Jokowi Copot Oknum Pemda yang Hambat Relokasi ke Rusun Marunda

Pengungsi korban banjir mengantre untuk menentukan pilihan setelah berakhirnya masa pengungsian di pos Cometa Futsal di Jalan Pluit Selatan Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/1/2013). Sebanyak 67 keluarga dengan sekitar 240 jiwa memilih pindah ke Rusun Marunda dan meninggalkan rumahnya di sekitar Waduk Pluit yang terlarang bagi hunian dan rawan banjir.

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.

"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).

Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.

"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.

"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.

Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.

Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.

Sumber: kompas.com

Ini Pilihan Jokowi Atasi Macet Jakarta

Ilustrasi. Kemacetan di ibu kota DKI Jakarta

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya memiliki tiga alternatif untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Ini harus dilakukan segera.

Pertama, mengoptimalkan kinerja transjakarta, baik melakukan optimalisasi layanan yang selama ini ada, maupun menambah jalur dan bus yang ada. Kedua, optimalisasi kereta api Jabodetabek. Ketiga, mengintegrasikan sarana transportasi yang ada (transjakarta dan kereta api) dengan angkot. Cara ini memang sedang diusahakan oleh Jokowi untuk mengintegrasikan angkot-angkot yang ada dengan transjakarta dan kereta api.

"Tidak ada pilihan lain dari ketiga alternatif moda transportasi tersebut," kata Bambang saat peluncuran buku Transportasi dan Investasi di Gramedia Grand Indonesia Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Menurut Bambang, ketiga alternatif moda transportasi ini diharapkan akan bisa menekan kemacetan Jakarta, khususnya dari ketersediaan transportasi umum. Cara ini bisa dilakukan secara jangka pendek.

Untuk proyek mass rapid transit (MRT) ataupun monorel, Bambang menilai dua alternatif moda transportasi ini akan memiliki jangka waktu pembangunan proyek cukup lama.

"Jadi, ini bukan masalah andal atau tidak (untuk proyek MRT dan monorel), sebab dua moda ini perlu waktu lama untuk membangun. Memang kita akan menuju ke sana. Tapi untuk jangka pendek, pemerintah daerah atau kota hanya memiliki opsi itu. Ini adalah solusi terbaik sebelum MRT atau monorel ada," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun rel layang. Proyek ini sedang direncanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero tahun ini. Harapannya, proyek ini akan bisa direalisasikan dalam dua tahun mendatang.

"Itu pun kalau tidak melakukan pembebasan lahan. Soalnya masih ada wacana pembangunan rel layang ini di atas rel KAI yang ada, jadi tidak perlu pembebasan lahan," tambahnya.

Sumber: kompas.com

Tidak Gesit, Pejabat Dinas Kebersihan di Jakarta Dicopot

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin sesaat sebelum dilantik menjadi Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggantikan Eko Bharuna.

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Unu Nurdin menyatakan akan mencopot tiga pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kebersihan. Pencopotan itu dilandasi oleh beberapa alasan dan saat ini telah diusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Dijumpai di kompleks Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013), Unu menolak menjelaskan secara detail tentang siapa pejabat yang akan dicopot tersebut. Namun, ia sempat membocorkan sedikit informasi bahwa eselon III yang dimaksud adalah Kepala Suku Dinas Kebersihan yang telah memasuki usia pensiun dan yang dinilai tidak dapat bekerja dengan gesit.

"Tiga orang, ya memang masa kerjanya sudah mau habis, seperti di Selatan. Ada juga yang tidak cepat kerjanya, seperti Kasudin Kebersihan Jakarta Utara," kata Unu.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budhiastuti membenarkan informasi tersebut. Namun, ia menolak mengungkap secara rinci. Ia menyampaikan, hasil rapat pertanggungjawaban telah disampaikan sejak awal Januari 2013 kepada Jokowi. Dalam waktu dekat, para pejabat terkait akan segera dilantik. "Bukan kewenangan saya ya, tapi minggu ini insya Allah akan dilantik," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit oleh oknum tersebut.

Sumber: kompas.com

Basuki: Kalau Enggak Mau Ikut, Ya Kita Tinggal..

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta Pusat,

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan akan mencopot semua bawahan yang memiliki kinerja buruk. Menurutnya, telah cukup waktu untuk memberikan penilaian pada kinerja semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Santai saja, kalau enggak mau ikut ya kita tinggal. Sederhana saja," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Ia menuturkan, dalam melakukan pergantian pejabat, pihaknya menggunakan prinsip yang sederhana. Semua pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas untuk merekomendasikan pejabat tingkat eselon III dan eselon IV. Alasannya adalah faktor penguasaan masalah dan tenaga yang diperlukan lebih dimengerti oleh pejabat eselon II.

Saat ditanya mengenai indikator penilaian kinerja, Basuki mengaku mudah mengetahuinya dari hasil dan fakta di lapangan. Ia berpendapat, memasuki bulan keempat mewakili Joko Widodo memimpin Jakarta, pihaknya cukup memiliki bekal untuk memberikan penilaian di semua SKPD. Dalam banyak kesempatan, Jokowi-Basuki berulang kali menyampaikan filosofi pemutihan. Artinya, keduanya memberi kesempatan semua pegawai untuk memperbaiki kinerja dan melupakan catatan buruk masa lalu.

"Kami pilih eselon II untuk ikut kereta kami, nanti mereka yang menentukan eselon III dan IV. Kalau enggak beres berarti salah pilih atau ada KKN. Kalau enggak mampu, ya kita ganti saja," ujarnya.

Sumber: kompas.com