

Endang menuturkan, untuk kegiatan lelang kendaraan dinas tersebut diadakan pada April ini secara bertahap. Pelelangan itu nanti akan diumumkan di sejumlah media massa.

"Bulan ini lelangnya dilakukan. Akan dimulai dengan melelang truk sampah dan bus jemputan, kurang lebih 150 unit. Nanti tanggal 10 April akan diumumkan di koran," ucap Endang.(Adi)

Sumber : liputan6.com

Basuki Tak Tolak Bank Dunia, tetapi Tak Mau Didikte

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerukan Sungai Pakin di Penjaringan Jakarta Utara, Senin (18/2/2013). Normalisasi sungai merupakan program unggulan Jokowi untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI akan membatalkan pinjaman World Bank (Bank Dunia) untuk melaksanakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Hal itu disebabkan pinjaman lunak yang diberikan Bank Dunia hanya sebesar Rp 1,2 triliun dan akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun.

"Prinsipnya kita kan bukan mau menolak, tapi juga tidak bisa Bank Dunia mendikte kita," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurut Basuki, syarat dan mekanisme yang ditawarkan Bank Dunia sangat rumit dan cenderung mendikte Pemprov DKI sehingga justru merusak sistem negara ini. Proyek JEDI merupakan proyek pengerukan saluran drainase sungai di 13 sungai Jakarta. Pengerukan itu disertai pula dengan pemasangan sheet pile (dinding turap) dan cukup selesai dalam kurun waktu dua tahun sehingga tidak perlu pinjaman sampai lima tahun.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI bisa saja menerima pinjaman itu, tetapi dengan syarat dan mekanisme yang harus diubah. Kalau masih tetap menggunakan syarat dan ketentuan lama, Basuki menilai lebih baik Pemprov DKI menggunakan dana sendiri. Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa menjamin untuk menurunkan 100 sampai 200 alat berat di semua sungai Ibu Kota dengan menggunakan uang suku dinas masing masing wilayah.

"Uang suku dinas rata-rata Rp 50 miliar, kemungkinan bisa terkumpul Rp 120 miliar untuk membeli alat berat di 12 sungai. Makanya, sorry sajalah, itu kata Pak Gubernur," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hingga kini, kontrak kerja sama pemberian pinjaman dengan Bank Dunia itu masih dalam tahap prakualifikasi sehingga belum menemui kesepakatan. Evaluasi kontrak yang dilakukan World Bank, kata Basuki, belum rampung karena terkendala beberapa hal. Salah satu problemnya adalah BUMN mana yang akan menjadi kontraktor proyek JEDI. Hal inilah yang menyebabkan surat persetujuan pemberi pinjaman belum bisa dikeluarkan atau no objection letter (NOL).

"Belum turun pinjamannya, makanya Kementerian PU juga kesal, kok. Jadi saya bilang saja, 'Kalau begitu caranya, kita bilang batalkan saja deh.' Karena, untuk menyelesaikan mengeruk sungai itu di bawah lima tahun selesai kok, paling dua tahun saja. Kalau lima tahun, kita bayar kreditnya lebih panjang," kata Basuki.

Proyek JEDI digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2008 dengan tujuan menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.

Pengajuan pinjaman ke World Bank sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Namun, karena hambatan birokrasi, realisasinya baru terjadi tahun 2012. Untuk mengerjakan proyek JEDI, dibutuhkan anggaran total sebesar 190 juta dollar AS. World Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan. Jika selesai,  proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.

Sumber: kompas.com

Meniru Bung Karno, Jokowi Berani Melawan Asing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang sangat berani dan tegas terkait pendanaan Jakarta Emergency Dredging Initiave (JEDI). Dia menyatakan tidak akan mengajukan permohonan peminjaman dana kepada Bank Dunia.

Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.

"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).

Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.

Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.

"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karnoyang kesal dengan pemerintah Amerika.

Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.

Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.

Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.

"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriakBung Karno.


SUMBER