Halangi Basuki Datang, Pejabat Rusun Marunda Terancam Dicopot

Salah satu blok Rusun Marunda yang siap huni di kompleks Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

Setelah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta Kusnindar dicopot akibat mempersulit relokasi warga ke Rusun Marunda, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali mengatakan, ada satu oknum pejabat Rusun Marunda yang diduga menjadi calo Rusun Marunda.

"Kita akan cek teruslah, kan, yang kemarin yang kena, Kepala Seksi UPT-nya. Jadi, kita lagi curiga satu kepala seksi lagi main, di rusun juga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Ia mengaku mendapatkan laporan dari warga yang menyebutkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) itu memungut biaya untuk dapat menempati rusun. Biaya yang dipungut kepada warga pun tak tanggung-tanggung, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 25 juta.

Selain itu, Basuki menuturkan, oknum PNS itu juga menghalang-halangi Basuki apabila ia ingin mengunjungi Rusun Marunda.

"Dari 100 unit, katanya, kan, sudah penuh, padahal itu yang dijual. Dia juga tidak kasih saya datang," kata Basuki.

Ia pun menegaskan akan selalu mengawal dan memantau kinerja PNS yang ditugaskan untuk mengurusi rusun, tidak hanya Rusun Marunda.

Menurut data yang diperoleh Basuki, 50 persen kependudukan rusun tidak sesuai dengan peruntukan. Oleh karena itu, Basuki menjanjikan untuk membersihkan pelan-pelan sehingga menjadi birokrasi yang bersih dan transparan.

"Kalau dari data-data, 50 persen itu tidak sesuai dengan peruntukan, maka sekarang kita mulai bersihkan pelan-pelan. Masa kita mau tangkap juga yang sudah pensiun segala macam? Kepala seksi kalau dia mau main, ya kita mau ganti," kata Basuki.

Untuk mengantisipasi oknum-oknum PNS yang terus 'bermain' dalam proyek yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI, menurut Basuki, salah satu alternatifnya adalah melalui lelang jabatan. Basuki memercayai lelang jabatan itu dapat menciptakan PNS yang bersih dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.

"Dengan lelang jabatan ini, semuanya akan berani melawan. Kalau di atas lurus, bawahnya juga akan lurus. Apalagi semua orang bisa SMS saya, jadi bisa melaporkan, 'Pak, kepala (atasan) saya kok begini, Pak," kata Basuki.

Sumber : kompas.com

9 Program Unggulan Jokowi untuk DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan sembilan program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Program itu disampaikan kepada publik dalam acara musyawarah rencana pembangunan di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Menurut peserta musyawarah, dari sembilan program itu, baru sebagian yang dinilai sudah menggambarkan prioritas Pemprov DKI lima tahun ke depan.

Sembilan program unggulan itu adalah pengembangan sistem angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan pedagang kaki lima, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan budaya, dan pengembangan pelayanan publik.

"Kami ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi konsisten dengan rencana tata ruang wilayah. Kami juga ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bebas dari masalah-masalah menahun, seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain," kata Gubernur DKI Joko Widodo.

Semua program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini tercatat dalam 71 item, tujuh di antaranya terkait transportasi. Dalam program itu, pemprov menargetkan penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) mulai dilakukan awal 2013 dengan membuat Peraturan Daerah ERP. Awal 2014, pemprov memasang perangkat ERP di lokasi yang selama ini diterapkan three in one.

Secara rinci, pengembangan sistem angkutan umum massal dilakukan melalui pengembangan koridor transjakarta, penambahan bus transjakarta, penataan trayek dan peremajaan bus sedang, serta pembangunan mass rapid transit dan monorel.

Adapun program pengendalian banjir dikerjakan melalui pengembangan situ, waduk, dan embung, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan terowongan multifungsi.

"Paling tidak, kami ingin ada 20.000 sumur resapan untuk tanah dangkal maupun tanah dalam. Kami akan paksa dengan aturan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengendalian Air Tanah Dalam," kata Jokowi. Aturan lain yang melandasi hal itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Sumur Resapan.

Mereka yang harus membuat sumur resapan ini antara lain pemilik rumah, hotel, restoran, tempat usaha, dan apartemen. Penggunaan sumur resapan itu diharapkan mampu menahan laju penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah.

Sampah

Meskipun sampah menjadi problem nyata di Jakarta dan penanganannya masih minim, penanganan sampah di DKI Jakarta tidak masuk program unggulan RPJMD 2013-2017. Bahkan, penanganan sampah juga tidak masuk sebagai salah satu dari 21 isu strategis Pemprov DKI selama lima tahun ke depan.

Kenyataan ini berbeda dengan tekad Joko Widodo yang ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih dan rapi. "Penanganan sampah luput dari perhatian. Kelihatannya Pemprov DKI terfokus pada isu-isu besar yang menghantui Jakarta, seperti banjir dan macet. Padahal, sampah bisa memicu kemacetan drainase dan menyebabkan banjir," tutur pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna.

Belajar dari banjir 17 Januari lalu, setelah banjir surut, sampah menumpuk di permukiman dan jalan utama Jakarta.

Menurut Yayat, masalah sampah seharusnya ditangani dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga. "Berapa pun uang yang dianggarkan untuk penanganan sampah, tanpa ada kesadaran masyarakat, persoalan sampah sulit teratasi," katanya.

Saat ditanya soal konsep pengelolaan sampah lima tahun ke depan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengubah pendekatan. Dia setuju dengan saran Yayat itu. "Mereka kami libatkan dalam pemilahan sampah dan mendirikan bank sampah di sekitar permukiman," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Jokowi Luncurkan Waterway Saat Valentine's Day

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi datang ke Rumah Susun Marunda, Jakarta, Kamis (18/10/2012). Pada kunjungan kerja tersebut, Jokowi melihat kondisi rumah susun yang sejak selesai tahun dibangun pada 2007, dari 26 blok, baru 16 blok yang terisi.

Gubernur DKI Jakarta rencananya akan meluncurkan akses transportasi warga yang tinggal di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ditingkatkan melalui lewat moda transportasi laut (waterway) pada 14 Februari 2013.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, peningkatan alternatif transportasi laut tersebut untuk mendukung transportasi warga korban banjir Muara Baru ke Marunda. "Nanti mulai tanggal 14 Februari sekalian valentine's day," kata Pristono, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Pristono mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan dua kapal transportasi laut. Kapal tersebut merupakan sejenis kapal kerapu dengan kapasitas 30 orang. Kapal tersebut untuk mempermudah warga yang mayoritas bekerja di Muara Baru. Sejauh ini, kata dia, laut yang berada pinggiran pantai dari Marunda ke Muara Baru sudah bersih. Selain akses menuju Muara Baru, nantinya warga Marunda juga bisa ke Muara Angke maupun berbelok menuju Ancol.

Untuk sementara waktu, baru ada dua unit kapal yang disiapkan untuk melayani rute Marunda ke Muara Baru. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan empat kapal lagi. Keberadaan empat kapal tersebut akan digunakan sebagai moda transportasi dari Duren Sawit menuju Marunda, Ancol menuju Muara Baru, dan Muara Baru menuju Muara Angke.

"Kami menggunakan yang sudah punya dulu. Nanti kalau dari Muara Baru ke Marunda sukses, kami hubungkan lagi dengan Ancol, dengan Pantai Mutiara, dengan Muara Angke. Jadi, nanti transportasi laut bagi orang pesisir utara dapat berguna," kata Pristono.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyiapkan transportasi laut untuk digunakan warga dan mempermudah akses menuju Marunda. Untuk sementara, waterway tersebut tidak dikenakan biaya.

"Ini sementara belum karena ini perintisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan. Mungkin nanti perjalanannya dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," kata Jokowi.

Sumber : kompas.com

Jokowi Akan Survei Baik Buruk Kinerja Bawahannya

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat memimpin rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah, di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Basuki melakukan rapat pertama usai dilantik untuk mengetahui program kerja dan kerja apa yang sudah dilakukan para kepala SKPD DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius berupaya meningkatkan reputasinya di mata masyarakat. Untuk itu, proses kinerja semua pihak terus dibenahi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, dirinya akan membuat survei untuk mengetahui government service index. Dari survei tersebut nantinya akan diketahui baik dan buruknya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), wali kota, camat, maupun lurah.

"Seperti sebuah produk, kita ini sama. Misalnya sebagaimana kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang datang di hotel, kita harus punya kualitas pelayanan, pada siapa? Ya masyarakat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Kita berharap, kata Jokowi, semua yang bersentuhan dengan layanan masyarakat dapat meningkat. Ia juga mewanti-wanti pada pemimpin wilayah atau kepala SKPD yang terbukti memiliki kinerja buruk.

Namun demikian, mantan Wali Kota Surakarta ini memberikan apresiasi pada seluruh bawahannya. Karena menurutnya ada sedikit peningkatan kinerja dalam beberapa bulan ini.

"Tapi masih ada lurah dan camat yang jam kerja belum datang, katanya di lapangan, saya senang kalau memang betul. Tapi saya akan pakai jurus lain untuk mengecek, ini tuntutan masyarakat. Kalau ada masalah dia enggak tahu, tapi saya tahu, hati-hati," ujarnya.

Sumber : kompas.com