Basuki: Saya Memang Arogan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kerap mengancam akan memecat para pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Ia tak peduli kalau dicap sebagai seorang yang arogan.

"Orang bilang saya arogan sekali, memang arogan saya. Sebab, negara ini tidak bisa dipimpin baik-baik, mesti diajak berantem," kata Basuki saat menjadi pembicara dalam seminar Perubahan Lingkungan dan Strategi RS Nirlaba di Indonesia di RS Husada, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Menurut Basuki, gaji dokter saat ini kalah besar dengan gaji sopir transjakarta. Tahun ini, kata dia, semua koridor mendapat 3,5 kali dari besaran upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 7,2 juta per bulan.

"Kalau dia (sopir transjakarta) sembarangan, kami pecat. Yang susah lebih banyak, jadi kira-kira begitu. Kalau macam-macam, saya akan singkirkan Anda," kata Basuki.

Di dalam seminar itu, Basuki menerima banyak keluhan dari pihak rumah sakit atas semakin membludaknya pasien setelah diterapkannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang masih belum disahkan.

"Kami baru tahap menjanjikan bakti sosial setiap hari di puskesmas. Dokter-dokter juga masih digaji murah. Dokter ini semua dasarnya dibiayai UMP Rp 2,2 juta kemudian ada kerja sama medis lagi," kata Basuki.

Saat ini, kata Basuki, ia sedang melakukan uji coba dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menaikkan kapasitas dokter-dokter ke lini depan sehingga semua dokter memiliki standar RSCM.

"Jadi enggak perlu jauh-jauh ke lagi ke RSCM untuk berobat, cukup ke puskesmas, misalnya dokter di puskesmas itu dapat mengobati orang TBC atau demam berdarah," katanya.

Sumber : merdeka.com

Jokowi santai Rieke-Teten kena sanksi dari Panwaslu

Tindakan Joko Widodo (Jokowi) menjadi juru kampanye pasangan Rieke-Teten dinyatakan melanggar aturan. Sebab Jokowi tidak mengantongi surat izin cuti sebagai gubernur DKI Jakarta dari Kemendagri.

Saat kembali ditanya soal tindakannya itu, Jokowi kembali membela diri. Dia mengaku tak tahu prosedur tetap yang dilakukan sebagai pejabat dengan jabatan melekat.

"Enggak tahu, saya posisinya diundang," kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/2).

Jokowi merasa keikutsertaannya hal yang wajar dalam rangka membantu mensosialiasikan rekannya separtai Rieke-Teten untuk menuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Jokowi menceritakan, sewaktu Pilkada DKI Jakarta, dirinya juga banyak dibantu oleh Rieke sebagai kader PDIP.

"Dulu Rieke bantuin saya, sebagai teman saya bantu lagi. Soal sanksi itu kewenangan Panwaslu," ungkap Jokowi.

Terkait Panwaslu Jawa Barat yang merekomendasikan sanksi administrasi untuk pasangan nomor urut 5, Rieke-Teten, Jokowi menanggapi santai. Sebab, dia juga tidak merasa dirugikan dengan sanksi itu.

"Enggak merugikan, posisi saya diundang," tampik Jokowi.

Pasangan Rieke-Teten ditegur oleh Panwaslu Jawa Barat. Surat rekomendasi telah dilayangkan Panwaslu Jabar kepada KPU Provinsi Jabar. Pasangan tersebut dianggap telah melanggar Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat publik menjadi jurkam sebelum memegang izin dari Mendagri.

Pemberian sanksi tersebut merupakan buntut dari ikutnya Gubernur Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dalam kampanye di Bandung, Sabtu, 16 Februari 2013.

Sumber: merdeka.com

PDIP: Jokowi tak pernah hitung-hitungan jam kerja

Perizinan cuti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika berkampanye mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jawa Barat, Rieke-Teten menuai polemik. Menanggapi polemik itu, Wakil Sekjen PDIP Eriko Sutarduga mengatakan perizinan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena Jokowi berkampanye di hari libur.

"Di hari Sabtu dan Minggu, hal itu bukan suatu hal yang patut dipermasalahkan," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Eriko, selama menjabat sebagai gubernur, Jokowi tidak pernah hitung-hitungan waktu ketika bekerja. Sehingga tidak masalah mempergunakan hari libur untuk mendukung kader partai yang sedang bertarung di Pilgub Jabar.

"Kalau kali ini beliau ingin membantu dalam kampanye Rieke dan Teten, dengan etika yang baik mengajukan cuti karena ke luar daerah. Saya rasa ini hal yang wajar agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang bersih dan jujur," ujar Eriko.

Sebelumnya, Kemendagri telah menyemprit Jokowi karena menjadi juru kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Pilgub Jabar. Kemendagri menilai, langkah Jokowi itu menyalahi aturan sebagai seorang gubernur karena menjadi jurkam tidak izin terlebih dahulu.

Kemendagri menganggap Jokowi telah melanggar PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang izin cuti pejabat daerah. "Dalam PP tersebut diatur bahwa paling lambat mengajukan izin cuti adalah 12 sebelum hari H. Tetapi yang terjadi (Jokowi) baru mengajukan izin cuti sehari sebelumnya yakni Hari Jumat tanggal 15 (Februari) jam 2 siang," ujar Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek saat berbincang dengan merdeka.com.

Tak hanya soal batas pengajuan cuti, Jokowi juga tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan. Dalam surat pengajuan cuti sesuai dengan ketentuan PP di atas harus juga disertakan mengenai jadwal, waktu, dan tujuan kampanye. Namun dalam surat pengajuan cuti yang diajukan Jokowi tidak dijelaskan tentang hal tersebut.

Sumber : merdeka.com

Jokowi Kembali Ungguli Capres Lain

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap dianggap sebagai tokoh yang berpeluang sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Sejumlah survei menunjukkan, elektabilitas Jokowi mengungguli beberapa tokoh senior.

"Elektabilitas Jokowi mencapai 18,1 persen, lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto 10,9, Wiranto 9,8, Jusuf Kalla 8,9, Aburizal Bakrie 8,7, dan Megawati 7,2."

Survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Selasa (19/2/2013), menunjukkan, elektabilitas Jokowi lebih besar dari Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri.

Direktur Riset LSJ Rendy Kurnia mengatakan, dari 13 tokoh nasional, elektabilitas Jokowi paling tinggi. "Elektabilitas Jokowi mencapai 18,1 persen," katanya.

Angka itu lebih tinggi daripada elektabilitas Prabowo Subianto (10,9 persen), Wiranto (9,8), Jusuf Kalla (8,9), Aburizal Bakrie (8,7), dan Megawati (7,2).

Survei dilakukan pada 9 sampai 15 Februari 2013 dengan 1.225 responden di 33 provinsi. Responden adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara berpedoman pada kuesioner. Margin of error survei itu sekitar 2,8 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Menanggapi survei itu, pengamat politik Fadjroel Rachman menyatakan, Jokowi harus didorong untuk maju sebagai capres. Hal itu perlu dilakukan supaya ada regenerasi kepemimpinan nasional. "Supaya kepemimpinan nasional kita tidak lagi diisi oleh tokoh-tokoh tua," katanya.

Dia menambahkan, dengan maju sebagai capres pada Pilpres 2014, bukan berarti Jokowi mengabaikan amanat rakyat yang memilihnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kalau Jokowi jadi presiden, tentu dia juga akan memperhatikan kepentingan rakyat DKI juga," ujarnya.

Namun, menurut Fadjorel, pencalonan Jokowi masih ditentukan oleh sikap PDI Perjuangan dan para elitenya. "Apakah PDIP mengizinkan Jokowi untuk maju sebagai capres, itu masih menjadi pertanyaan," kata dia.

Sumber : kompas.com